F01.3 MASSA HMIMASSA HMI

  • Kejari Baubau: Beri Waktu Kami Untuk Mengkaji Kasus Ini Apakah Materi dan Batasannya Bisa Dilanjutkan Menurut UU

Laporan: Ardi Toris

BAUBAU, BP- Korps Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Baubau menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Baubau, Selasa (30/08/2022), menyuarakan kasus suap Pilkada Buton tahun 2011 yang menyeret nama Ketua DPRD Buton Hariasi. Koordinator aksi Ilwan Saputra mendesak Kejaksaan Negeri Kota Baubau menindaklanjuti kasus dugaan suap Pilkada Buton yang terjadi pada tahun 2011.

Sesuai dengan kajian HMI sampai saat ini kasus tersebut belum memnuhi asas keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU Pemberantasan Korupsi pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang menyatakan bahwa pemberi dan penerima suap dipidana dengan pidana yang sama

F01.3 MASSA HMI
Massa HMI Cabang Baubau

Dalam sesi dialog dengan Pihak Kejari Kota Baubau Massa HMI mengungkapkan ada putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kendari No. 06/Pid.Tipikor/2013/PN tanggal 15 Juli 2013 yang memutuskan salah satu komisioner KPU Buton Sumarno selaku penerima suap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Baubau (Kejari) Baubau sebagaimana pasal 11 Juncto Pasal 12 B UU no 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

“Keputusan huku itu sekarang telah selesai dijalani penerima suap. Namun unsur keadilan tentang setiap wrga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum kami nilai belum dipenuhi, dimana penyuap pada kasus itu merupakan Ketua Tim Sukses La Uku bernama Hariasi sampai saat ini masih bebas berkeliaran,” ungkap Ilwan.

Demonstran pun meminta kepada pihak Kejari Baubau agar melanjutkan kasus gratifikasi Pilkada Buton tahun 2011 tersebut dan meminta kepada Kejari Baubau agar menunjukan SP3 bila memang kasus itu sudah diberhentikan sebagaimana pernah disampaikan pihak Kejari Baubau melalui media massa.

Kasi Intel Kejari Baubau Wahyu Wibowo bersama Kasi Pidsus Kejari Baubau Erik Eriyadi dan Kasi Barang Bukti Kejari Baubau La Ode Abdul Sofyan dalam dialog bersama demonstran meminta kepada para demonstran agar memberikan waktu kepada mereka untuk mempelajari kasus tersebut.

“Di masa kasus ini berpekara kami bertiga belum ada di sini. Sehingga kami minta kepada reka-rekan yang tergabung dalam massa aksi HMI hari ini agar memberi waktu kepada kami untuk kembali mempelajari dan mengkaji kasus ini termasuk mencari kembali surat penyelidikannya,” kata Erik Eriyadi.

Sementara itu, Wahyu Wibowo mengungkapkan ada tiga catatan yang menjadi permintaan demonstran yaitu pertama permintaan kasus ini dilanjutkan. Kedua, meminta agar memperlihatkan SP3 dari kasus itu. Ketiga, meminta penjelasan mengapa sampai kasus itu dilanjutkan sampai pada orang yang memberi suap diberi putusan yang adil.

Wahyu Wibowo mengatakan untuk kasus ini hanya memvonis mantan komisioner KPU Buton Sumarno karena berdasarkan data yang dilihatnya penerapan pasalnya yang dikenakan Sumarno adalah pasal 11 bukan pasal 5 yaitu menyangkut pemerasan.

“Jadi pasal 11 itu penerapannya hanya pihak yang aktif meminta disertai pengancaman, dalam hal ini Pak Sumarno yang aktif meminta dan mengancam. Beda halnya kalau penerapannya pasal 5, maka disitu ada suap dan yang menyuap. Ini berdasarkan berkas perkara yang sementara yang ada,” tutur Wahyu Wibowo.

baca juga: Dihadapan KMW, Wakapoles Baubau Kompol Bahtiar Pastikan Pelaku Pembunuhan Pasutri La Moni-Nursiah Diproses Sesuai Prosedur Hukum

Sementara itu, La Ode Abdul Sofyan mengatakan pihaknya apa yang disuarakan demonstran terhadap kasusu yang terjadi tahun 2011 untuk saat ini memiliki keterbatasan apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

“Beri waktu kepada kami untuk melakukan pengkajian. Kita lihat bagaimana materi dan batasannya menurut Undang-undang apakah masih bisa dilakukan proses hukum,” ucapnya. (**)