Peliput : Amirul
BATAUGA, BP – Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum memiliki Sekda definitif, dan belum ada jadwal pasti proses seleksi Sekda digelar, padahal Pj Bupati Busel Dr Ir OMN Ilah Ladamay telah berucap tentang seleksi tersebut sejak Januari 2017.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat La Amiri mengatakan, sejak 30 Januari surat permohonan untuk menggelar proses seleksi Sekda defenitif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dirjen Otonomi Daerah sudah dilayangkan, namun hingga kini memang belum ada balasan atau kejelasan.
“Saat ini kami menunggu izin Kemendagri dan rekomendasi Komisi Apartur Sipil Negara,” ucap La Amiri saat ditemui usai melaksanakan sholat Jumat di Masjif Al Fitri, Jumat (03/03).
Dikatakannya, sejauh ini semua persiapan tim seleksi lelang sudah dilakukan, tinggal menunggu rekomendasi diberikan dari pusat. “Jika sudah keluar itu, maka dalam waktu tidak lama, kita akan membuka pendaftaran calon Sekda,” katanya.
Ditambahkanya, syarat pokok calon Sekda ada tiga, yakni sudah pernah mengikuti seleksi PIM II dibuktikan dengan tanda kelulusan, pendidikan minimal Sarjana Strata 1, berumur maksimal 58 tahun dan minimal telah dua kali menduduki jabatan eselon II.
“Harus mereka yang telah mengikuti seleksi PIM II dengan menyertakan bukti kelulusannya. Terkait apa bisa diikuti oleh ASN dari daerah lain, tentu bisa saja, tetapi dikhususkan ASN Buton Selatan,” pungkasnya.
Terpisah, Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay mengatakan, persiapan tim panitia seleksi atau tim pansel sudah kelar. Bahkan sudah ada surat permintaan ketua dan sekretaris kepada Gubernur Sultra Nur Alam SE. Kemudian permohonan ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah sudah diajukan.
“Prinsipnya kita tinggal menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri Cq Dirhen Otonomi Daerah. Kalau surat itu turun itu sudah bisa mengumumkan pendaftarannya untuk menjaring calon-calon sekda,” kata Ilah Ladamay, saat ditemui diruamh kerjanya.
Lanjutnya, karena Sekda itu harus dijaring dari berbagai wilayah. Jadi masalahnya sejak Januari hingga Maret belum digelar seleksi Sekda karena harus menunggu izin dari Kementerian.
Kata dia, sejauh ini tidak ada kendala lain terkecuali dibulan Februari sudah pasti karena Buton Selatan masih mengahdapai Pilkada. “Jika dilakukan dibulan itu bisa saja mengundang hingga menimbulkan kerawanan baru juga. Salah satu potensi konflik, kondisi itu juga bisa terjadi,” jelasnya.
Ditambahkannya, jika dilihat keseluruhan tidak ada masalah serius yang membuat lelang sekda defnitif belum dilakukan karena hanya menunggu izin tersebut.
“Insya Allah tidak terlalu lama kita menunggu izin kementerian bisa keluar sehingga proses lelang jabatan sekda defenitif bisa dilakukan,” pungkasnya.(*)