Peliput: Iman Editor: Hasrin Ilmi
RAHA, BP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna kembali membidik kasus dugaan korupsi dana aspirasi senilai Rp 29 Milyar tahun 2016 Kabupaten Buton Utara (Butur). Untuk itu, tim jaksa Kejari Muna memastikan pemeriksaan terhadap Sekda dan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Buton Utara (Butur) yang dijadwalkanSelasa (14/03).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muna, Badrut Tamam saat ditemui di ruangannya, Jumat (10/3) mengatakan, dua pejabat di Kabupaten Butur, pemeriksaan dua pejabat tinggi di Kabupaten Butur tersebut, untuk dimintai keterangan sesuai tupoksinya.
“Hari selasa kedua pejabat akan diperiksa, hal ini terkait dana aspirasi DPRD senilai Rp 29 Milyar tahun 2016,” terangnya.
Badrut menambahkan, meski kasus masih bertatus penyelidikan, namun Kejari Muna sudah menemukan indikasi penyimpangan dalam kasus ini. Pasalnya, penyaluran dana aspirasi diduga tidak diusulkan melalui Musrembang, tapi diusulkan olah para anggota dewan, berdasarkan Dapil masing-masing.
“Terindikasi penyimpangan dalam kasus dana aspirasi, dimana 20 anggota DPRD Butur termasuk unsur pimpinannya, pasti kita periksa. Tunggu gilirannya saja. Sekrang kami masih memeriksa Sekda Butur dn Plt Ketua Bappeda Butur dulu,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Kasi Intel, La Ode Abdul Sofyan, kasus dugaan korupsi dana aspirasi di DPRD Butur sudah ditangani, serta menjadwalkan pemeriksaan pada pihak berwenang.
“Sekda maupun Kepala BAPPEDA Butur minggu depan dijadwalkan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi di DPRD Butur dengan nilai anggaran 29 Milyar tahun 2016,” jelas Sofyan
Sofyan belum memastikan, adanya 20 nama anggota DPRD Butur yang juga ikut terseret kasus yang merugikan negara hingga puluhan miliar ini. Namun sejauh ini pihaknya tetap melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat.
“Masih didalami kasus ini, kenapa dana aspirasi ini ada. Apakah ada terlibatan SKPD atau pihak lain,” tegasnya. (*)