F01.3 Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buton Utara SalmudinAparatur Sipil Negara Kabupaten Buton Utara Salmudin

Pewarta: Kasrun

BURANGA, BP – Salmudin, Aparatur Sipil Negara (ASN) Buton Utara menilai dan menganggap pernyataan Ketua Lembaga Poros Masyarakat Peduli Korupsi Sulawesi Tenggara ( PMPK – Sultra) terlalu berlebihan.

F01.3 Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buton Utara Salmudin
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buton Utara Salmudin

Dimana pernyataan Ketua PMPK-Sultra itu, kata Salmudin, bahwa ada dugaan indikasi gratifikasi dan pungli pada perekrutan PPPK Kabupaten Buton Utara tahun 2022 kemarin dan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Yang akan dilaporkan antara lain Kadis Pendidikan Kabupaten Buton Utara dan oknum ASN dilingkup Diknas juga Bupati dan Wakil Bupati yang diduga melakukan pembiaran.

“Pertanyaannya dimana letak pelanggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan juga Bupati dan Wakil Bupati sementara semua proses telah dilaksanakan, ” kata Salmudin, Selasa (04/04/2023).

Padahal lanjut Salmudin, Semua konstelasi regulasi perekrutan PPPK oleh Kemenpan RB telah disampaikan kepada seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Mulai dari persyaratan, seleksi administrasi, jadwal pelaksanaan tes, bentuk penilaian, masa sanggah dan jawab sanggah bahkan sampai pada pengumuman pasca sanggah.

“Jika ada persoalan oleh peserta PPPK tentang ketidak lulusannya maka ada masa sanggah yang diberikan untuk disampaikan pada link yang telah ditentukan oleh panitia sebelumnya. Semua proses telah berjalan aman, lancar dan terkendali,” tuturnya.

Yang jadi persoalan kemudian adalah ungkap Salmudin, adanya dugaan, indikasi a, b, c dan seterusnya oleh beberapa oknum yang merasa tidak menerima dengan hasil pengumuman beberapa pekan lalu. Permasalahan muncul pada sekolah SDN 1 Bonegunu yang merasa bahwa dalam proses perekrutan sampai pengumuman hasil tes PPPK di sekolahnya sarat dengan pelanggaran.

“Sehingga pihak sekolah melaporkan kepada DPRD kabupaten Buton Utara untuk disikapi dan bahkan meminta untuk rapat dengar pendapat bersama Instansi terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, ” ungkapnya.

baca juga: Wabup Butur Ahali Hadiri Pembukaan PTQN RRI di Kendari

Salmudin juga menjelaskan, laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh DPRD kabupaten Buton Utara dan RDP telah dilaksanakan dengan hasil keputusan tidak ada masalah. Namun ada catatan – catatan penting untuk diperhatikan pada proses perekrutan PPPK selanjutnya.(*)