BAUBAU, BP – Abusari Wali, yang biasanya hanya membantu para politisi meraup suara, baik yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, Bupati hingga gubernur. Memang namanya masih asing terdengar di telinga. Khususnya didunia politik Sulawesi Tenggara (Sultra). Berlatar belakang pengusaha, Abusari Wali memilih untuk terjun kedunia politik.
Lewat Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) barulah Abusari Wali menjatuhkan pilihannya untuk bergabung dalam partai politik, dan siap bertarung di DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra. Bukan tanpa alasan, ditingkat nasional ada Anas Urbaningrum dan I Gede Pasek Swardika.
Awalnya, Abusari Wali tidak tertarik, bukan berarti tidak ingin masuk dalam partai politik, tapi ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat untuk bergabung dengan partai politik. Terutama ia harus melihat siapa sosok yang menjadi pimpinan partai
Selain itu, salah satu alasan dirinya bergabung dengan PKN adalah karena sosok Samsu Umar Abdul Samiun yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Sultra. Umar Samiun, menurut Abusari Wali adalah salah satu tokoh politik yang paling berpengaruh di Sultra..
“Pak Umar Samiun merupakan salah satu sosok yang saya idolakan di Sultra. Kita semua tahu sepak terjang Pak Umar saat menahkodai PAN. Ketika itu, PAN dibawah komando Pak Umar mampu menjadi nomor 1 di Sultra,” ungkap Abusari Wali, saat dikonfirmasi disalah satu hotel di Kota Baubau.
Setelah bergabung dengan PKN, Abusari Wali yang menamatkan SMP nya di SMPN 2 Waha, Kabupaten Wakatobi ini mulai menyusun strategi dan program untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Dalam penyusunan program, menurutnya yang utama adalah bagaimana melihat dari asas penerima manfaatnya.
“Misalkan, kalau kita membangun jalan apalagi dengan menghabiskan anggaran sampai triliunan rupiah, kalau penerima manfaatnya hanya untuk segelintir orang, saya anggap itu program yang mubazir,” bebernya.
Oleh sebab itu, pembangunan berlandaskan atas asas kebutuhan masyarakat pada umumnya, bukan kepentingan segelintir orang. Contohnya, terkait dengan pemekaran. Dari sisi manfaat, ketika ada proses pemekaran dari satu kabupaten menjadi beberapa kabupaten, atau menjadi satu provinsi baru, maka secara otomatis pertumbuhan pembangunan, ekonomi akan mengalami peningkatan.
“Setelah satu daerah mekar dari daerah induk akan memiliki APBD sendiri untuk dikelola sehingga bisa menyentuh hingga ke pelosok daerah. Contohnya, Buteng, Busel, Muna Barat, Kolaka Timur dan Konawe Utara saat masih bergabung dengan daerah induk sulit tersentuh dengan APBD yang terbatas sementara wilayah yang harus disentuh cukup luas, begitu juga dengan daerah lain di Sultra,” jelasnya
Lanjutnya, ketika daerah sudah mekar dan memiliki APBD sendiri, daerah induk dan daerah yang dimekarkan mulai tumbuh, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi. Dengan begitu, ia memiliki agenda besar jika nanti terpilih sebagai anggota DPR RI asal Sultra. Membantu mempercepat pembangunan Sultra secara menyeluruh disegala bidang. Misalnya, jika terpilih dan duduk di Komisi yang tidak berhubungan dengan pemekaran, Ia tetap berkomitmen membantu proses pemekaran.
baca juga: Hanura Baubau Optimis Pegang Palu Pimpinan DPRD
“Kalau saya di komisi II tentu saya sudah pasti akan mendorong percepatan pemekaran beserta pemerintah pusat dan daerah. Tapi, kalau saya diluar Komisi II juga sudah menjadi kewajiban saya untuk melakukan komunikasi politik dengan Komisi II maupun pihak terkait untuk mempercepat proses pemekaran,” tutupnya.(*)