BUTON, BP-Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kendaeri menggelar Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami di Kabupaten Buton. Kegiatan tersebut merupakan upaya kontribusi dalam penyusunan sebagai acuan mitigasi tsunami untuk keselamatan semua dipusatkan di Hotel Buton Raya, Pasarwajo, Jumat, 8 September 2023.“BMKG Gelar Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami di Buton.”
Pj. Bupati Buton yang diwakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. secara resmi membuka Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami tersebut.
Kepada awak media Sekda Kabupaten Buton yang dimintai keterangan setelah pembukaan acara mengapresiasi dan berterima kasih kepada BMKG karena telah melaksanakan kegiatan tersebut di Buton untuk pertama kalinya yang dimana pernah terjadi bencana tsunami tahun 1992.
“Saya apresiasi dengan kegiatan BMKG ini karena melibatkan masyarakat khususnya masyarakat Pasarwajo. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Intinya mitigasi bencana karena kita tidak tahu bencana ini kapan akan datang dan setiap saat kita waspada. Pernah ada kejadian tahun 1992 itu memang ada korban di sekitar Teluk Pasarwajo dan gempa-gempa lain sehingga dengan adanya kegiatan ini saya berterima kasih kepada BMKG yang telah melaksanakan Sekolah Lapang Gempabumi ini yang beri pertamakali diadakan,”ujar Sekda Buton.
Kepala Kantor BMKG Wilayah IV Makassar , Irwan Slamet, ST, MSi menyampaikan tujuan dari kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana gempabumi dan tsunami dan Ia berharap agar praktik kegiatan ini dapat disampaikan kepada sekitar.
baca juga:
Pasar Wajah Jaya Lasalimu Selatan Diresmikan Dirangkaikan dengan Ritual Adat Tahunan Sedekah Bumi
“Kita membuat sebuah edukasi karena ini merupakan harapan pemerintah kita harapan DPR bahwa BMKG harus memberikan edukasi kepada Masyarakat. Salah satu bentuk edukasi yang kita berikan selain formil ke sekolah-sekolah kita juga memberikan edukasi secara informal kepada masyarakat seperti kegiatan ini.
Tujuan kegiatan ini tidak hanya berhenti di situ tentunya untuk menularkan kepada yang lain bentukanya seperti pertemuan kali ini exercise seolah-olah kita mengalami gempabumi apa yang harus kota lakukan, siapa berbuat apa, misalnya saya BMKG menyampaikan kepada masyarakat, masuarakat nanti berbuat apa nanti bertindak seperti apa nanti kita latih disini,” ungkapnya.
Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami dilaksanakan mulai dari tanggal 8-9 September 2023 diikuti oleh 50 orang dari berbagai instansi terkait dan unsur masyarakat.
Hadir Kepala Kantor BMKG Wilayah IV Makassar Irwan Slamet, S.T., M.Si., Kepala BPBD Kab. Buton Manafu, SSos, MSi, Kadis Pariwisata Kab. Buton Rusdi Nudi, S.Pd., M.Pd., Plt. Kadis Sosial La Naji, Stasiun Geofisika Kendari Rudin, S.T.(*)
Berita Lainnya:
Capaian tersebut menjadikan Pemkab Buton meraih prestasi dengan opini WTP 10 kali berturut-turut.
Opini WTP dari BPK RI Sultra itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Buton Tahun 2022. Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA
Penyerahan hasil pemeriksaan diterima oleh Penjabat Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi dan Ketua DPRD Kabupaten Buton, Hj. Wa Ode Nurnia Kahar, SH, di Ruang Rapat BPK RI Provinsi Sultra.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih pada TIM penyusun LKPD Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022 dan Tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sultra yang telah melaksanakan pemeriksaan intern dan terinci atas LKPD Kabupaten Buton dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan tersebut. Tentu saja banyak kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindak lanjuti demi perbaikan ke depan,” ujar Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi usai penyerahan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.
Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK tersebut, pihaknya selaku Pj Bupati Buton akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan Rencana Aksi (Action Plan) dengan tetap meminta bimbingan dan arahan dari BPK dan atau Tim Pemeriksa agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat segera kami selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kamipun akan mengambil Langkah-langkah untuk mengefektifkan upaya penyelesaian tindak lanjut temuan sebelumnya, peningkatan peran dan fungsi Inspektorat Daerah dan Majelis TP/TGR. Hal ini penting mengingat Pemerintah Kabupaten Buton perlu menjaga kepercayaan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selama ini telah diberikan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Olehnya itu segala bentuk masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan sangat kami butuhkan guna meminimalisir temuan-temuan berulang dan dapat melaksanakan tindak lanjut atas temuan/rekomendasi secara maksimal,” katanya.
Senada hal itu juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buton, Hj. Wa Ode Nurnia Kahar, SH. “Kami sangat mengapresiasi kerja tim Penyusun LKPD Pemkab Buton atas kerja kerasnya serta apresiasi Tim BPK RI Perwakilan Sultra sehingga Buton kembali meraih Opini WTP berturut-turut,” katanya.
Selanjutnya kata Ketua DPRD, pihak DPRD Buton akan mengawal apapun, yang telah menjadi rekomendasi dar BPK agar dapat dilaksanakan oleh Pemkab Buton dengan sebaik-baiknya.
“Dan Alhamdulillah tahun ini Buton kembali meraih opini WTP pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022,” katanya.
Ketua BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, mengatakan Pemkab Buton telah menyerahkan Laporan Keuangan Daerah TA 2022 kepada BPK RI Sultra. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“BPK mendapatkan amanat untuk menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima. Selama pemerikasaan ini BPK memiliki kewajiban melaksanakan fungsi pemeriksaan. BPK melakukan pemeriksaan eksternal yakni pos audit, pemeriksaan yang dilakukan sampai selesai tahun anggaran.
Kami juga mengharapkan fungsi dari internal pemerintah yakni pengawasan BPKP dan Inspektorat untuk mendukung fungsi BPK dalam pos audit tersebut. Sehingga tidak banyak lagi menemukan permasalahan di dalam. Tentunya pengawasan internal itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
baca juga: Pj. Bupati Buton Basiran Ikuti Rakor Rutin Pengendalian Inflasi
“Selamat kepada Pemkab Buton yang telah meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Raihan ini merupakan apresiasi BPK RI Perwakilan Sultra atas kerja keras Pemkab Buton dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Semoga opini WTP yang diperoleh Pemkab Buton ini menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton,” katanya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, Drs. Gandid Bungaya Sioni, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sunardin Dani, SE, Sekwan Buton, Drs. Harsila. (*)