BAUBAU, BP – Pada program pendampingan tata kelola program kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahap akhir bersama tim Kementerian Kesehatan (Kememkes) Republik Indonesia (RI). “Dinkes Baubau dan Tim Kemenkes Gelar Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan.”
Rapat dipimpinan langsung Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman bersama tim Kemenkes RI, yang dihadiri para tenaga medis Kota Baubau, disalah satu gedung Kota Baubau, Rabu (18/10/2023).
Rakor tahap akhir tersebut, sudah berjalan selama Enam Bulan, dimulai sejak bulan April tahun 2023 sampai bulan Oktober, yang bekerja sama dengan Universitas Udayana yang ada di Indonesia, untuk melakukan pendampingan di 45 Kota dan Kabupaten salah satunya Kota Baubau.
“Rakor ini, merupakan program Kementerian Kesehatan, untuk pendampingan tata kelola program kesehatan di Kota Baubau,” ungkap Dr dr I Ketut Suarjan, Ketua Tim Kemenkes RI.
Lanjutnya, pendampingan yang dilakukan Tim Kemenkes RI ini, agar program Kesehatan dikelola dengan baik, dengan sasar utamanya yaitu memperbaiki dokumen perencanaan utamanya pada Rencana Kerja (Ranja) untuk tahun 2024, agar dapat meningkat lagi
“Salah satunya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (IPKM) di Kota Baubau juga bisa meningkat,” tuturnya.
baca juga:
- Wabup Butur Ahali Buka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan BPD
- Kacab BPJS Kesehatan Heri Zakariah Dukung RSUD Baubau Buka Layanan Cuci Darah, Sekarang Yang Antri di RS Siloam Ada 40 Pasien
Ditempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman mengatakan dengan adanya pendampingan ini, perencana di Kota Baubau baik di tingkat Dinkes maupun di Puskesmas dapat mempunyai patron yang sama. Sehingga, bagaimana menyusun prioritas, program untuk SPM dan dapat menyelesaikan persoalan kesehatan di daerah.
“Pemerintah khusunya Dinkes sangat berterima kasih pada Kemenkes RI, yang sudah memilih Baubau menjadi tempat pendampingan program tata kelola dalam menyusun dengan baik sehingga melahirkan Renja di bidang kesehatan,” tuturnya.(*)
Berita Lainnya:
Bupati Butur Ridwan Zakaria Resmikan Bina Keluarga Balita untuk Percepatan Penurunan Stunting
By: Kasrun
OKT 21, 2023
Untuk tercapainya program tersebut, bupati minta kepada seluruh perangkat desa bersama stakeholder terkait melakukan inovasi agar upaya pemenuhan gizi dan tumbuh kembang generasi tetap terpenuhi.
“Saya minta, para dokter, bidan desa, dan petugas gizi di Puskesmas bersama-sama dengan kader di setiap desa dan kelurahan untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi mengalami gangguan pertumbuhannya agar ditangani bersama.
Karena pentingnya progran tersebut, bupati juga memerintahkan kepada camat se-Butur agar menfasilitasi dan mengkoordinir desa dan kelurahan dalam upaya mensukseskan kegiatan tersebut.
Tidak sampai disitu saja, Ridwan Zakariah meminta juga kepada media, para lembaga swadaya masyarakat, swasta untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah ini.
Alasannya karena pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendirian dalam mensukseskan kegiatan tersebut tapi harus melakukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh lembaga yang ada di daerah ini.
Lebih jauh bupati menjelaskan, pada tahun 2023 ini angka prevalensi stunting Kabupaten Butur yaitu 31,2 persen bearada dia atas angka prevalensi provinsi Sultra yakni 27,7 persen dan nasional 21,6 persen.
Dalam rangka percepatan penurunan stunting tersebut, Pemkab Butur telah menerbitkan peraturan bupati nomor 36 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting dan membentuk tim percepatan penurunan stunting mulai dari kabupaten, kecamatan hingga sampai di desa dan kelurahan.
baca juga:
- Wabup Butur Ahali Buka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan BPD
- BPJS Kesehatan Baubau Gelar Media Workshop Bersama Insan Pers se Kota Baubau, Peserta JKN Cukup Gunakan KTP Sudah Bisa Mendapatkan Pelayanan Faskes
Kata bupati, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan pantauan media ini, acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh bupati serta penandatangan prasasti holistik dan penyerahan kendaraan roda dua untuk operasional petugas lapangan serta penyerahan perlengkatan program stunting.
Dalam kegiatan tersebut, Ridwan Zakariah didampingi oleh wakil bupati Ahali, SH. MH, Sekda Butur Muh. Hardhy Muslim, SH. M. Si, Dandin Butur Letkon Inf. Acuk Andrianto, SE dan Wakapolres Kompol Hasruddin, SE. ME serta sejumlah pimpinan OPD.(*)
