BAUBAU, BP-Pemkot Baubau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) mengenjot upaya penurunan angka stunting di Kota Baubau. Sebelumnya melalui optimalisasi aplikasi ELSIMIL kini Pemkot Baubau melalui Dinas PPKB Kota Baubau bersama BKKBN Sultra membentuk kelompok Bina Keluarga Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU). “Genjot Penurunan Stunting, PPKB Bersama BKKBN Sultra Bentuk BKB-HIU.”
Peresmian dan sosialisasi BKB HIU pada Selasa (24/10/2023) di Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar.
Plh. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Baubau, Dra Hj Asmahani, M.Si mewakili Pj. Walikota Baubau mengatakan didalam program BKB HIU peran dan pelibatan orang tua dalam pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting untuk dilaksanakan melalui pemberian layanan pemenuhan kebutuhan esensial anak. Kemudian, disamping memfokuskan pada 1000 HPK, program BKB HIU tersebut pun mengupayakan agar balita pada saat lahir sudah mendapatkan identitas yang lengkap. Sehingga program tersebut diharapkan pemenuhan hak anak seperti memperoleh akte lahir dan layanan kesehatan dapat terpenuhi.
Dijelaskan, program BKB HIU juga sangat erat dengan kaitannya dengan upaya percepatan penurunan stunting. Lantaran memang sejak dulu keberadaan BKB berfokus menggarap 1000 HPK. Pada BKB program telah dimulai sejak konsepsi hingga anak usia dua tahun.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sultra Asmar mengaku tidak segan untuk turun langsung dalam pendampingan pembentukan BKB-HIU yang salah satunya di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Kemudian, BKKBN Provinsi Sultra berkomitmen terus memaksimalkan segala upaya dalam percepatan penurunan stunting yang di antaranya dengan program membentuk kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) hingga ke tingkat desa-desa di seluruh wilayah Provinsi Sultra.
baca juga:
- Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf Bertekad Kembali Aktifkan 46 Kampung Keluarga Berkualitas yang Sudah Tersebar di Tujuh Kecamatan untuk Turunkan Angka Stunting
- Tekan Stunting, DPPKB Baubau dan Kemenag Optimalisasi Aplikasi ELSIMIL
Dalam kesempatan tersebut Asmar berkeinginan lewat program BKB-HIU penggarapan terhadap balita bukan hanya menyasar ibu. Akan tetapi juga merambah ke aspek lain seperti administrasi kependudukan dan pemilikan jaminan kesehatan. Sebab didalam BKB HIU terdapat enam layanan yang menjadi fokus diantaranya administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan, pengasuhan atau parenting, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
Lalu pembentukan karakter anak, promotif preventif pemeliharaan kesehatan gizi dan perlindungan anak, serta rujukan/konseling/perawatan/bansos. “Melalui program tersebut diharapkan penyediaan data yang terintegrasi antara pihak terkait juga bisa diwujudkan.Dengan adanya BKB HIU ini kita ingin semua hak masyarakat bisa mereka dapatkan sejak lahir,” jelas Asmar.(*)
Berita Lainnya:
BAUBAU, BP – Pada program pendampingan tata kelola program kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahap akhir bersama tim Kementerian Kesehatan (Kememkes) Republik Indonesia (RI). “Dinkes Baubau dan Tim Kemenkes Gelar Rakor Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan.”
Rapat dipimpinan langsung Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman bersama tim Kemenkes RI, yang dihadiri para tenaga medis Kota Baubau, disalah satu gedung Kota Baubau, Rabu (18/10/2023).
Rakor tahap akhir tersebut, sudah berjalan selama Enam Bulan, dimulai sejak bulan April tahun 2023 sampai bulan Oktober, yang bekerja sama dengan Universitas Udayana yang ada di Indonesia, untuk melakukan pendampingan di 45 Kota dan Kabupaten salah satunya Kota Baubau.
“Rakor ini, merupakan program Kementerian Kesehatan, untuk pendampingan tata kelola program kesehatan di Kota Baubau,” ungkap Dr dr I Ketut Suarjan, Ketua Tim Kemenkes RI.
Lanjutnya, pendampingan yang dilakukan Tim Kemenkes RI ini, agar program Kesehatan dikelola dengan baik, dengan sasar utamanya yaitu memperbaiki dokumen perencanaan utamanya pada Rencana Kerja (Ranja) untuk tahun 2024, agar dapat meningkat lagi
“Salah satunya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (IPKM) di Kota Baubau juga bisa meningkat,” tuturnya.
baca juga:
- Wabup Butur Ahali Buka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan BPD
- Kacab BPJS Kesehatan Heri Zakariah Dukung RSUD Baubau Buka Layanan Cuci Darah, Sekarang Yang Antri di RS Siloam Ada 40 Pasien
Ditempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman mengatakan dengan adanya pendampingan ini, perencana di Kota Baubau baik di tingkat Dinkes maupun di Puskesmas dapat mempunyai patron yang sama. Sehingga, bagaimana menyusun prioritas, program untuk SPM dan dapat menyelesaikan persoalan kesehatan di daerah.
“Pemerintah khusunya Dinkes sangat berterima kasih pada Kemenkes RI, yang sudah memilih Baubau menjadi tempat pendampingan program tata kelola dalam menyusun dengan baik sehingga melahirkan Renja di bidang kesehatan,” tuturnya.(*)