BURANGA,BP-Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara, H. Muh. Rukman Basri Zakariah (RBZ) menghadiri acara silaturahmi keluarga besar La Sirama di Desa Lagundi, kecamatan Kambowa 21 Mei 2024. “Silaturahmi dengan Keluarga Besar La Sirama, Rukmn Basri Zakaria Pertegas Sikap Maju Jadi Balon Bupati Butur Yang Diusung PAN.”
RBZ yang juga bakal calon Bupati Butur 2024-2029 itu mengatakan, dirinya sangat bahagia dan terharu karena telah diterima oleh keluarga besar La Sirama.
“Saya betul-betul sangat terharu dan bahagia saya bisa diterima ditengah keluarga La Sirama, ” katanya.
Pada moment tersebut, RBZ memperkenalkan diri kepada keluarga besar La Sirama bahwa dirinya saat calon Bupati Butur.
“Mungkin saya akan gunakan ini panggung, bukan apanya, tapi saya akan perkenalkan saya diri bahwa saya calon bupati. Mohon izin,” tegas RBZ yang disambut terupuk tangan oleh warga.
RBZ mengklaim bahwa dirinya telah diberi amanah oleh partai Amanat Nasional untuk bertarung di Pilkada Butur.
“Nah, alhamdulillah partai Amanat Nasional telah mengamanatkan kepada saya untuk bisa bertarung di Pilkda 2024,” ungkapnya, yang lagi-lagi disambut tepuk tangan meria dari keluarga besar La Sirama.
La Sirama mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Butur yang telah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah keluarganya untuk bersilaturahmi.
BACA JUGA:
- Ketua KPU RI Hasym Asy’ari Tegaskan Anggota Legislatif Dari Pemilu 2019 Wajib Mundur Dari Jabatannya Bila Mencalonkan Diri Pada Pilkada 2024, Bagaiman Dengan Caleg Terpilih di Pemilu 2024?
- KPU Buteng Pastikan Pilkada di Buteng Tahun 2024 Tanpa Calon Independen
Ia mengatakan, RBZ merupakan sosok orang baik. Olehnya itu, jika nanti RBZ diberi pengabdian yang tinggi kepada masyarakat Butur, ia mengharapkan keluarga besarnya untuk mendukung program-program tersebut.
“Secara pribadi saya mengenal beliau orang baik. Oleh karena itu sekiranya beliau suatu saat akan punya peluang untuk memberikan pengabdian yang lebih tinggi pada masyarakat di Kabupaten Buton Utara. Maka saya secara pribadi bahkan mengharapkan keluarga besar saya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Lagundi kecamatan Kambowa, Bonegunu bahkan Kabupaten Buton Utara karena memang teman-teman saya tersebar di mana-mana.
Untuk mengikuti program-program yang baik sekiranya beliau tetap konsisten pada kebaikan-kebaikan itu bukan hal yang salah kalau kita mendukung program-program beliau, “katanya disambut dengan tempuk tangan warga.(*)
GALERI FOTO
Baca Berita Lainnya:
Sudah Berkoordinasi dengan KPU, Mendagri Tito Siapkan Surat Edaran Pj Kepala Daerah Maju Pilkada 2024 Harus Mundur 40 Hari Sebelum Pendaftaran
ByNoval
MEI 18, 2024
“Saya tadi sudah koordinasi dengan Ketua KPU, nanti akan terbit peraturan KPU, itu nanti penjabat-penjabat itu tidak boleh mereka jadi penjabat ketika melakukan pendaftaran,” kata Tito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
Maka, kata dia, saat ini dirinya tengah memikirkan waktu yang tepat untuk membuat surat edaran kepada Pj kepala daerah, terkait kekosongan jabatan. Nantinya, Tito menjelaskan, bagi Pj kepala daerah yang mundur, akan segera diisi kekosongan jabatannya.
“Untuk mengisi jabatan itu perlu waktu, maka saya sedang saya pikirkan waktunya, saya akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh penjabat berjumlah 266, mana yang akan mengajukan maju nanti sebagai pendaftar,” ujar Tito.
“Begitu dia mendaftar, mungkin saya lihat, sedang mencari waktu, apakah 30 hari, 40 hari, sebelum tanggal 27 Agustus pendaftaran, mereka sudah kita berhentikan nantinya karena perlu waktu untuk mencari pengganti,” tambahnya.
Tito mengaku saat ini masih melakukan rekap terkait jumlah Pj yang akan maju dalam Pilkada sebelum mengirimkan surat edaran. Namun demikian, Tito menegaskan dirinya telah mengetahui daerah mana saja yang harus segera diganti Pj kepala daerahnya.
“Saya sedang merekap, tapi saya mengirimkan surat edaran sesegera mungkin, mungkin Senin. Setelah itu, para PJ memberikan feedback kepada saya, mana yang akan maju mana yang tidak,” tutur Tito.
“Saya sudah persiapkan, saya sudah bisa menghitung daerah mana saja, dan mempersiapkan penggantinya nanti,” lanjut dia.
baca juga:
- Pilkada di Buteng Dipastikan Tanpa Calon Perseorangan
- Klaim akan Borong Kursi dari 8 Parpol, La Ode Darwin Target Lawan Kotak Kosong di Pilkada…
Lebih lanjut, Tito mengatakan akan berkoordinasi dengan 10 instansi. Dia menuturkan pihaknya akan mendengarkan masukan-masukan dari intansi-intansi itu dalam menentukan Pj yang akan mengisi kekosongan jabatan.
“Ada proses yang kami buat, mulai dari masukan dari DPRD, gubernur, setelah itu ada rapat yang melibatkan KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim, BIN, Badan Kepegawaian, dan lain-lain. Ada 10 instansi dalam rapat penentuan siapa Pj,” tuturnya, seperti yang dilansir dari detik. (*)
Baca Berita Lainnya:
Pergantian Pengurus Dinilai Tidak Prosedural, Pengurus DPD Nasdem Konawe Unjukrasa dan Segel Kantor DPW Nasdem Sultra
ByHUSNI
KENDARI, BP – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Konawe berunjuk rasa di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Sulawesi Tenggara (Sultra) Kamis (16/05/2024).“Pergantian Pengurus Dinilai Tidak Prosedural, Pengurus DPD Nasdem Konawe Unjukrasa dan Segel Kantor DPW Nasdem Sultra,”
Aksi unjukrasa yang didasari penolakan terhadap pergantian kepengurusan tersebut berakhir dengan penyegelan Kantor DPW Nasdem Sulawesi Tenggara oleh pengurus DPD Nasdem Konawe.
Juswan salah seorang pengurus Nasdem Konawe mengatakan, mereka menolak keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP yang dikeluarkan beberapa waktu lalu terkait pergantian kepengurusan DPD Nasdem di Kabupaten Konawe.
Menurutnya pergantian kepengurusan DPD Nasdem lama, ke pengurus DPD Nasdem yang baru tidak sesuai prosedur dan tanpa melalui pertimbangan yang jelas sesuai aturan organisasi partai.
“Pergantian ini tidak prosedural karena biasanya dalam pemecatan (pergantian) ini ada pertimbangan-pertimbangan yang lain tapi ini tidak ada sama sekali pemberitahuan SK yang baru yang kami nilai ini tidak sah,” kata Juswan.
Bahkan mereka menilai SK yang telah dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem beberapa waktu lalu kepada kepengurusan DPD Nasdem Konawe saat ini tidak berasal dari kader Nasdem.
Juswan berharap melalui aksi unjukrasa di Kantor DPW Nasdem Sulawesi Tenggara tersebut, ketua umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh segera turun tangan dan mengembalikan kepengurusan DPD Nasdem sebelumnya.
“Dengan kehadiran kami di DPW Nasdem Sulawesi Tenggara ini, mudah-mudahan bapak Surya Paloh yang kami cintai ini mendengar suara aspirasi kami yang tergabung dari semua DPT DPC ini untuk mendengar dan segera mencabut SK yang sudah diterbitkan beberala waktu lalu yang kami anggap ini ilegal,” ujarnya.
baca juga:
- La Ode Darwin Target Lawan Kotak Kosong di Pilkada Mubar, Sebut Dapat 20 Kursi dari 8 Parpol
- KPU Buteng Pastikan Pilkada di Buteng Tahun 2024 Tanpa Calon Independen
Diketahui pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Konawe oleh DPP dan DPW ini tercatat telah dikeluarkan sejak April 2024 melalui SK No.70-KPTS/DPP-Nasdem/IV/2024. (*)