Komunitas Disabilitas Baubau Ikut Sosialisasi JKN Yang Diselenggerakan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini: Ini Untuk Kemudahan Ekses Termasuk Peserta DisibilitasKomunitas Disabilitas Baubau Ikut Sosialisasi JKN Yang Diselenggerakan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini: Ini Untuk Kemudahan Ekses Termasuk Peserta Disibilitas

BAUBAU, BP- Memperingati Hari Disabiltas Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Baubau menyelenggarakan sosialisasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada komunitas disabilitas di Kota Baubau, pada Rabu (11/12). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ini dihadiri sebanyak 48 peserta disabilitas yang tersebar di wilayah Kota Baubau. “Komunitas Disabilitas Baubau Ikut Sosialisasi JKN Yang Diselenggerakan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini: Ini Untuk Kemudahan Ekses Termasuk Peserta Disibilitas,”

Komunitas Disabilitas Baubau Ikut Sosialisasi JKN Yang Diselenggerakan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini: Ini Untuk Kemudahan Ekses Termasuk Peserta Disibilitas
Komunitas Disabilitas Baubau Ikut Sosialisasi JKN Yang Diselenggerakan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini: Ini Untuk Kemudahan Ekses Termasuk Peserta Disibilitas

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai berbagai kemudahan yang tersedia bagi komunitas penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan JKN.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN senantiasa berkomitmen memberikan kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh pesertanya, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.
“Kami akan berupaya agar setiap peserta JKN, termasuk disabilitas, dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau. Baik saat mengakses layanan di sarana pelayanan kesehatan maupun layanan administrasi kepesertaan. Disamping itu, kami tahu betul teman-teman penyandang disabilitas ini memiliki kebutuhan khusus dalam mengakses layanan. Untuk di semua kantor BPJS Kesehatan, sampai saat ini kami sudah menyediakan akses khusus bagi disabilitas,” jelas Diah.
Dalam materi yang disampaikan, Diah memaparkan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh peserta JKN meliputi hak dan kewajiban peserta, jenis kepesertaan, ketentuan penjaminan alat bantu kesehatan, kanal-kanal layanan, hingga tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Saat ini sudah banyak kanal layanan non tatap muka yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN, jadi tadi saat sosialisai kami mengarahkan peserta untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini sangat bermanfaat, diantaranya untuk antrean online, memperbarui data fasilitas tingkat pertama, cek keaktifan peserta, dan cek iuran, bahkan menyampaikan pengaduan,” sambungnya.
Menurut Diah, dengan penyampaian informasi secara langsung seperti ini diharapkan peserta menjadi lebih paham dengan Program JKN dan dapat memudahkan saat penyandang disabilitas membutuhkan layanan.
“Pada kegiatan sosialisasi ini, kami meyampaikan tentang alat bantu kesehatan yang dijamin dalam program JKN diantara seperti kacamata, alat bantu dengar, protesa gigi, protesa alat gerak, tongkat kruk, tulang belakang dan collar neck. Semu aini dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabiltas tentunya semua sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku,” terang Diah.
Lebih lanjut Diah juga mengungkapkan, selain aplikasi Mobile JKN, peserta JKN juga dapat memanfaatkan kanal layanan non tatap muka lainnya.
“BPJS Kesehatan juga memiliki kanal layanan non tatap muka, seperti Care Center 165, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, dan yang terbaru adalah kanal BPJS Online. Kanal layanan ini juga dapat menjadi solusi kemudahan akses layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh semua peserta termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

baca juga:

Sementara itu, Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Kota Baubau, Husman, menyambut positif kegiatan sosialisasi ini. Menurutnya kegiatan yang menyasar langsung kepada komunitas disabilitas seperti ini akan sangat bermanfaat dan membantu penyandang disabilitas dalam memahami program JKN.
Husman berharap semoga sosialisasi JKN ini secara rutin dilaksanakan hingga dapat memperluas informasi tentang program JKN kepada masyarakat secara umum.
“Saya sangat terbantu dengan adanya sosialisasi seperti ini, sebab banyak informasi terbaru yang sebelumnya kami tidak tahu sekarang jadi tahu. Mulai dari kanal layanan yang semakin mudah dan serba online, kemudian bagaimana cara kami mengakses layana kesehatan, ditambah lagi banyaknya kemudahan yang diberikan kepada semua peserta JKN tanpa terkecuali bagi kami penyandang disabilitas. Disamping itu, dengan menjadi peserta JKN ini tentu saja kami mendapat perlindungan secara finansial manakala kami harus berobat ke rumah sakit. Jadi kami berharap program JKN tetap ada dan semakin baik pelayanannya,” beber Husman.(*)

GALERI FOTO

Baca Berita Lainnya:

Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru, Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti: Banyak Negara Berminat Pelajari Program JKNPotret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru, Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti: Banyak Negara Berminat Pelajari Program JKN

Table of Contents

JAKARTA– BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.” Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (25/9/2024). Kegiatan ini juga diikuti oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Baubau bersama media partnernya melalui siaran langsung zoom dan juga kanal Youtube bertempat di Kantor BPJS Cabang Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. “Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru, Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti: Banyak Negara Berminat Pelajari Program JKN,”

“Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Ghufron.

Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru, Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti: Banyak Negara Berminat Pelajari Program JKN
Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru, Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti: Banyak Negara Berminat Pelajari Program JKN

 

Ghufron juga menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi
606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” tambahnya.

Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi. Hal ini sejalan dengant transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.

“Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global. Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah,” ujar Ghufron.

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis
(Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang
Ghufron.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun. Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.

“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” ucap Hasan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.

“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” ungkapnya.

baca juga:

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.

“Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.

“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel.(*)

Visited 31 times, 1 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *