BUSEL, BP- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Busel dan pihak Pemda Busel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Busel Dodi Hasri yang dihadiri langsung Pj Sekda Busel La Ode Darussalam membahas tentang penataan reformasi birokrasi dan juga surat BKN mengenai mutasi ASN dipenghujung Pj Bupati Busel Ridwan Badalla yang dinilai tidak sah oleh BKN RI. “RDP Dengan Pj Sekda La Ode Darussalam, Ketua DPRD Busel Dodi Hasri Dorong Penataan Reformasi Birokrasi dan Percepat Lelang Jabatan Sekda Bila Bupati Busel Ingin Melakukannya,”
RDP yang digelar pada Selasa (18/03/2025) itu menghasilkan empat ponit kesimpulan yang dibacakan Ketua DPRD Busel diakhir RDP, isinya yaitu pertama, meminta Bupati Buton Selatan H Muh Adios untuk segera menyelesaikan masalah yang disampaikan BKN dalam waktu dekat ini termasuk menyelesaikan kemungkinan pemblokiran NIP ASN yang terlibat dalam mutasi tersebut.
Kedua, segera melakukan reformasi birokrasi di Buton Selatan dan DPRD Busel mendorong reformasi birokrasi ini masuk dalam 100 hari kerja Bupati Busel.
Ketiga, meminta kepada bupati busel untuk segera mengevaluasi kinerja OPD-OPD dan mendorong Bupati Buton Selatan untuk segera melakukan mutasi-mutasi sesuai dengan kebutuhan dan visi Bupati Busel dalam rangka menunjang kinerja beliau.
Keempat, mendorong Bupati Busel H Muh Adios untuk segera melakukan lelang jabatan Sekda Busel.
Dodi Hasri mengomentari point keempat mengenai penjabat disebutnya sudah teralu banyak di Busel beberapa tahun ini. Sehingga lelang jabatan sekda definitif harus segera dilaksanakan setelah permasalahan BKN itu sudah terselesauikan lebih dahulu.
Kesimpulan RDP ini, lanjut Dodi Hasri, menjadi pegangan semua pihak dan dia berharap Pj Sekda yang baru La Ode Darussalam bisa menata reformasi birokrasi di Buton Selatan lebih baik.
Usai RDP, diminta penjelasannya mengenai surat BKN yang sudah viral, Dodi Hasri mengakui RDP yang dilakukan bersama dengan eksekutif merupakan tindaklanjut dari surat BKN yang sudah viral dan sudah menyebar di beberapa media baik cetak maupun elektronik.
“Jadi DPRD Busel harus sikapi. Saya berharap Pak Bupati harus mengambil tindakan. Kesimpulan kita secara lembaga mengharapkan Pak Bupati Busel untuk segera mengambil keputusan dan tidakan terkait kasus mutasi ASN ini untuk penyelesaiannya. Kita tidak ingin berlarut-larut terhadap masalah ini. Apalagi ada sanksi yang ditulis dalam surat BKN itu bahwa kalau tidak ditindaklanjuti dalam 5 hari maka akan dilakukan pemblokiran NIP pegawai itu,” tuturnya.
Dodi Hasri pun meminta Bupati Busel agar segera menyelesaikan masalah dengan BKN untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi pemblokiran NIP pegawai.
baca juga:
- Bupati Busel H Muh Adios Lantik La Ode Darusalam Jadi Pj Sekda Buton Selatan Sekaligus Mengakhiri…
- Bupati Busel H Muh Adios Diundang Menteri Bahlil ke Jakarta Usai Idul Fitri Untuk Bahas Listrik 24 Jam dan Bangun SPBN di Busel
“Sesuai dengan penyampaian Pj Sekda dalam RDP, bahwa setelah hari raya idul fitri ada jadwal Pak Bupati akan bertemu dengan kepala BKN. Untuk itu kita berharap segera mengambil tindakan menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Nanti setelah masalah dengan BKN selesai, lanjut Dodi Hasri, kalau Pak Bupati menginginkan jabatan Sekda dilelang, maka DPRD akan mendorongnya. “Stakeholder dibawah kan beliau inginkan yang satu arah,” ucapnya.
Selain itu, Dodi Hasri juga mendorong reformasi birokrasi di Buton Selatan didorong masuk dalam 100 hari kerja Bupati Buton Selatan, dengan harapan bahwa carut marut birokrasi di Busel segera dapat dituntaskan. (*)
baca berita lainnya:
Hari Pertama Kerja Bupati Busel Muh Adios dan Wakilnya Risawal Terima Pendemo GEMA Busel Yang Aspirasikan Dualisme Sekda Hingga Jalan Rusak dan Listrik 24 Jam
ByEron
Mar 7, 2025
BUSEL, BP- Massa Aksi GEMA Buton Selatan melakukan aksi dihari pertama Bupati Busel Muh Adios dan Wakilnya Risawal. GEMA Busel menyampaikan aspirasinya agar dibawah kepemipinan Mub Adios-Risawal terjadi percepatan pembangunan di negeri Gajah Mada. “Hari Pertama Kerja Bupati Busel Muh Adios dan Wakilnya Risawal Terima Pendemo GEMA Busel Yang Aspirasikan Dualisme Sekda Hingga Jalan Rusak dan Listrik 24 Jam,”
Demonstrasi yang dilakukan pada Rabu 5 Maret 2025 itu disambut baik oleh Bupati Busel Muh Adios. Massa menyampaikan aspirasinya mulai dari dualisme Sekda Buton selatan, perbaikan jalan di Kepulauan Siompu, aliran listrik di Kecamatan Kadatu, Batu Atas, dan Siompu), hingga jaringan telekomunikasi dan infrastruktur.
Korlab Gema Busel Isra meminta kepada Bupati terpilih agar listrik di Kecamatan kadatua dan batu Atas bisa menyala 24 jam sebagaimana di kecamatan lain yang ada di Busel. Begitu juga dengan perbaikan jalan di Kecamatan Siompu agar mendapat perhatian Pemerintah.
Bupati Busel Muh Adio pun menerima apa yang menjadi aspirasi GEMA Busel dan berjanji akan menyelesaikan beragam perosoalan di Buton Selatan. “Tapi kasih kami kesempatan untk bekerja. Saya senang GEMA Busel menyampaikan aspirasinya dan aspirasi masyarakat itu harus direalisasikan,” tuturnya.
Bahkan Muh Adios menegasjab sebagai putra daerah ia berkomitmen akan melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik untuk Kabupaten Buton Selatan.
“Saya harus tanggapi, posisi dan perjuangan kalian. Saya adalah Bupati Buton Selatan saya akan bekerja lebih baik, ingat apa yang kalian tadi orasikan kasih kesempatan saya untuk bekerja,” imbuhnya.
baca juga:
- Melihat Tradisi Ramadan di Buton Selatan Mulai Dari Haroa Hingga Nyekar
- Evaluasi APBDesa 2025 di Busel Difokuskan Skala Prioritas Untuk Membangun Desa Berkelanjutan
Ditempat yang sama, Korlap GEMA Busel, Isra mengapresiasi respon positif yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati Busel yang menanggapi sejumlah aspirasi yang sudah disampaikan.
“Menurut kami teman-teman dari GEMA Busel respon Bupati sangat baik sekali karena memang dari beberapa kali, puluhan kali bahkan ratusan kali kami turun baru hari ini langsung kami ditemui Bupati Buton Selatan,” ucapnya. (*)