BAUBAU, BP — Pemerintah Baubau kembali memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Stadion Betoambari pada Jumat (13/02/2026). Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas harga menyambut bulan suci Ramadan. “Stadion Betoambari Jadi Lokasi GPM, Pemkot Baubau Fokus Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan,”

Pelaksanaan GPM di Baubau pada awal 2026 bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri. Secara nasional, program pangan murah telah dijalankan sejak 2022 oleh Badan Pangan Nasional, melanjutkan tradisi operasi pasar yang sudah dimulai pemerintah Indonesia sejak era 1970-an melalui Bulog. Di tingkat internasional, stabilisasi pangan juga menjadi agenda penting negara-negara G20 pascapandemi, ketika lonjakan harga global sempat mencapai level tertinggi dalam satu dekade.
Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa GPM merupakan mandat nasional yang harus dilaksanakan setiap daerah untuk menjaga keterjangkauan harga. “Ini adalah wujud kehadiran pemerintah. Tidak boleh ada ruang bagi gejolak harga, terutama menjelang Ramadan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan GPM kali ini, berbagai komoditas pokok seperti bawang merah, bawang putih, telur, dan beras dijual dengan harga di bawah pasar atau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Hamsinah Bolu menyebutkan bahwa kualitas komoditas menjadi prioritas utama. “Kita hadir bukan hanya membawa harga murah, tetapi juga memastikan kualitas terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Kehadiran pangan murah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terdampak fluktuasi harga. Di beberapa negara, seperti India dan Mesir, program serupa telah terbukti menahan inflasi pangan dan menjaga stabilitas sosial saat memasuki musim hari besar keagamaan.
Di tingkat lokal, GPM menjadi bagian dari rangkaian program Pemkot Baubau dalam menekan angka inflasi yang sempat meningkat pada pertengahan 2025 akibat gangguan distribusi pangan nasional. Namun, pada akhir tahun 2025, Baubau berhasil mencatatkan kinerja ekonomi yang lebih baik berkat intervensi harga dan penguatan rantai pasok.
Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta seluruh OPD yang terlibat dalam memastikan kegiatan ini berjalan efektif. Menurutnya, sinergi lintas sektor adalah kunci keberhasilan daerah menghadapi dinamika harga pangan. “Kerja sama semua pihak sangat penting agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” tegasnya.
Pemkot Baubau berkomitmen mengalokasikan anggaran rutin agar kegiatan GPM dapat dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Pemerintah berharap intervensi harga tidak hanya berlangsung menjelang hari besar, tetapi juga di momen-momen strategis saat tekanan inflasi meningkat.
Pada saat kegiatan berlangsung, pemerintah daerah juga mengikuti rapat virtual nasional bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam arahannya, Mentan menegaskan bahwa tidak boleh ada kenaikan harga beras, minyak goreng, dan daging menjelang Ramadan. “Pastikan harga sesuai HET. Tidak boleh ada yang mencoba bermain harga,” tegasnya dalam konferensi tersebut.
Sejumlah warga yang hadir menyambut baik pelaksanaan GPM. Mereka mengaku terbantu dengan harga komoditas yang lebih terjangkau. Bagi masyarakat, kegiatan ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dapur, tetapi juga memberi rasa aman di tengah potensi kenaikan harga.
baca juga:
- Pemkab Butur Laksanakan GPM Demi Stabilitas Harga Menyambut Ramadhan
- Bulog Baubau Tambah 3.000 Ton Beras dan Perkuat Cadangan Pangan Jelang Ramadan 2026
Dengan berbagai dukungan regulasi dan komitmen pemerintah pusat hingga daerah, GPM diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Baubau menjadi salah satu kota yang aktif menjalankan program ini sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan Indonesia secara menyeluruh.(*)
baca berita lainnya:

Rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., menjadi titik penting penegasan rencana tersebut. Rapat berlangsung di aula lantai II Kantor Pemerintah Kota Baubau dan dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam rapat itu, pemerintah menegaskan tujuan utama penataan, yakni menciptakan pasar yang lebih bersih, rapi, dan representatif bagi masyarakat. “Kita ingin Pasar Wameo benar-benar naik kelas. Ini bukan sekadar penataan fisik, tetapi penataan perilaku agar pasar menjadi lebih manusiawi dan tertib,” ujar Wakil Wali Kota Baubau.
Terminal Warumusio diproyeksikan menjadi pusat grosir serta lokasi penyangga aktivitas Pasar Wameo. Perubahan fungsi ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan yang selama bertahun-tahun menjadi masalah utama di kawasan tersebut.
Penataan ini juga menjadi bagian dari pola kebijakan nasional terkait pembenahan pasar tradisional. Sejak 2006, Indonesia telah menjalankan program revitalisasi revitalisasi pasar tradisional dengan dukungan Kementerian Perdagangan. Hingga tahun 2023, lebih dari 5.300 pasar telah dinormalisasi atau direhabilitasi. Tren serupa terjadi secara internasional, misalnya revitalisasi pasar Camden di London dan Nishiki Market di Kyoto, yang fokus pada kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung.
Melanjutkan komitmen tersebut, Pemkot Baubau menegaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat—terutama sopir mobil yang biasa berdagang di bahu jalan—akan dilakukan secara masif sebelum tenggat relokasi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Suarmawati, S.Si., M.Si., mengungkapkan bahwa pendataan pedagang sudah dilakukan secara menyeluruh.
“Harapan kami, setelah relokasi dilakukan, tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar lapak dan kios. Semua sudah tersedia dan siap dipakai oleh pedagang,” jelas Suarmawati dalam keterangannya.
Selain relokasi pedagang mobil, pemerintah juga menyiapkan langkah teknis, seperti pembersihan menyeluruh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran. Pembersihan ini disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, periode di mana aktivitas pasar meningkat signifikan.
Dinas Perhubungan juga mengatur penambahan titik lampu penerangan jalan di kawasan luar Pasar Wameo untuk memastikan keamanan masyarakat. Langkah ini sekaligus mempertegas fungsi ruang publik yang lebih tertib dan ramah bagi pejalan kaki.
Wakil Wali Kota Baubau mengonfirmasi bahwa pemanfaatan Terminal Warumusio telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah kota sebelumnya telah mengirim surat resmi dan menerima restu gubernur. “Pak Gubernur mendukung penuh agar aset provinsi dimanfaatkan selama tidak mengganggu fungsi utama terminal. Bahkan ini dapat meningkatkan PAD provinsi melalui sektor perparkiran,” ungkapnya.
Dia juga meminta seluruh unsur pemerintah, mulai dari Satpol PP, Dinas PU, camat, hingga lurah, untuk menggunakan pendekatan persuasif dalam sosialisasi. Menurutnya, penataan memang membawa tantangan, tetapi perubahan tidak boleh terhenti. “Meski tidak semua opsi ideal, kita harus tetap bergerak. Kalau dari sepuluh masalah, tiga bisa diselesaikan, itu sudah langkah maju,” tegasnya.
Dalam rencana besar penataan ini, Pemkot Baubau juga akan memindahkan 30 pedagang buah dari kawasan Lembah Hijau ke Pasar Wameo. Penempatan pedagang akan dilakukan melalui sistem undian atau lot untuk memastikan pemerataan dan menghindari kecemburuan antar pedagang.
baca juga:
- Bulog Perkuat Gudang Baubau dan Wanci untuk Amankan Pangan Ramadan 2026
- Bupati Busel Adios Instruksikan Pasar Murah Untuk Menekan Inflasi, LM Idris: Dinas Ketapang Jadwalkan Tiga Kali, Pertama Sudah Salurkan Tiga Ton Beras SPHP
Upaya pembenahan tersebut diharapkan menjadi titik awal terciptanya pasar tradisional modern yang bersih, aman, dan nyaman. Baubau ingin mengikuti jejak kota-kota dunia yang sukses menata pasar sebagai ruang urban yang bernilai ekonomis sekaligus wisata budaya.
Pemkot Baubau menargetkan seluruh proses relokasi berjalan tertib dengan partisipasi penuh masyarakat. Pemerintah optimistis, jika relokasi dan penataan berjalan sesuai rencana, Pasar Wameo dapat berubah menjadi ruang ekonomi yang lebih terstruktur dan memiliki standar pelayanan yang lebih tinggi.(*)

