BAUBAU, BP — Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan daerah yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers usai pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Baubau tahun 2027. “Wali kota Baubau H Yusran Fahim Tekankan Ketertiban Ramadan 1447 H dan Lanjutkan Program Pembangunan,”

Pada sesi tersebut, ia menuturkan bahwa seluruh pembahasan dalam forum merupakan tindak lanjut dari usulan berjenjang masyarakat mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan harus tetap mengedepankan kebutuhan riil masyarakat.
“Apa yang kita bicarakan hari ini adalah hilir dari aspirasi masyarakat di Musrenbang. Saya berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bekerja bersama, bersinergi untuk merealisasikan program-program yang telah disusun agar tepat sasaran,” ujarnya.
Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wali Kota turut menyoroti aspek keamanan dan ketertiban wilayah. Ia meminta masyarakat untuk lebih waspada menjaga lingkungan, khususnya saat meninggalkan rumah untuk melaksanakan salat tarawih di masjid. Warga diimbau memastikan rumah terkunci dan aman sebelum beraktivitas ibadah malam.
Tidak hanya itu, ia juga menekankan komitmen pemerintah kota dalam menekan angka balapan liar dan potensi tawuran remaja yang sering terjadi pada awal Ramadan. “Kita tidak ingin ada kekacauan yang mengganggu kekhusyukan ibadah. Peran orang tua sangat penting di sini,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas selama Ramadan, Sekretaris Daerah Kota Baubau disebut telah menyiapkan Surat Edaran yang akan segera ditandatangani Wali Kota. Instruksi ini mewajibkan camat, lurah, hingga RT/RW turun langsung memastikan ketertiban di wilayah masing-masing.
Sementara itu, terkait keberadaan warung makan pada siang hari selama Ramadan, pemerintah kota tidak memberlakukan penutupan. Namun, Wali Kota mengimbau agar seluruh pelaku usaha tetap menjaga toleransi dan mengatur tampilan usahanya agar tidak terlalu mencolok dari depan.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menindaklanjuti instruksi Presiden mengenai Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam menjaga kebersihan dan mengurangi sampah.
baca juga:
- Pemkot Baubau Sesuaikan Jam Kerja ASN Selama Ramadhan, Sekda Baubau La Ode Darussalam…
- Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya
Fokus gerakan tersebut antara lain membenahi keasrian kota melalui pengelolaan sampah yang lebih baik serta penataan estetika kota. Salah satu langkah yang disoroti adalah penertiban baliho kedaluwarsa atau tidak layak yang berpotensi mengganggu kerapian visual kota.
Dengan berbagai penekanan tersebut, pemerintah Kota Baubau berharap terwujudnya pembangunan yang lebih responsif, lingkungan yang lebih bersih, serta situasi yang kondusif selama Ramadan dan seterusnya.(*)
baca berita lainnya:
Musrenbang Sorawolio 2026 Soroti Peran Adat dan Prioritas Pembangunan
Sejumlah anggota DPRD Kota Baubau dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 turut hadir, salah satunya Hasan Basri, yang menekankan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi rutinitas formalitas. Ia menegaskan pentingnya pengawalan program hingga level tertinggi. “Pembangunan tidak boleh diklaim perseorangan karena ini kerja kolektif,” ujarnya dalam forum tersebut.
Di sisi lain, La Ode Hadia menyampaikan perhatian khusus kepada keberadaan perangkat adat, terutama Parabela, yang menurutnya memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial. Ia mendorong pemerintah untuk “memberikan honorarium layak sebagai penghargaan atas kontribusi spiritual dan kultural mereka.”
Sementara itu, Camat Sorawolio, Muslimin, menggambarkan bahwa proses penghimpunan usulan masyarakat telah berlangsung dua pekan sebelumnya di tingkat kelurahan. Namun, ia juga mengingatkan adanya pembatasan anggaran yang harus dipahami bersama. Dana kelurahan yang masih berada di angka Rp200 juta disebut hanya dapat digunakan untuk sarana prasarana dan pemberdayaan karena telah dispending.
Dalam paparannya, Muslimin menjelaskan adanya ketimpangan antara banyaknya usulan masyarakat dan realisasi program di lapangan. “Sering yang diusulkan 15, terealisasi hanya satu. Karena itu input usulan ke sistem perlu diperkuat agar terbaca oleh OPD,” katanya.
Perwakilan Bapperida Kota Baubau, Sumartoyo, menjelaskan bahwa Musrenbang adalah amanat UU No. 25 Tahun 2004 sehingga prosesnya wajib berjalan meski anggaran terbatas. Ia menegaskan bahwa seluruh usulan akan diverifikasi untuk kemudian disesuaikan dengan APBD Kota, APBD Provinsi, hingga APBN apabila dimungkinkan.
Dalam forum tersebut, pembahasan mengenai potensi Sorawolio sebagai pusat suplai pangan kembali mencuat. Menurut La Ode Hadia, Sorawolio dan Bungi memiliki potensi strategis menjadi lumbung pangan bagi Baubau, Muna, hingga Kabupaten Buton. Potensi ini dinilai sejalan dengan sejarah sektor pertanian nasional, di mana kawasan-kawasan pinggiran kota sering menjadi penyangga kebutuhan pangan, sebagaimana terjadi pada era swasembada pangan Indonesia tahun 1984.
Secara global, banyak kawasan administratif kecil yang dioptimalkan sebagai pusat suplai pangan untuk memperkuat ketahanan wilayah. Contohnya adalah model “Food Belt” di Beijing dan Tokyo yang menjadi rujukan internasional bagi daerah-daerah yang ingin memperkuat konektivitas logistik dan pasokan pangan berkelanjutan.
Penekanan terhadap peran adat dalam perencanaan pembangunan juga mengingatkan pada sejarah Nusantara, di mana struktur adat seperti Parabela berfungsi menjaga tatanan sosial dan memberi legitimasi moral bagi pemimpin lokal. Konsep ini sejalan dengan praktik serupa di beberapa negara, seperti sistem “Council of Elders” di Afrika Timur yang turut memengaruhi arah pembangunan komunitas.
baca juga:
- DPRD–Pemkot Baubau Gelar RDP Bahas Kejelasan Mekanisme PPPK Paruh Waktu
- Sekda Baubau La Ode Darussalam Pastikan Penyesuaian Jam Kerja ASN Selama Ramadhan Tetap Jaga Kinerja
Adapun Musrenbang sendiri, sebagai instrumen partisipatif pembangunan, telah menjadi agenda nasional sejak diberlakukannya sistem perencanaan terintegrasi pada awal 2000-an. Forum ini bertujuan mengisi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah agar pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up.
Pelaksanaan Musrenbang Sorawolio 2026 diharapkan mampu menghasilkan prioritas program yang tidak hanya realistis, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan kota secara menyeluruh. Dengan keterlibatan legislatif, eksekutif, dan masyarakat, forum tersebut dinilai dapat menguatkan koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan bahwa aspirasi warga tetap menjadi dasar perencanaan pembangunan.(*)

