Zakat Fitrah Baubau 1447 H Diumumkan, Masyarakat Bisa Pilih 4 Kategori

BAUBAU, BP- – Pemerintah Kota Baubau resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Penetapan ini menjadi pedoman bagi umat Islam di daerah tersebut dalam menunaikan kewajiban zakat selama bulan Ramadan serta mengatur tata kelola pengumpulan dan penyalurannya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). “Zakat Fitrah Baubau 1447 H Diumumkan, Masyarakat Bisa Pilih 4 Kategori,”

Dengan terbitnya keputusan tersebut, masyarakat di Kota Baubau kini sudah dapat mulai membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan melalui masjid-masjid maupun kantor pemerintahan yang telah ditunjuk sebagai UPZ.

Pemerintah juga mengimbau agar penyaluran zakat kepada para mustahik dilakukan tepat waktu sebelum Hari Raya Idulfitri agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Baubau La Ode Aswad mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan standar besaran zakat fitrah berdasarkan empat kategori kualitas beras yang umum dikonsumsi masyarakat.

“Untuk tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini, pemerintah menetapkan empat kualitas beras sebagai dasar pembayaran zakat fitrah, yaitu kualitas satu hingga kualitas empat. Penetapan ini untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan pokok di pasaran,” ujar La Ode Aswad, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, besaran zakat fitrah dihitung berdasarkan konversi 3,5 liter bahan makanan pokok per jiwa. Untuk beras kualitas satu atau kategori premium ditetapkan sebesar Rp16.000 per liter sehingga total zakat yang dibayarkan mencapai Rp56.000 per orang.

Sementara itu, beras kualitas dua ditetapkan Rp15.000 per liter atau setara Rp52.500 per jiwa. Adapun kualitas tiga sebesar Rp14.000 per liter atau Rp49.000 per jiwa, sedangkan kualitas empat sebesar Rp13.000 per liter atau Rp45.500 per jiwa.

Selain beras, pemerintah juga memberikan opsi pembayaran zakat fitrah menggunakan jagung, dengan ketentuan Rp8.000 per liter atau sekitar Rp28.000 per jiwa.

Menurut La Ode Aswad, masyarakat dipersilakan memilih kategori zakat sesuai dengan bahan makanan pokok yang biasa mereka konsumsi, termasuk beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang banyak beredar di pasaran.

“Pemerintah tidak memaksakan masyarakat mengikuti harga pasar secara persis. Kami hanya memberikan pedoman resmi agar ada kepastian hukum dalam pelaksanaan zakat fitrah,” katanya.

Penetapan besaran zakat tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan pemerintah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah kecamatan, serta pemantauan langsung di sejumlah pasar tradisional di Kota Baubau.

Selain itu, proses penentuan juga melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) di delapan kecamatan yang ada di wilayah Kota Baubau guna memastikan besaran zakat sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kota Baubau juga meminta para camat dan lurah untuk aktif memantau pengumpulan serta penyaluran zakat melalui UPZ yang telah ditunjuk.

“UPZ bertugas menerima, mencatat, mengadministrasikan, dan menyalurkan zakat kepada para mustahik. Kami berharap penyaluran tidak melewati 1 Syawal agar manfaatnya bisa dirasakan sebelum Idulfitri,” tegas La Ode Aswad.

Dalam sejarahnya, kewajiban zakat fitrah telah ditetapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penyucian diri bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan serta sebagai sarana membantu masyarakat kurang mampu menjelang hari raya.

baca juga:

1. SMPN 5 Baubau Semarakkan Ramadhan Lewat Program Keagamaan dan Aksi Sosial
2. Semarak Ramadhan, SDN 3 Baubau Adakan Pembinaan Karakter Lewat Pesantren Kilat dan Sosial

Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat secara nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan peran pemerintah bersama lembaga zakat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional dan transparan.

Secara global, zakat fitrah juga menjadi bagian dari sistem solidaritas sosial dalam Islam yang diterapkan di berbagai negara Muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Turki, dengan mekanisme pengumpulan yang dikelola lembaga resmi keagamaan.

Pemerintah Kota Baubau berharap penetapan besaran zakat fitrah tahun ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban agama sekaligus memperkuat kepedulian sosial terhadap warga kurang mampu menjelang Hari Raya Idulfitri.(*)

baca berita lainnya:

Buku Berisi Data Alamat Lokasi Kerja Sosial Bapas Baubau Lengkap di Sembilan Daerah, Tiga Wilayah Sudah Dicetak

ByPrasetio Miliyardi

 Feb 28, 2026  #Buku Berisi Data Alamat Lokasi Kerja Sosial Bapas Baubau Lengkap di Sembilan Daerah, #Tiga Wilayah Sudah Dicetak

Buku Berisi Data Alamat Lokasi Kerja Sosial Bapas Baubau Lengkap di Sembilan Daerah, Tiga Wilayah Sudah Dicetak

BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Upaya penyusunan buku alamat tempat kerja sosial oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir Februari 2026, data lokasi kerja sosial yang akan menjadi rujukan penempatan klien pemasyarakatan telah mencakup sembilan daerah dalam wilayah kerja lembaga tersebut. “Buku Berisi Data Alamat Lokasi Kerja Sosial Bapas Baubau Lengkap di Sembilan Daerah, Tiga Wilayah Sudah Dicetak,”

Penyusunan buku alamat ini dilakukan untuk memastikan proses penempatan klien berjalan tertib, terstruktur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kelengkapan data dianggap penting karena menjadi dasar pemetaan kegiatan kerja sosial berbasis pelayanan publik.

Nasirudin, Kepala Bapas Baubau, mengungkapkan bahwa seluruh data sembilan daerah sebenarnya sudah rampung dalam bentuk digital. “Format soft copy sudah lengkap, hanya menunggu pencetakan agar bisa segera digunakan di lapangan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27 Februari 2026).

Hingga kini, baru tiga wilayah yang telah dicetak dalam bentuk hard copy, yakni Baubau, Buton, dan Muna Barat. Ketiga daerah itu juga tercatat sebagai wilayah dengan kebutuhan penempatan klien pemasyarakatan paling tinggi.

Menurut data Bapas, terdapat 315 titik lokasi kerja di Baubau, 354 titik di Buton, serta 456 titik di Muna Barat. Jumlah tersebut dianggap mencukupi untuk mendistribusikan klien pada berbagai jenis kegiatan kerja sosial. “Semakin banyak titik penempatan, semakin mudah kita menyesuaikan jenis pekerjaan klien dengan kebutuhan daerah,” kata Nasirudin.

Kegiatan kerja sosial yang diberikan kepada klien pemasyarakatan sebagian besar berfokus pada pelayanan masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perawatan fasilitas umum, pembersihan lingkungan, serta membantu menjaga sarana publik seperti sekolah, masjid, dan rumah ibadah lainnya.

Di sejumlah desa, Bapas memastikan sedikitnya terdapat satu lokasi kerja sosial yang telah tersedia untuk ditempati. Konsep ini juga diberlakukan secara fleksibel karena peserta dapat dipindahkan bila lokasi belum siap digunakan. “Kami harus memastikan setiap lokasi benar-benar siap, agar peserta bisa langsung bekerja sesuai jadwal,” jelasnya.

Sistem penempatan klien pemasyarakatan ini tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lokasi, tetapi juga jenis kegiatan yang akan dilakukan. Pekerjaan seperti kebersihan fasilitas umum hingga perawatan sarana publik diprioritaskan karena memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Upaya penyusunan buku alamat kerja sosial ini sejalan dengan perkembangan kebijakan pemasyarakatan secara nasional. Konsep kerja sosial sendiri telah dipraktikkan secara internasional sejak awal abad ke-20, antara lain di Amerika Serikat dan Eropa, sebagai alternatif hukuman penjara untuk tindak pidana ringan. Di Indonesia, pendekatan serupa mulai diperkuat sejak kebijakan restorative justice semakin diterapkan dalam sistem pemasyarakatan.

Penyusunan data lokasi kerja sosial juga dinilai strategis karena mendukung efektivitas pembinaan klien tanpa harus melalui pendekatan hukuman yang mengisolasi. Model ini dianggap lebih humanis dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

baca juga:

1. Walikota Baubau H Yusran Fahim Matangkan Rencana Pasar Sulaa dan Tata Wilayah Pesisir Sebagai…
2. Satresnarkoba Baubau Bongkar Modus Pemuda Asal Buton Simpan Ganja Hampir 35 Gram Dalam Sarung Bantal

Nasirudin berharap keberadaan buku alamat kerja sosial dapat menyederhanakan koordinasi antara Bapas, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat. “Kami ingin memastikan proses penempatan berjalan tertata dan membawa manfaat yang lebih besar bagi publik,” tegasnya.

Dengan cakupan data yang kini meliputi sembilan daerah, Bapas Baubau optimistis layanan pembinaan melalui kegiatan kerja sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(*)