SULTRA , BAUBAUPOST.COM – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikemas dalam kegiatan Harmoni Sultra 2026 resmi dibuka di Tugu Religi Kendari, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah. “Harmoni Sultra 2026 Resmi Dibuka Gubernur ASR, Momentum Bangkitkan Ekonomi Daerah,”
Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan bedug oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bersama sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Badri Munir Sukoco, serta dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan seluruh rangkaian kegiatan hingga penutupan. “Mari kita bersama-sama menyaksikan dan menikmati seluruh acara yang telah disusun oleh panitia hingga hari terakhir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan ruang strategis untuk menampilkan kekuatan ekonomi dan budaya daerah kepada publik yang lebih luas.
Menurut Gubernur, awalnya perayaan HUT ke-62 Sultra direncanakan berlangsung di Kabupaten Wakatobi. Namun, karena kendala teknis, lokasi kegiatan dipindahkan ke Kota Kendari.
“Atas nama pemerintah provinsi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Wakatobi atas perubahan lokasi ini,” kata Andi Sumangerukka dalam pidatonya.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah provinsi tetap mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Kabupaten Wakatobi, termasuk dana pendidikan sebesar Rp5 miliar serta dukungan pembangunan infrastruktur jalan.
Sementara itu, Sekjen Kemdiktisaintek, Prof. Badri Munir Sukoco, menilai Harmoni Sultra 2026 menjadi etalase penting bagi potensi daerah, mulai dari sektor ekonomi hingga budaya.
“Kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menunjukkan kekuatan ekonomi, budaya, dan potensi generasi muda Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menghadirkan berbagai atraksi, termasuk pertunjukan dirgantara yang sarat nilai kebangsaan.
Selain itu, Prof. Badri mengungkapkan progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Konawe Selatan yang telah mencapai sekitar 20 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.
“Kami berharap kehadiran SMA Unggul Garuda dapat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas,” katanya.
Secara historis, peringatan hari jadi provinsi di Indonesia kerap dimanfaatkan sebagai momentum penguatan identitas daerah sekaligus akselerasi pembangunan. Sulawesi Tenggara sendiri resmi terbentuk sebagai provinsi pada 27 April 1964 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, yang memisahkannya dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.
Di tingkat nasional, pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi fokus pemerintah sejak pembentukan Badan Ekonomi Kreatif pada 2015, yang kemudian dilebur ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sektor ini terbukti mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, termasuk saat krisis global.
baca juga:
- Lulo Massal Tutup Meriah Pawai Budaya HUT ke-62 Sultra di Kendari, Gubernur ASR Apresiasi Kekayaan…
- Bupati H Muh Adios Pimpin Kontingen Buton Selatan Semarakkan HUT Sultra ke 62 dengan Nuansa Budaya Khas Sekaligus Jadi Ajang Promosi
Secara global, tren ekonomi kreatif juga terus meningkat. Laporan UNESCO menyebutkan bahwa industri kreatif menyumbang lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto dunia dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat.
Dengan latar belakang tersebut, Harmoni Sultra 2026 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
Menutup rangkaian sambutan, Prof. Badri menyampaikan harapan agar Sulawesi Tenggara semakin maju di usia ke-62. “Semoga Sulawesi Tenggara semakin harmonis, sejahtera, dan terus memberi kontribusi bagi Indonesia,” ujarnya.(*)
baca berita lainnya:
Sinergi Daerah dan KKP, HMNI Sultra Targetkan Seluruh Wilayah Terlibat Program KNMP Termasuk Nelayan Buton Selatan
ByArdi Toris
Apr 23, 2026
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam menjawab tantangan ekonomi nelayan yang selama ini bergantung pada hasil tangkap yang fluktuatif.
Sekretaris HMNI Sulawesi Tenggara Laisi mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan implementasi program di daerah, termasuk memastikan keberlanjutan fasilitas pendukung seperti koperasi nelayan.
“Seperti di Kabupaten Buton Selatan, sudah ada satu lokasi KNMP yang terbangun lengkap dengan koperasi Merah Putih. Ini menjadi model awal penguatan ekonomi nelayan berbasis komunitas,” ujar Laisi.
Menurut dia, program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan.
Secara kelembagaan, HMNI Sultra juga tengah melakukan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota. Dari total 17 daerah, sebanyak 15 telah memiliki kepengurusan aktif, sementara Kolaka Timur dan Kolaka Utara masih dalam tahap pembentukan.
“Secara umum, tugas kami di provinsi adalah memastikan seluruh daerah memiliki struktur organisasi yang kuat agar program bisa berjalan optimal,” katanya.
Ia menambahkan, HMNI yang berdiri secara resmi sejak 2014 memiliki mandat utama dalam pembinaan dan pemberdayaan nelayan, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat pesisir.
Dalam pelaksanaannya, HMNI menjalin kerja sama dengan KKP melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup pengawasan dan pendampingan program KNMP di lapangan.
“Peran kami lebih pada penguatan, motivasi, serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan,” jelas Laisi.
Di Kabupaten Buton Selatan, meskipun struktur kepengurusan masih dalam tahap penataan ulang, HMNI tetap melibatkan perwakilan daerah dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Adapun lima daerah yang menjadi lokasi awal pengembangan KNMP di Sulawesi Tenggara meliputi Buton Selatan, Kendari, Konawe, Muna, dan Kolaka. Beberapa di antaranya telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembangunan kawasan nelayan terpadu.
Laisi menegaskan bahwa sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. “Kami berharap kolaborasi ini mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Secara historis, sektor perikanan di Indonesia telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi pesisir sejak masa awal kemerdekaan. Data KKP menunjukkan bahwa jumlah nelayan Indonesia mencapai lebih dari 2,7 juta orang, namun sebagian besar masih berada dalam kategori rentan secara ekonomi.
Program berbasis kampung nelayan sendiri mulai digencarkan pemerintah sejak dekade 2010-an sebagai bagian dari transformasi pembangunan maritim nasional, sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
baca juga:
- Buton Selatan Fokus Angkat Potensi Lokal di Harmoni Sultra 2026, Kadispar Ekraf Maderuddin:…
- Buton Selatan Siap ‘Unjuk Gigi’ di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen
Di tingkat global, konsep pengembangan komunitas nelayan berbasis kawasan juga telah diterapkan di berbagai negara, seperti Jepang dan Norwegia, yang menekankan integrasi antara infrastruktur, koperasi, dan teknologi perikanan modern untuk meningkatkan daya saing nelayan lokal.
Model tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pendekatan berbasis komunitas.(*)
