BUTON, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kabupaten Buton mengintensifkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggelar Pembinaan MTQ Tahun 2026 bagi qori, qoriah, hafiz, dan hafizah yang akan menjadi duta daerah. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 12–14 Juni 2026, di salah satu hotel di Pasarwajo, Kabupaten Buton. “Buton Intensifkan Pembinaan Kafilah Jelang MTQ Sultra 2026 di Konawe,”
Pembinaan yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Buton bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Baznas Buton itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., mewakili Bupati Buton pada Jumat (12/6/2026). Hadir pula Plt Kepala Kemenag Buton Drs. La Diri, M.A., Ketua Baznas Buton, para asisten, kepala OPD, kepala KUA, serta pelatih.
Dalam sambutannya, Sekda Buton menegaskan bahwa pembinaan MTQ bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Al-Qur’an. “Saya salut kepada penyelenggara, kepada Bagian Kesra dan Kementerian Agama yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM Qur’ani,” ujar La Ode Syamsudin.
Ia menambahkan, penguatan literasi menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, Al-Qur’an merupakan sumber literasi utama yang membentuk karakter dan moral masyarakat. “Oleh karena itu, literasi harus kita kuatkan, dan sebaik-baik literasi itu adalah Al-Qur’an,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, Drs. La Diri, M.A., menyebut kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan keagamaan. “Para peserta akan menjadi duta-duta Kabupaten Buton dalam rangka MTQ Provinsi Sultra di Konawe,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Buton atas dukungannya terhadap pembinaan generasi Qurani.
Kemenag Buton menargetkan daerah tersebut mampu meraih prestasi pada MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada 23–28 Juni 2026 di Kabupaten Konawe. Para peserta diharapkan memanfaatkan pembinaan secara optimal dengan bimbingan pelatih yang kompeten agar mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lain di Sulawesi Tenggara.
Secara historis, MTQ Nasional pertama kali diselenggarakan di Makassar pada 1968 dan sejak itu berkembang menjadi agenda rutin yang tidak hanya memperkuat syiar Islam, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bangsa. Di tingkat internasional, berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Iran juga rutin menggelar kompetisi tilawah Al-Qur’an yang menjadi wadah pengembangan seni baca Al-Qur’an dan hafalan bagi generasi muda Muslim dunia.
baca juga:
- Bupati Buton Alvin Akawijaya Dukung UMKM di HUT ke-62 Sultra
- Angkat Heroisme Oputa Yi Koo, Barisan Pawai Budaya Buton Semarakkan HUT Sultra ke-62
Bagi Kabupaten Buton, pembinaan berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kafilah daerah. Kehadiran pemerintah, Kemenag, dan Baznas dalam proses pembinaan menunjukkan sinergi lintas lembaga dalam membangun generasi Qurani yang berdaya saing dan berakhlak.
Melalui pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Buton berharap para peserta tidak hanya mampu mengharumkan nama daerah di ajang MTQ Provinsi Sultra, tetapi juga menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat. “Insya Allah Kabupaten Buton akan menorehkan banyak prestasi pada MTQ Provinsi Sultra,” kata La Diri.(*)
Baca Berita Lainnya:
BUTON, BAUBAUPOST.COM – Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai satuan kerja dengan pengelolaan keuangan terbaik pada kategori pagu anggaran rendah. Pengakuan tersebut diberikan atas keberhasilan institusi itu merealisasikan anggaran dan menyusun pelaporan keuangan secara tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku. “Pengelolaan Anggaran Akuntabel, Bawaslu Buton Sabet Penghargaan KPPN,”
Penghargaan yang diterima pada akhir 2025 itu menjadi indikator bahwa penguatan tata kelola keuangan di lingkungan lembaga pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Di Indonesia, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran negara menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir melalui digitalisasi sistem keuangan dan pelaporan.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton, La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos., M.Si., mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama seluruh jajaran sekretariat dalam menjaga disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. “Alhamdulillah, dengan semangat seluruh staf, kami bisa mendapatkan penghargaan dari KPPN terkait pengelolaan keuangan terbaik pada kategori pagu rendah,” ujarnya usai menerima penghargaan di Kantor KPPN Baubau, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan kategori pagu rendah diperuntukkan bagi satuan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar. Dalam penilaian tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton dinilai mampu menjaga ketepatan realisasi penggunaan anggaran sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan administrasi keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menurut Nur Adiwijaya, salah satu faktor yang mendukung capaian itu adalah penerapan Cash Management System (CMS) dalam setiap transaksi keuangan. “Kami menggunakan CMS, sehingga transaksi dilakukan langsung melalui sistem perbankan, bukan secara tunai. Itu juga membantu meningkatkan nilai indeks pengelolaan anggaran kami,” katanya.
Penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui CMS sejalan dengan tren nasional dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara. Berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia telah memanfaatkan layanan digital perbankan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun transaksi manual.
Secara historis di tingkat internasional, lembaga-lembaga publik di berbagai negara juga terus mengadopsi sistem electronic financial management dan digital treasury sebagai bagian dari praktik good governance. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan OECD selama bertahun-tahun mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
baca juga:
- H Yusran Fahim Terpilih Kembali, PPP Baubau Bidik Kursi Lebih Banyak di Pemilu 2029
- Bahlil Mantap Maju Caleg 2029, Targetkan Kebangkitan Golkar di Papua
La Ode Nur Adiwijaya berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dorongan untuk mempertahankan standar pengelolaan anggaran yang profesional. “Harapan kami, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan seluruh jajaran sekretariat berkomitmen menjaga kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel pada masa mendatang. “Kami berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh staf untuk terus mempertahankan pengelolaan anggaran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(*)
