BPBD Buton Selatan Siaga 24 Jam Antisipasi Karhutla dan Kekeringan 2026

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Selatan meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan selama musim kemarau 2026. Seluruh personel disiagakan selama 24 jam, posko bencana diaktifkan di setiap kecamatan, dan pemetaan wilayah rawan diperkuat sebagai langkah mitigasi menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat Sulawesi Tenggara pada 7 Juli 2026. “BPBD Buton Selatan Siaga 24 Jam Antisipasi Karhutla dan Kekeringan 2026,”

Kepala BPBD Kabupaten Buton Selatan, Suharuddin Singka, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat sejak tahap pencegahan hingga penanggulangan. Menurutnya, seluruh posko kecamatan kini terhubung dengan Posko Induk BPBD Kabupaten Buton Selatan sehingga laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti selama 1×24 jam.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana di wilayahnya. BPBD siap memberikan pelayanan selama 1×24 jam,” tegas Suharuddin, Selasa (21/7/2026).

BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah terkait. Di sisi lain, tim Bidang Pencegahan diterjunkan untuk memetakan kawasan rawan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanganan awal kebakaran agar api tidak berkembang sebelum petugas tiba.

Berdasarkan hasil pemetaan, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan meliputi Desa Sandang Pangan di kawasan Rongi, Kecamatan Lapandewa, Pulau Siompu, serta Kecamatan Kadatua. Sementara kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan mencakup Bukit Lamando di Kecamatan Sampolawa, wilayah perbatasan Batauga dengan Kota Baubau, Waborobo, Lapandewa, Kadatua, Siompu, hingga Batuatas yang didominasi vegetasi kering dan padang ilalang.

“Di Kecamatan Sampolawa, khususnya Bukit Lamando, hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan karena didominasi padang ilalang. Api dari satu titik kecil dapat dengan cepat menyebar hingga puluhan hektare,” ujar Suharuddin.

Mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD menilai kondisi tahun ini relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena sebagian wilayah telah mendapatkan layanan air bersih dari PDAM. Namun, distribusi air bersih tetap disiapkan apabila terjadi penurunan debit sumber air di desa-desa yang membutuhkan.

“Jika terjadi kekurangan air bersih seperti tahun-tahun sebelumnya, BPBD siap mendistribusikan air bersih ke wilayah yang dapat dijangkau,” katanya.

Suharuddin menjelaskan, Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi tujuh jenis bencana, yakni banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, gelombang laut, angin kencang, dan abrasi. Meski demikian, hingga pertengahan 2026 intensitas bencana di daerah tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. BPBD juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu merespons berbagai kondisi darurat secara cepat dan tepat.

Selain kesiapsiagaan operasional melalui dua unit mobil rescue, satu mobil L300, satu unit speed boat, serta tenda pleton dan tenda pengungsian, BPBD masih menunggu realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program tersebut berupa pembangunan talud di Kelurahan Majapahit, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, serta Desa Molona, Kecamatan Siompu. Usulan yang diajukan sejak 2024 itu semula dijadwalkan terlaksana pada 2026, namun ditunda karena pemerintah pusat memprioritaskan penanganan bencana di daerah lain.

“Kami berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Usulan yang telah disetujui tidak dibatalkan, hanya menunggu penyesuaian skala prioritas pemerintah pusat,” pungkas Suharuddin.

baca juga:

1. Pansel Umumkan Tiga Besar Kandidat JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan, Ini Dia Nama-namanya
2. HUT Buton Selatan ke 12 Resmi Dimulai, Bupati Adios Targetkan Buton Selatan Makin Berdaya Saing

Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi tertinggi di dunia. Data BNPB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat peningkatan frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global telah menyebabkan musim kemarau di berbagai kawasan dunia menjadi lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut menjadikan langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan, serta edukasi masyarakat sebagai strategi utama untuk menekan dampak bencana sebelum memasuki puncak musim kemarau. (*)

baca berita lainnya:

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Wawancarai Finalis JPT Pratama Penentu Pejabat Definitif

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memasuki tahapan paling menentukan dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan menggelar wawancara terhadap peserta yang masuk tiga besar pada masing-masing formasi jabatan. Wawancara yang dipimpin langsung Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., pada Jumat malam di Kantor Bupati Buton Selatan menjadi salah satu dasar penetapan pejabat pimpinan tinggi definitif di lingkungan pemerintah daerah. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Wawancarai Finalis JPT Pratama Penentu Pejabat Definitif,”

Tahapan tersebut merupakan implementasi sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas, dan profesionalisme sebagai dasar utama penentuan pejabat. Sistem ini telah menjadi kebijakan nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi manajemen ASN untuk mendorong birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik nonobjektif.

Dalam proses wawancara, setiap peserta diminta memaparkan visi, strategi, serta inovasi yang akan dijalankan apabila dipercaya memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, tim penilai juga menggali kemampuan manajerial, kepemimpinan, integritas, hingga pemahaman peserta terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar.

“Tahapan wawancara ini menjadi proses penting untuk memastikan setiap calon memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah,” demikian penegasan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengenai pelaksanaan seleksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan seluruh rangkaian seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Melalui mekanisme tersebut diharapkan lahir pejabat pimpinan tinggi yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat.

“Seleksi ini mengedepankan prinsip merit system sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi dan rekam jejaknya,” sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan seleksi terbuka tersebut.

Secara historis, penerapan merit system merupakan praktik yang telah digunakan di banyak negara dalam membangun birokrasi modern. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menempatkan sistem merit sebagai salah satu fondasi utama pemerintahan yang efektif karena mampu menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Indonesia sendiri terus memperkuat penerapan prinsip tersebut melalui reformasi birokrasi dan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Pejabat yang terpilih nantinya diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan daerah,” menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terhadap hasil seleksi yang kini memasuki tahap akhir.

baca juga:

1. DPRD Buton Selatan Tuntaskan Agenda Masa Sidang Pertama, Fokus Legislasi, Awasi Pembangunan, dan Dorong Listrik
2. HUT Buton Selatan ke 12 Resmi Dimulai, Bupati Adios Targetkan Buton Selatan Makin Berdaya Saing

Dengan berakhirnya tahapan wawancara, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan selanjutnya akan menetapkan satu calon terbaik pada setiap formasi jabatan sesuai mekanisme yang berlaku. Kehadiran pejabat definitif diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Buton Selatan secara berkelanjutan.(*)