Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan Hasrul Saadi Harap Firman Hamza Lanjutkan Sinergi DPRD dan Pemda Busel Seperti Dilakukan La Ode Nurunani

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan dari La Ode Nurunani kepada La Ode Firman Hamza diharapkan tidak mengganggu kesinambungan hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Wakil Ketua II DPRD Busel, H. Hasrul Saadi, S.E., menilai kemampuan membangun komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dari tugas sekretariat DPRD. “Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan Hasrul Saadi Harap Firman Hamza Lanjutkan Sinergi DPRD dan Pemda Busel Seperti Dilakukan La Ode Nurunani,

Hasrul mengatakan, Nurunani telah menjalankan tugas selama lima tahun delapan bulan sebelum digantikan dalam pelantikan terbaru. Selama masa tersebut, ia menilai Nurunani mampu memfasilitasi kebutuhan DPRD sekaligus menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. “Beliau luar biasa. Tugas-tugas seorang Sekretariat DPRD itu beliau paham betul. Kami merasa nyaman bekerja sama dengannya,” kata Hasrul saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).

Menurut Hasrul, posisi Sekretaris DPRD memang memiliki karakter khusus karena bersinggungan dengan kepentingan dua lembaga yang berbeda secara kelembagaan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyebut Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Karena posisi tersebut, Hasrul menilai kemampuan menjaga keseimbangan komunikasi menjadi penting. Ia mengatakan Nurunani selama ini mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik, sehingga pekerjaan DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan dalam koridor kepentingan masyarakat. “Dua lembaga itu memang berbeda, tapi tujuannya satu. Bagaimana kita sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Pergantian pejabat itu, kata Hasrul, sebelumnya telah direncanakan melalui surat Bupati Buton Selatan mengenai usulan pergantian pejabat. Meski mengaku sempat terkejut dengan waktu pelaksanaannya, DPRD menghormati keputusan tersebut. “Saya sendiri pun kaget saat mendengarnya. Tapi siapa pun yang ditunjuk, kami tidak mempermasalahkan. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana menjaga sinergi dan menjembatani kepentingan masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah,” katanya.

Secara historis, kebutuhan terhadap sekretariat yang mendukung kerja lembaga perwakilan daerah telah menjadi bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Pengaturan kelembagaan tersebut kemudian diperinci dalam kerangka penataan perangkat daerah, salah satunya melalui PP Nomor 18 Tahun 2016. Regulasi itu menegaskan bahwa sekretariat DPRD bukan sekadar unit administrasi, melainkan perangkat yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam konteks pergantian di Buton Selatan, Hasrul berharap La Ode Firman Hamza dapat melanjutkan pola komunikasi yang telah terbangun sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat. “Harapan kami, semoga pejabat yang baru bisa menjembatani kepentingan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diharapkan. Semoga kinerjanya lebih baik lagi dari sebelumnya,” tuturnya.

baca juga:

1. Keselamatan Pelayaran Jadi Sorotan, Dishub Buton Selatan Benahi Standar Kapal ….
2. Belanja Rp576,9 Miliar, DPRD dam Pemkab Busel Mulai Bahas Perubahan APBD 2026

La Ode Nurunani dan La Ode Firman Hamza merupakan dua pejabat yang terlibat dalam pergantian tersebut dan dilantik bersamaan dalam Apel Gabungan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pergantian ini menjadi bagian dari dinamika administrasi pemerintahan daerah, sementara fungsi utama Sekretariat DPRD tetap diarahkan untuk memastikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas-tugas DPRD berjalan berkesinambungan.(*)

baca berita lainnya:

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Sebanyak 30 kilogram beras mulai disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tiga bulan. Bantuan pemerintah pusat itu mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 serta diberikan secara gratis kepada warga di 70 desa dan kelurahan. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Luncurkan Bantuan 30 Kg Beras bagi Warga di 70 Desa dan Kelurahan untuk Jatah Tiga Bulan Sekaligus, Bulog Baubau Pastikan Beras Gratis,”

 

Penyaluran tersebut secara resmi diluncurkan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. bersama Perum Bulog Cabang Baubau, Jumat (11/9/2026). Kepala Perum Bulog Cabang Baubau Ritno menjelaskan setiap penerima memperoleh beras medium sebanyak 10 kilogram per bulan sehingga jatah tiga bulan diberikan sekaligus dalam tiga karung. “Pelaksanaannya kami lakukan satu kali penyaluran sehingga penerima manfaat langsung menerima 30 kilogram atau tiga karung sekaligus,” kata Ritno.

Ritno memastikan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Penegasan itu penting karena seluruh proses distribusi bantuan pangan merupakan bagian dari program pemerintah yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat. “Jadi penerima manfaat mendapatkan beras tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujarnya.

Bupati Adios meminta pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan ikut mengawal distribusi hingga bantuan diterima warga yang tercantum sebagai penerima. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan data sehingga bantuan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. “Bantuan ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Tidak boleh ada kebocoran maupun penyalahgunaan data penerima,” tegas Adios.

Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga diarahkan untuk menopang daya beli masyarakat. Secara nasional, program bantuan pangan beras telah berjalan sejak 2023 dengan skema 10 kilogram per keluarga penerima manfaat setiap bulan. Pada 2023, bantuan dialokasikan bagi sekitar 21,3 juta penerima selama tujuh bulan dengan total beras sekitar 1,4 juta ton, sementara pada 2024 alokasinya mencapai 22 juta penerima selama sembilan bulan.

Kebijakan semacam itu memiliki konteks lebih panjang dalam sejarah ketahanan pangan. FAO mencatat beras telah menjadi pangan pokok bagi lebih dari separuh penduduk dunia dan pada 2004 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan International Year of Rice untuk menegaskan pentingnya komoditas tersebut bagi pangan dan pengentasan kelaparan. Dalam sejarah Indonesia dan Asia, peningkatan produksi beras sejak era Revolusi Hijau juga berperan besar dalam memperkuat ketersediaan pangan.

Di sisi pasokan, Bulog Cabang Baubau menyatakan stok beras di gudang saat ini sekitar 2.000 ton. Persediaan tersebut dinilai masih mencukupi kebutuhan wilayah layanan Bulog, termasuk mendukung penyaluran bantuan pangan. “Untuk stok kebutuhan beras di wilayah Perum Bulog masih cukup, karena kita masih mempunyai stok 2.000 ton,” ujar Ritno.

baca juga:

1. Keselamatan Pelayaran Jadi Sorotan, Dishub Buton Selatan Benahi Standar Kapal …
2. Cegah Kecelakaan Laut, Dishub Buton Selatan Tekankan Kelengkapan Dokumen Kapal

Bagi Busel, penyaluran bantuan tiga bulan sekaligus diharapkan meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan cakupan 70 desa dan kelurahan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga ketepatan data, transparansi distribusi, dan pengawasan pemerintah daerah sampai ke tingkat paling bawah.(*)