Peliput: Darson
BURANGA, BP – Sebanyak 663 guru di Kabupaten Buton Utara (Butur) belum menerima tunjangan profesi guru (TPG) tahun 2016. Masih ada satu bulan yang belum terbayarkan tepatnya Desember tahun lalu.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia sendiri memastikan sisa tunggakan TPG di Butur mencapai Rp 2 miliar tetap akan terbayarkan. Namun, setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dikeluarkan terkait penyaluran tunjangan profesi guru.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Butur Agus Pria Budiana saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, ratusan tenaga pendidik yang tercatat sebagai penerima tunjangan profesi masih harus bersabar. Pasalnya, pembayaran sisa tunjangan mereka akhir bulan tahun lalu baru bisa terbayarkan, setelah hasil audit Badan Pemeriskan Keuangan Provinsi (BPKP) Sulawesi Tenggara keluar.
Audit BPKP dibutuhkan untuk menjadi rujukan Kementerian Keuangan untuk mengetahui berapa jumlah real guru yang belum menerima tunjangan profesi di Butur akhir tahun lalu. “Kita masih menunggu hasil audit BPKP, tapi saya belum bisa pastikan kapan keluarnya,” katanya.
Setelah keluar audit BPKP, pihaknya langsung membawah hasil tersebut di Kemendibud dan Kemenkeu, yang kemudian akan menjadi ajuan untuk pencairan dana tersebut.
Dijelaskannya, pembayaran sisa tunjangan profesi merupakan tanggung jawab jawab pemerintah pusat. Untuk menyembatani percepatan pencairan, pihaknya telah menyambangi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan untuk melakukan langkah koordinasi untuk mencari solusi agar masalah proses pencairan tunjangan profesi segera tuntas terbayaran dan tak lagi menyisahkan masalah di daerah.
Sehingga, gelombang demontrasi dari tenaga pendidik yang menuntut hak belum disalurkan tak perlu lagi terjadi dikemudian hari. “Hasil koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendikbud. Sisa tunjangan tahun lalu tetap akan terbayarkan. Makanya, ratusan guru tak perlu risau,” terangnya.
Mantan camat Bonegunu ini menuturkan, belum terbayarnya sisa tunjangan profesi guru untuk triwulan IV tahun 2016, merupakan imbas anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat tak cukup. Menurutnya, hal serupa terjadi di berbabagai daerah. (*)