Peliput: Darson
BURANGA, BP – Lelang 17 jabatan eselon II lingkup Pemda Buton Utara (Butur) yang rencananya bakal digelar April 2017, ternyata kekurangan anggaran. Sehingga, tahapan pun belum bisa berjalan.
Hal tersebut diungkapkan, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Butur Muh Yasin ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Pihaknya tidak berani melaksanakan tahapan lelang jabatan, ditengah kondisi keuangan yang kritis.
“Pelaksanaan lelang jabatan masih terkendala anggaran. Hasil kalkulasi saya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 520 juta, ini belum termaksud biaya pansel dari akademisi. Sedangkan anggaran yang ada hanya Rp 400 juta. Saya sudah menghadap bupati untuk menjelaskan semua,” katanya.
Yasin mengakui, lelang jabatan membutuhkan biaya tak sedikit. Berdasarkan kalkulasi rincinya, anggaran yang dibutuhkan untuk mencari 17 pejabat definitif itu mencapai setengah miliar lebih. Untuk mendapatkan tambahan anggaran, bukanlah hal mudah apalagi jumlahnya tak sedikit.
Meskipun demikian, pihaknya optimis kekurangan anggaran yang ada segera bisa ditutupi. Dimana menurutnya, regulasi saat ini cukup ketat. Setelah anggaran lelang tersedia berdasarkan kebutuhan langsung diserahkan ke KAS negara.
“Nanti, KAS negara yang menyalurkan semuanya biaya lelang ke asesor. Dimana yang mengelola bukan lagi BKSDM,” pungkas mantan kepala Dinas Koperasi Butur ini
Sementara itu Bupati Butur mengungkapkan, kekurangan anggaran bukanlah persoalan yang harus menundah proses pelaksanaan lelang jabatan. “Manfaatkan dulu dana yang ada, nanti diatur seefisien mungkin. Kalau ada anggaran yang perlu diefisienkan yah diefesienkan saja,” ujarnya.
Menurutnya, tidak perlu semua komponen atau tahapan dilengkapi, kalau secara lokal itu tidak terlalu penting. Oleh karena itu, lanjut pria berkacamata ini, lelang jabatan harus jalan, soal kurang dana nanti diliat setelah pelaksanaan selesai.
“Kalau kurang yah nanti dibayar diperubahan. Makanya, lelang jabatan tetap bulan April ini,” tegasnya. (*)