BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Baubau menyiapkan 18 atlet putra dan putri untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) XV yang dijadwalkan berlangsung di Kota Kendari pada Desember 2026. Selain membidik prestasi, persiapan tersebut menjadi upaya mempertahankan tradisi perolehan medali sekaligus meningkatkan daya saing atlet gulat Baubau di tingkat provinsi. “18 Pegulat Disiapkan, PGSI Baubau Bidik Medali Porprov Sultra 2026,”
Ketua PGSI Kota Baubau, Kompol Anwar, S.H., M.H., mengatakan seleksi atlet telah dilaksanakan pada awal Oktober 2026. Atlet yang dipersiapkan berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang, mulai dari pelajar SMP, SMA, mahasiswa, hingga masyarakat yang telah bekerja di sektor swasta. Komposisi tersebut diharapkan menjadi kombinasi antara regenerasi dan kesiapan kompetitif tim.
“Rata-rata usia atlet yang kami persiapkan masih tergolong muda. Ada satu atlet yang masih duduk di bangku SMP, kemudian pelajar SMA, mahasiswa, serta ada juga yang sudah bekerja di sektor swasta,” kata Anwar saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).
Kepercayaan diri PGSI Baubau bertumpu pada catatan prestasi dalam dua penyelenggaraan Porprov sebelumnya. Saat berlaga di Kabupaten Konawe Selatan, pegulat Baubau berhasil meraih satu medali emas, empat perak, dan tiga perunggu. Adapun pada Porprov yang berlangsung di Kabupaten Buton dan Kota Baubau, cabang olahraga gulat mengoleksi dua medali perak dan tiga perunggu. Rekam jejak tersebut menjadi modal untuk kembali bersaing di Kendari.
Secara historis, olahraga gulat telah lama menjadi bagian dari kompetisi olahraga prestasi nasional maupun internasional. Indonesia juga memiliki tradisi keikutsertaan dalam cabang gulat pada ajang multievent, termasuk SEA Games dan Asian Games. Dalam perkembangannya, pembinaan atlet usia muda, kompetisi berjenjang, serta pemusatan latihan menjadi bagian penting dalam membangun prestasi. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa regenerasi dan kesinambungan pembinaan merupakan kebutuhan penting bagi daerah yang ingin menjaga daya saing atletnya.
Namun, persiapan menuju Porprov 2026 belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Anwar mengakui keterbatasan sarana dan prasarana latihan serta kebutuhan tambahan anggaran pembinaan masih menjadi persoalan. Meski KONI Kota Baubau telah memberikan dana pembinaan, dukungan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan persiapan atlet.
PGSI Baubau karena itu berharap adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan training camp (TC) atau pemusatan latihan, sekaligus pemenuhan fasilitas latihan. Menurut Anwar, waktu persiapan yang semakin terbatas membuat pemusatan latihan diperlukan agar para atlet dapat lebih fokus meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan kesiapan bertanding. “Kami berharap dalam waktu dekat ada dukungan dana untuk TC atlet agar mereka bisa lebih fokus berlatih. Apalagi pelaksanaan Porprov sudah di depan mata, yakni Desember 2026,” ujarnya.
baca juga:
- Ancaman Cuaca Ekstrem, Pemkot Baubau Instruksikan Camat dan Lurah Pantau Peringatan BMKG
- Seleksi 31 Atlet, PERPANI Baubau Siapkan Regu Panahan Terbaik ke Kendari Untuk Hadapi Porprov 2026
Di tengah kebutuhan tersebut, Anwar mengapresiasi KONI Kota Baubau yang telah turun langsung mengunjungi PGSI untuk melihat dan memantau pelaksanaan seleksi atlet. Pemantauan itu diharapkan menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara induk organisasi olahraga dan cabang olahraga. Dengan persiapan yang lebih optimal, PGSI Baubau berharap 18 pegulat yang disiapkan mampu tampil maksimal dan meningkatkan perolehan medali bagi Kota Baubau pada Porprov Sultra 2026 di Kendari.(*)
baca berita lainnya:
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau mulai memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul keluhan masyarakat mengenai antrean panjang, dugaan penimbunan, dan kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer. Meski pelayanan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai kembali normal, pemerintah memberikan tenggat satu hingga dua hari kepada pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi untuk mematuhi ketentuan penjualan BBM. “Wali Kota H Yusran Fahim Turun Langsung Pantau Antrian Bensin, Pemkot Baubau Awasi Distribusi BBM, Pengecer Terancam Ditindak Jika Picu Kelangkaan,”
Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengatakan, perbaikan pelayanan terlihat setelah aktivitas pengisian BBM di SPBU dimulai sejak pukul 06.00 WITA. Kondisi tersebut dinilai membantu mengurai antrean kendaraan yang sebelumnya mengganggu masyarakat. Hal itu disampaikannya seusai melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPBU di Kota Baubau, Jumat (30/10/2026).
“Sekarang saya lihat sudah agak normal, karena memang pengisian di SPBU juga sudah sejak jam enam. Jadi, sekarang antrean sudah mulai terkendali. Mudah-mudahan pelayanan yang baik ini bisa berlangsung terus,” kata Yusran.
Di tengah perbaikan pelayanan, pemerintah masih menyoroti dugaan praktik penimbunan dan penjualan BBM dengan harga tinggi oleh pengecer. Yusran mengatakan, pendekatan persuasif menjadi langkah awal sebelum pemerintah mempertimbangkan penindakan. Ia juga menegaskan bahwa penertiban tidak dimaksudkan untuk serta-merta memutus mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha pengecer, selama kegiatan tersebut berlangsung secara tertib.
“Sekarang kita imbau dulu, jangan langsung kita putus, karena seperti yang kita lihat selama ini banyak yang hidup dari situ. Kalau kondisinya normal, mereka bisa tetap berusaha sesuai dengan apa yang mereka lakukan,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., pada kesempatan yang sama mengingatkan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan barcode pembelian BBM bersubsidi. Keluhan yang diterima pemerintah antara lain kuota pembelian tercatat telah digunakan, meskipun pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian. “Barcode itu rahasia, ibarat PIN. Hanya pemiliknya yang boleh tahu. Jangan sampai tersebar dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Wa Ode Hamsinah, petugas SPBU seharusnya mencocokkan barcode dengan nomor polisi kendaraan sebelum melayani pengisian. Namun, ketika antrean padat, pemeriksaan tersebut berpotensi tidak berjalan optimal sehingga membuka peluang penyalahgunaan identitas pembelian. Masyarakat pun diminta tidak membagikan barcode kepada orang lain dan menjaga kerahasiaan data kendaraannya.
Persoalan pengawasan BBM bersubsidi bukan hal baru di Indonesia. Pada 2005, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap di tengah tekanan anggaran subsidi. Sementara itu, pendaftaran program Subsidi Tepat untuk pembelian BBM menggunakan sistem barcode mulai dibuka Pertamina pada 1 Juli 2022 sebagai bagian dari upaya pendataan dan penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran.
Dalam konteks internasional, krisis minyak dunia 1973–1974 juga memperlihatkan bagaimana gangguan pasokan dapat memicu kelangkaan dan antrean panjang di berbagai negara. Embargo minyak oleh sejumlah negara produsen menyebabkan harga minyak dunia melonjak dan mendorong pembentukan Badan Energi Internasional (IEA) pada 1974 untuk memperkuat kerja sama keamanan pasokan energi. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan distribusi dan pengelolaan pasokan energi secara terukur.
baca juga:
- ASDP Baubau Digitalisasi Tiket Penyeberangan, Manifes Penumpang Diperkuat…
- BULOG Baubau Bentuk Satgas Khusus, Pengawasan Beras SPHP Diperketat Cegah Penyimpangan
Pemerintah Kota Baubau berharap penertiban pengecer, pengawasan SPBU, dan perlindungan data barcode dapat menjaga ketersediaan BBM serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar dengan harga yang wajar.(*)
