Peliput: Anton Editor : Hasrin Ilmi
LABUNGKARI, BP – Kantor Desa Tolandona Matanaeo Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah disegel oleh ratusan warga Selasa (25/04) sekitar pukul 08.00 wita. Informasi yang diperoleh Baubau Post, penyegelan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari warga karena tuntutan pemberhentian Kepala Desa Tolandona Matanaeo, Ardin yang diduga menyelewengkan anggaran Alokasi Dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 tidak dipenuhi pemerintah dan DPRD Buteng.
Tindakan penyegelan tersebut merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat pada Senin lalu (10/4), yang mana rute aksi unjuk rasa pada saat itu mulai dari Kantor Desa Tolandona Matanaeo, Kantor BPMD, Kantor Bupati hingga berakhir di Kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar saat itu, massa menuntut agar pihak DPRD Buton Tengah sebagai perwakilan rakyat segera mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terhadap Kepala Desa Tolandona Matanaeo, Ardin yang diduga telah menyelewengkan penggunaan anggaran Alokasi Dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 lalu.
Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar pihak DPRD Kabupaten Buton Tengah sesegera mungkin mengeluarkan rekomendasi kepada pihak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindaklanjuti dugaan penyelewengan ADD dan DD tahun 2016 tersebut.
Dengan demikian, diharapkan agar masyarakat bisa semakin menaruh kepercayaan terhadap para penyelenggara pemerintahan maupun aparat penegak hukum melalui asas transparansi anggaran dan pelaksanaan penyaluran anggaran yang bersih dan akuntabel.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan dikorankan namanya kepada media ini mengatakan bahwa, tindakan warga dalam menyegel Kantor Desa tersebut, merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap pihak-pihak terkait yang seakan menutup mata atas kasus dugaan penyalah gunaan anggaran yang ada di Desa Tolandona Matanaeo.
“Makanya kita segel Kantor Desa hari ini (Selasa – red) karena kita masyarakat sangat kecewa kepada pihak pemerintah yang tidak menindak lanjuti kasus ini, padahal kami masyarakat sudah sangat resah dengan masalah ini,”katanya.
Apalagi, kasus ini sudah disampaikan di Kantor BPM,Kantor Bupati dan terakhir aksi demo di Kantor DPRD. Namun kenyataannya, sampai hari ini pemerintah tetap menutup mata dengan kasus ini.
“Dimana letaknya hukum kalau ada kasus seperti ini hanya mau dibiarkan begini?” ungkapnya dengan nada bertanya. (*)