Editor: Zaman Adha
KENDARI, BP – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melantik Dr H AS Tamrin MH dan La Ode Ahmad Monianse SPd sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau periode 2018-2023, Senin (24/09). Keduanya disumpah secara islam.
Dilansir dari tribunbuton.com, ratusan tamu menghadiri undangan yang bertempat di aula Bahteramas kantor Sekretariat Daerah Sultra. Baik AS Tamrin maupun La Ode Ahmad Monianse didampingi sang Istri.
Pada kesempatan itu, Alimazi mengungkapkan, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang dilantik adalah milik seluruh masyarakat dua daerah tersebut. Dirinya berpesan agar seluruh pihak harus menyatukan niat, gerak dan langkah bagi kemajuan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Kata dia, inilah saatnya melangkah bersama untuk membangun daerah, serta mewujudkan janji-janji kampanye untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpin.
Saatnya bekerja siang dan malam, untuk memastikan setiap warga diseluruh pelosok seluruh pelosok daerah bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Serta adanya langkah-langkah konkrit dalam mengentaskan kemiskinan, dan pembangunan antar wilayah.
Alimazi menegaskan, sesuai pesan Presiden RI Jokowi dalam acara tatap muka Gubernur, Bupati, Walikota, beberapa waktu yang lalu. Ia melanjutkan, bahwa pembangunan mengacu pada visi misi Presiden Joko Widodo. Tentu, demikian pula Bupati/Walikota, harus mengacu pada visi misi Gubernur.
Menurutnya, agar terjadi singkronisasi, dan harmonisasi, dijabarkan dan diimplementasikan, sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.
Program-program lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota lanjut Alimazi, agar bisa difasilitasi dan disinergikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri, tanpa mengikuti arahan dan program dari Pusat yang turun ke Provinsi. Dan dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut politisi Partai Nasdem ini mengulas, konsep otonomi daerah yang selama ini dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam arti, bahwa daerah tetap diberikan kewenangan, untuk mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah, kecuali yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.
“Saya minta kepada saudara-saudara yang baru dilantik agar dapat mengaktualisasikan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Meliputi urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan prasarana lingkungan dasar, dan pengendalian lingkungan hidup.
Sedangkan urusan pemerintahan pilihan, berkaitan erat dengan potensi dan khazanah daerah yang juga harus diaktualisasikan, dan dioptimalkan pelaksanaannya. Agar daerah sodara muncul dan dikenal dengan potensinya yang khas, dan tidak dimiliki daerah-daerah lain,” urainya.
Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya harus mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Antara lain, harus profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, efisien dan efektif, serta bermartabat yang diaktualisasikan dal sistem manajemen yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dalam pengertian seluas-luasnya. Yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Sehubungan hal tersebut, Alimazi berharap, Wali kota Wakil Wali kota, Bupati dan Wakil Bupati dapat langsung berlari kencang menyelesaikan tahapan tersebut, dan secara simultan dan berpedoman pada RPJMD, sesuai visi dan misi saat kampanye.
Alimazi kala itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
Pada kesempatan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa dan Gusly Topan Sabara dilantik, ditempat dan waktu yang sama. Termasuk pula Ketua Dekranasda dan Ketua TP-PKK kota Baubau dan Konawe. (**)