Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Buton Tengah menggelar workshop di Gedung Azzahra pada Selasa (17/1). Workshop tersebut mengusung tema ‘Sinergitas Pengawalan dan Pengawasan Keuangan Desa’, yang diikuti oleh para kepala desa se Kabupaten Buton Tengah dan turut menghadirkan pihak Kejaksaan sebagai aparat pengawal dan penegak hukum agar para kepala sesa tidak tersangkut masalah hukum dalam menjalankan tugas pengelolaan Dana Desa (DD).
Dalam sambutannya, Drs Mursal Zubair MSi selaku mantan Kepala BPMPD Buton Tengah mengatakan, kegiatan workshop ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Tahun 2014, dimana hal ini dimaksudkan guna memberi pengingat dan penguat kapasitas bagi aparat pemerintah desa maupun masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa.
“Kegiatan workshop ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang kehormatan tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya, tentunya untuk memberikan pengingatan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa, menjadi syarat utama agar pelaksanaan undang-undang desa berjalan secara optimal,” ungkapnya.
Dan diharapkan, workshop ini mampu membawa pemahaman dan implementasi kepada para kepala desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa.
“Dengan adanya workshop ini, semoga seluruh kepala desa se-Buton Tengah bisa menyimak materi dengan seksama, sehingga mampu memahami dan mengimplementasikan didalam tugas pokok keuangan desa itu sendiri,” sambungnya.
Ditambahkan menurut Mursal Zubair, dalam implementasi pengelolaan dana desa, ada sub-sub keuangan, namun poin yang terpenting adalah kejujuran dan kedisiplinan.
“Ada sub-sub keuangan kepala desa maupun keuangan administrasinya, tetapi kejujuran dan kedisiplinan poin terpenting, oleh sebab itu daftar hadir setiap kepala desa harus dilaksanakan setiap harinya,” pungkasnya.(*)