BUTON SELATAN, BP– Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menargetkan percepatan integrasi program Satu Data Indonesia (SDI) sebagai basis data resmi daerah, guna memperkuat perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data. “Aris Hardian: SDI Jadi Prioritas, Kominfo–Bappeda Busel Koordinasi ke Bappenas Percepat Satu Data Indonesia,”
Langkah percepatan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), termasuk rencana konsultasi teknis langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kepala Dinas Kominfo Buton Selatan Aris Hardian mengatakan bahwa pengaktifan SDI menjadi #prioritas strategis karena data yang terintegrasi akan menjadi rujukan utama pemerintah maupun masyarakat.
Menurut Aris, keberadaan SDI sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang agar benar-benar berbasis data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan satu data, permintaan data sektoral akan lebih mudah, dan perencanaan daerah bisa disusun berdasarkan data resmi yang lengkap,” ujar Aris saat diwawancarai awak media BaubauPos, Senin (26/1/2026).
Saat ini, implementasi SDI di Buton Selatan belum berjalan optimal akibat kendala teknis pada proses instalasi sistem. Gangguan tersebut menyebabkan platform belum dapat diakses secara normal melalui laman web pemerintah daerah.
“Kemarin sempat gagal instalasi. Ketika dibuka melalui web masih bermasalah, sehingga kami masih melakukan pembenahan,” jelas Aris.
Sebagai tindak lanjut, Kominfo bersama Bappeda berencana melakukan koordinasi langsung ke Bappenas untuk melaksanakan instalasi ulang sistem SDI agar dapat segera difungsikan.
Setelah sistem berhasil diaktifkan kembali, SDI akan diintegrasikan dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sehingga data dapat diakses lebih luas oleh pemerintah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat umum.
Dalam struktur pelaksanaan SDI di tingkat daerah, Kominfo berperan sebagai wali data yang bertugas mengawal kualitas, keamanan, dan keterbukaan data, sementara Bappeda berfungsi sebagai koordinator antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Data yang dihimpun dalam SDI berasal dari seluruh OPD dan selanjutnya akan diolah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadi sumber utama publikasi data daerah.
Aris juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan SDI di Buton Selatan mulai dirintis sejak 2023, namun sempat terkendala keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia.
baca juga:
- Bupati Busel H Muh Adios Launcing Gerakan Buselku Bersih, Sekaligus Serahkan Bingkisan Ramadan…
- Bupati Busel Muh Adios Lantik 283 P3K Formasi 2024
“Dulu infrastruktur belum memadai. Alhamdulillah sekarang sudah cukup siap, meskipun SDM masih terbatas,” katanya.
Untuk mempercepat proses integrasi, Pemkab Buton Selatan berencana mengirim tim teknis ke Bappenas, yang terdiri atas satu personel Kominfo dengan kemampuan pemrograman, satu perwakilan Bappeda, serta pendamping teknis lainnya.
Selain pembenahan SDI, Kominfo Buton Selatan juga memprioritaskan penguatan diseminasi informasi publik melalui pengaktifan kembali media sosial resmi pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
“Ke depan, Kominfo diharapkan menjadi corong utama informasi pemerintah, baik melalui kanal resmi Pemda maupun melalui kerja sama dengan media massa,” tutup Aris.(*)
Baca berita lainnya:
Sinergi Pemda Busel dan Batalion Lamaindo untuk Ketahanan Pangan, Naviruddin: Fish Finder dan Cold Storage, Masa Depan Baru Nelayan Busel
ByFirman
Jan 20, 2026
Sinergi Pemda Busel dan Batalion Lamaindo untuk Ketahanan Pangan, Naviruddin: Fish Finder dan Cold Storage, Masa Depan Baru Nelayan Busel
Meski keterbatasan anggaran menjadi kendala, pihaknya tetap menyiapkan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan nelayan dan pengembangan industri perikanan di wilayah Busel.
Menurut Nafiruddin, sementara ini pemerintah daerah akan memprioritaskan kerjasama dengan pemerintah pusat.
“Kita buatkan dulu program dan konsepnya, baru kemudian kita ajukan ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Nafiruddin juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak militer, khususnya Batalion Lamaindo, yang berfokus pada ketahanan pangan.
“Mereka bukan batalion tempur, tapi bisa membantu pembinaan disiplin nelayan serta mendukung program-program kami,” jelasnya.
Dalam hal pengembangan sektor perikanan, Nafiruddin menekankan dua aspek utama: budidaya dan penangkapan ikan. Budidaya udang menjadi salah satu fokus, namun tangkap tetap menjadi sektor penting.
“Nelayan di sini secara alami sudah memiliki kemampuan menangkap ikan, namun teknologi penangkapan dan akses pasar masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Nafiruddin menjelaskan, perbedaan antara nelayan yang hanya “mencari” ikan dan nelayan yang menangkap ikan dengan teknologi modern, seperti penggunaan fish finder. Dengan teknologi ini, nelayan dapat menghitung jarak, lokasi, dan kebutuhan bahan bakar sebelum melaut, sehingga operasional menjadi lebih efisien.
“Kalau hanya menangkap ikan lalu dijual di pasar tradisional, pendapatan nelayan terbatas. Yang penting adalah membangun industri pengolahan agar nilai ikan meningkat, dan pembeli jelas,” katanya.
Program pengembangan ini juga mencakup penyediaan lahan untuk usaha pengolahan dan pengembangan kolstorit.
“Kami siap menyiapkan lahan, namun nelayan tetap membeli fasilitas yang ada. Untuk kolstorit, kapasitas akan ditingkatkan sesuai kebutuhan,” ujar Nafiruddin.
baca juga:
Randis Wakil Bupati Buton Selatan di Tarik dan Viral di Sosmed, Pj Sekda La Ode Darussalam Engan Menanggapi
Meski belum ada program kerja resmi, Nafiruddin menegaskan pentingnya perencanaan dan persiapan sejak dini.
“Kita harus punya mimpi besar, karena tanpa persiapan, program tidak akan berjalan. Yang penting adalah menyiapkan infrastruktur, SDM, dan kerja sama dengan pusat maupun pihak lain,” pungkasnya.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perikanan di Buton Selatan dapat menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tutup Nafiruddin.(*)