Peliput: Zul Ps

WANGI-WANGI, BP – Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi (Kominfo) Wakatobi Dr Suruddin Spd Mpd blak-blakan soal tunggakan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom Indonesia, yang capaiannya hingga ratusan juta tersebut.

Dr Suruddin

Ditemui awak media ini diruangan kerjanya pada Jumat (29/01), Kepala Dinas Kominfo mengakui jika dirinya setiap bulannya menerima adanya tagihan kuitansi dari pihak Telkom Indonesia dengan maksimal tagihan Rp 48 juta perbulannya sejak Januari 2020.

” Sebenarnya tagihan dari pihak Telkom adalah hal yang liar dan tak berujung, ada tiga hal yang sangat mengganjal, Pertama NPWP-nya itu adalah milik Dinas Kominfo, Kantor yang dituju beralamat pada Dinas Perhubungan Wakatobi, kemudian lembaga dalam tagihan itu adalah Pemkab Wakatobi, ” Kata Suruddin.

Untuk diketahui, dalam alamat surat tagihan kuitansi tersebut beralamat pada Dinas Perhubungan yang terletak di jalan La Ruku nomor 17. Selain itu Dinas Kominfo juga tidak melakukan pembayaran karena tidak pernah melakukan kontrak bersama pihak Telkom Indonesia yang berhubungan dengan tagihan tersebut.

” Ini menjadi ranah yang tidak jelas, yang menjadi persoalan tagihan ini datang terus. Ini harus kita hati-hati, saya selalu kepala Dinas tidak berani membayar karena saya tidak pernah melakukan itu (Kontrak_Red),” Lanjutnya.

Suruddin juga menjelaskan jika pihaknya hanya melakukan kontrak, dalam hal ini kewajiban selalu penanggung jawab pada Banwidth untuk seluruh Wakatobi terdapat nomenklatur dan perjanjian yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan bersama pihak Telkom Indonesia yang berada di Kendari.

” Tagihan ini tidak beruntung ke siapa, ini juga sudah mencemarkan nama Dinas Kominfo,” Ulasnya.

baca juga: Dinas Kominfo Wakatobi Diduga, Miliki Tunggakan di PT Telkom, Diperkirakan Capai Ratusan Juta

Sambungnya lagi jika, mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolah keuangan terdapat pedoman yang jelas dalam hal ini adalah APBD yang dituangkan dalam Renstra program kerja setiap tahun dan tidak dapat dilanggar,

” Kenapa tiba-tiba ada padahal itu diluar koridor yang semestinya. Tagihan itu tidak masuk dalam DPA kita, itu adalah program lain diluar dari Renstra Program Kerja Kominfo,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest