Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Masyarakat terus melakukan pembuatan tambak dengan menggunakan alat berat exafator di Lingkungan Kalangaana, Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, walau pada wilayah tersebut tidak tertuang dalam draf RTRW Pemkab Buton Selatan sebagai wilayah industri.

Jika kembali dilihat pada Perda RTRW Buton, lokasi itu adalah lokasi pertambangan. Namun sejak tahun 2015 lalu Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menyatakan bahwa pengambilan pasir pada wilayah tersebut ditutup dalam waktu yang tidak ditentukan.

Bukan hanya itu, akibat pengerukan pasir dilokasi tidur, yang dahulu adalah lokasi tambang pasir terbesar di Buton itu tepat berada dibibir pantai dan tak jauh dari pemukiman masyarakat. Kondisi ini, jika ditinjau dari segi lingkungan maka akan berdampak abrasi hingga kerusakan ekosistem disekitar pesisir Bandar Batauga.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Buton Selatan Drs Hanok Z Mariang MSi mengatakan, apapun jenis usaha dan atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, harus memiliki izin dari pemerintah daerah melalui prosedur sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

“Apabila pemilik lahan memiliki niat baik untuk membuat usaha mestinya itu melaporkan kegiatanya untuk proses terbitnya izin secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan hingga instansi terkait,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika pengusaha tersebut tidak mengantongi izin mendasar untuk melakukan pengerukan, maka hal itu sangat melanggar aturan. Dan seharusnya pemilik lahan harus mengurus dan sudah mengantongi izin yang diperlukan sebelum aktifitas dilakukan.

“Inikan merusak lingkungan, saya lebih kepada kerusakan lingkungan dan biota yang ada disitu, ” katanya.

Hal itu memang baru diketahui BLH melalui pemberitaan di media, namun dikatakan dalam waktu dekat pihak BLH akan melakukan peninjauan mendetail terkait aktifitas pengerukan pasir tersebut, apakah berdampak pada kerusakan lingkungan serta beberapa tinjauan lainnya. Dan sebelum bertindak lebih jauh Drs Hanok, ia akan meminta petunjuk Pj Bupati Busel saat ini.

“Yang jelas kami akan lihat dulu, seperti apa kondisi dilapangan, tapi mestinya harus ada izin-izin dulu baru ada aktifitas. Setahu saya dilokasi itu sudah ditutup untuk aktifitas penambangan apalagi jika mau dijadikan lokasi tambak, maka patokannya adalah RTRW,” jelasnya.

Ditambahkan, rancangan dokumen RTRW Busel sementara dalam proses penyusunan di BKPRN. Dan yang pasti bahwa sesuai rancangan RTRW Busel untuk wilayah di Kelurahan Bandar Batauga tidak termaksud dalam lokasi industri. Wilayah Batauga masuk dalam kawasan pemerintahan.

“Jadi kewenangan saya yakni usaha apa yang dibuat pemilik lahan kemudian dampak terhadap lingkungan. Artinya apabila nantinya berdampak pada lingkungan pastinya akan disarankan untuk sementara menunggu proses izinya terbit,” tutupnya.

Sementara itu sesuai Perda RTRW Kabupaten Buton kala itu wilayah tersebut masuk dalam kawasan pertambangan rakyat, disejumlah titik pada lokasi wilayah tersebut sudah terpampang sosialiasi larangan menambang atau mengelolah bila tidak dipatuhi aturan dan syarat pertambangan sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Jika hal ini terus dibiarkan dan tanpa perhatian serta pengendalian pemerintah daerah, maka dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan masyarakat Batauga.(*)