– Terkait Corat-coret Dinding Kantor DPRD Oleh Massa SAMURAIPeliput: Zaman Adha

BAUBAU, BP – Buntut kekecewaan dari massa Solidaritas Masyarakat Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Katobengke Kota Baubau, dengan mencorat-coret dinding dan pintu ruang rapat anggota DPRD Kota Baubau, Sabtu (11/11). Pasalnya, massa SAMURAI merasa kecewa setelah cukup lama menunggu anggota DPRD dan instansi terkait yang hendak membahas tindak lanjut dari aspirasi terkait Tempat Hiburan Malam (THM), namun tidak menunjukkan bantang hidungnya.
Salah seorang anggota DPRD, H Suddin M SH mengaku belum mengetahui pasti mengenai kejadian ini. Dia berkilah, bukan bagian komisinya untuk membahas tindak lanjut mengenai THM. “Saya belum tahu kronologisnya kejadian itu, karena bukan bidang saya menangani ini,” katanya singkat, Senin (14/11).
Hal senada diungkap salah satu anggota DPRD lainnya, Fajar Ishak. Dia juga mengaku belum mengetahui kejadian sebenarnya dari aksi massa SAMURAI yang melakukan corat-coret di gedung DPRD. Namun dia tetap menilai positif ekspresi kekecewaan dari massa SAMURAI.
“Kami belum mengetahui pasti apahakah maslah ini sudah ditindak lanjuti atau belum, karena bukan komisi kami yang membidangi. Menurut pandangan saya, semua aspirasi yang disampaikan di dewan itu semuanya positif dengan berbagai cara oleh masyarakat baik itu secara langsung ataupun melalui surat. Kemudian dewan menindak lanjutinya, komisi yang membidangi itu yang akan membahasnya, melalui pendeklagsian dari pimpinan,” paparnya.
Meski begitu dalam menyampaikan aspirasi kata Fajar, harus memiliki etika dan tidak boleh digelar secara berlebihan. Namun dia tidak menampik adanya kekecewaan massa SAMURAI yang merasa aspirasinya tidak direspon. Olehnya, Fajar meminta pengertian dari masyarakat, karena padatnya jadwal pembahasan daerah ditengah sempitnya waktu karena sudah memasuki akhir tahun.
“Aksi coret-mencoret yang dilakukan massa SAMURAI mungkin sebuah luapan kekesalan karena merasa aspirasinya tidak diperhatikan. Tapi hal yang harus kami jelaskan, semua aspirasi yang masuk di dewan akan kami tindaklanjuti, saat ini dengan waktu yang semakin sempit menjelang akhir tahun, kami diperhadapkan dengan pembahasan APBD perubahan, menetapkan perda inisiatif, penyesuaian oraganisasi perangkat daerah yang harus disesuaikan dengan keluarnya PP No 18 tentang perangkat daerah, pembahasan KUA PPAS APBD 2017 secepatnya karena menurut peraturan perundangan dibatasi maksimal 30 november, merevisi RPJMD yang harus dituangkan dalam perda. Dengan hal ini membuat dewan belum menindak lanjuti aspirasi yang masuk,” jelasnya.
Lanjut Fajar, masih banyak aspirasi masyarakat yang terpending, bukan hanya aspirasi dari SAMURAI. Pihaknya berencana untuk menindak lanjuti semua aspirasi masyarakat, pada bulan Desember setelah pemabahasan mengenai APBD 2017 telah rampung, karena jika tidak terselesaikan sampai tanggal 30 November, maka akan dikenakan sanksi, salah satunya pemotongan DAU.
Saat koran ini mengunjungi ruangan yang sempat dicorat-coret tersebut, didapati dinding dan pintu telah bersih dan bebas coretan. Namun keterangan lebih lanjut dari anggota DPRD lainnya dan pihak terkait belum diperoleh, karena sedang berada diluar daerah. (*)