Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Sempat menjadi polemik, tunjangan sertifikasi guru Buton Selatan triwulan II tertahan mulai dari Mei hingga Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikmudora) Kabupaten Buton Selatan Maderuddin MPd mengatakan, kendala itu akibat dari persoalan penyerahan aset pegawai dari Kabupaten Buton ke Kabupaten Busel. Belum lagi, sejumlah guru di Busel ada yang sudah pindah di Buteng bahkan sebaliknya, sehingga hal ini membuat terkendalanya data yang dimasukan ke Kementrian Keuangan.

“Ini akibat kesalahan data yang dikirim di kementrian. Karena pada saat penyerahan pegawai dari Buton ke Busel dan Buteng ada guru-guru yang namanya sudah ada di Buteng, juga ada yang masih di Buton, kemudian ada juga yang pindah dari Buteng ke Busel,” kata Maderuddin saat ditemui diruangannya, Senin (28/11).

Namun, kendala tersebut kini sudah terselesaikan, dan dipastikan tidak ada lagi kekurangan honor yang akan diberikan kepada guru penerima tunjangan sertifikasi dalam waktu dekat ini.

“Tunjangan sertifikasi sebenarnya baru masuk uangnya dari Kementrian Keuangan dua minggu lalu, saya sudah tanda tangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tinggal BPKAD (Busel) yang proses selanjutnya untuk dicairkan,” jelasnya.

Sayangnya, Maderuddin tidak mengetahui dengan persis berapa jumlah guru penerima tunjangan sertifikasi secara keseluruhan untuk triwulan II tersebut. Tapi yang jelas kata dia, saat ini tinggal menunggu proses selanjutnya dari Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Busel) dan pihak bank yang memproses pencairan tersebut ke rekening tia-tiap guru penerima tunjangan sertifikasi.

Dijelaskan, untuk dana sertifikasi guru pada triwulan II sudah masuk ke kas bank yang mencairkan dana tersebut sebesar Rp 5 Miliar, sedangkan untuk triwulan III dan IV sebesar Rp 8 Miliar, hanya saja pencairan untuk triwulan III dan IV menunggu proses pencairan triwulan II dan III terealisasi.

“Batasnya sampai tanggal 16 Desember sudah tidak bisa dicairkan, mudah-mudahan secepatnya dicairkan supaya dimintakan lagi untuk triwulan tiga dan empatnya,” katanya.

Dilanjutkan, ada sejumlah guru di Busel belum memiliki SK Dirjen dan diantaranya juga belum memenuhi jam mengajar selama 24 jam, sehingga hal ini terpaksa belum bisa dibayarkan tunjangan sertifikasinya.

Sementara itu Kepala BPKAD Busel Muh Syafir membenarkan bahwa dana tunjangan sertifikasi guru tersebut sudah ada, namun tinggal menunggu proses administrasi untuk pencairan. Pihaknya juga sudah menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Dana atau SP2D ke Bank untuk segera dicairkan.

“Sudah ada dananya termaksud untuk dua tunggakan untuk dua bulan triwulan duanya, kemarin saya sudah tanda tangan SP2D-nya,” katanya singkat.(*)