Laporan: Kasrun

KENDARI,BP-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan kepada media massa harus mampu menyajikan konten konten mendidik.

Hal itu dikatakan saat membuka secara virtual Konvensi dan seminar dalam rangkaian pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 di Sultra. Kegiatan itu dipusatkan di hotel claro Kendari Senin 7 Februari 2022.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin pada saat membuka Seminar dan Konvensi Media massa secara daring.

Ma’ruf Amin mengapresiasi inisiatif dewan pers, perwakilan Asosiasi Perusahaan Media, dan para jurnalis yang turut memberikan kontribusi pemikiran terkait rencana mengenai regulasi hak publikasi jurnalistik atau publisher right.

Kata Ma’ruf, regulasi ini bukan sekedar melindungi kepentingan pers nasional dalam menghadapi dominasi media baru platform digital global.

Namun lebih dari itu publisher right adalah unsur penting untuk menjaga ekosistem media agar kemanfaatan media dapat dinikmati secara berimbang dan berkedaulatan nasional dibidang digital dapat terwujud.

“Kita harus mampu mengarungi dunia digital ini agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Teknologi digital adalah keharusan bermedia sosial. Media massa harus mampu menyajikan konten konten mendidik,” pintanya.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengatakan insan pers maupun para industri pers harus mengikuti perkembangan teknologi larinya kemana. Maka itu bisa dijadikan sebuah loncatan perubahan perubahan. Sebab sesuatu yang paling tidak nyaman itu adalah kata terlambat. Keterlambatan itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat fatal.

Saatnya perusahaan media melakukan perubahan perubahan dengan mengikuti tren perkembangan teknologi. Mulailah migrasi dari physical space ke cyber space

“Kalau itu bisa kita lakukan. InsyaAllah, apa yang disampaikan oleh Carles Darwin bahwa bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, bukan pula yang paling pintar yang bisa bertahan, tetapi siapa yang berani melakukan perubahan itu yang bisa bertahan. Saya yakin insan pers mampu bahkan menjadi mesin untuk melakukan perubahan perubahan itu,” tandasnya Muhammad Nuh.

Ketua Umum PWI Atal S. Depari mengatakan HPN di Sultra adalah momentum istimewa karena konvensi media massa tentang publisher right dilaksanakan. Istimewanya lagi kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan puncaknya ditutup oleh Presiden Jokowi.

Kata Atal, masyarakat pers berbicara tentang dirinya masyarakat pers berdialog tentang masa depan. Olehnya dalam konvensi media massa kali ini membahas tentang publisher right. Dimana selain mengharapkan dukungan dari negara, melalui publisher right insentif ekonomi dan lainnya, komunitas pers nasional harus mawas diri dan berbenah.

Pers musti mengendalikan arus jurnalistik klik bait yang semakin deras khususnya pada jalur jurnalisme online. Pers harus terus memperbaiki kualitas pemberitaannya dan sedapat mungkin menghindari tren pemberitaan plagiat yang provokasi atau bombastis.

“Yang tidak kalah penting kita harus menjaga independensi media sebab masih ditemukan media partisan. Mari sama-sama kita mawas diri. Maka dalam rangka mewujudkan kemandirian media atau publisher right dibutuhkan soliditas dan kekompakan media,” tandas Atal.

Atal mengatakan kebijakan publisher right nanti harus melindungi semua media baik media besar atau kecil baik media nasional maupun daerah. Dalam konteks ini asosiasi media harus hadir melindungi seluruh kepentingan media yang menjadi anggotanya.

baca juga: PWI Daerah Wajib Bentuk IKWI

“Sehingga dalam konvensi ini diharapkan keluar rekomendasi atau deklarasi yang akan menyuarakan keinginan masyarakat pers. Kita tunggu hasilnya, kemudian hasilnya kita laporkan kepada bapak Presiden di acara puncak nanti 9 Februari nanti. Semoga HPN di Kendari ini menghasilkan manfaat yang besar buat Indonesia dan untuk pers khususnya,” pungkas Atal menutup.(*)