Peliput: Darson

BURANGA, BP – Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan mengharapkan tim anggaran eksekutif dan legislatif segera menuntaskan proses pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD) 2018.

Pasalnya, waktu pembahasan tinggal sepekan lagi. Demikian diungkapkan Abu Hasan pada acara Penyerahan Raperda APBD 2018 yang diterima langsung Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah, Kamis (21/12) sore.

Pada acara itu, turut hadir Sekretaris Kabupaten (Sekab), La Ode Siam, Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono serta sejumlah anggota dewan dan pimpinan organisasi perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Abu Hasan menguraikan, dana transfer sebesar 25 persen untuk membangun infrastruktur. Secara keseluruhan jumlah total anggaran pendapatan dan belanja diproyeksi sebesar Rp 625 miliar. Anggaran sebesar itu, digelontorkan untuk memacu kualitas pemerintahan dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas perekonomian menuju Butur yang maju dan sejahtera.

“Prioritas pembangunan tahun mendatang melimputi reformasi dan penguatan tata kelola pemerintah, penataan dan pemberdayaan desa, pembangunan infrasturktur, penguatan ketahanan pangan, pembangunan dan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan kebudayaan daerah,” urai Abu Hasan.

Setelah proses peneyerahan dan gambaran umum APBD, dilanjutkan dengan pandangan tiga fraksi yakni Fraksi Rakyat Bersatu, Fraksi Amanat Rakyat dan Fraksi Kebangkitan Demokrat. Ketiga fraksi itu menerima dan menyapakati raperda APBD 2018 untuk dilanjutkan dalam pembahasan.

Ketua Fraksi Fraksi Amanat Rakyat, Istighfar memberikan apresiasi kinerja eksekutif. Meskipun demikian, politisi PAN ity menyarankan, pemerintah jangan hanya fokus kegiatan seremonial.

“DPRD khusus fraksi rakyat bersatu akan selalu menjalankan fungsi pengawasannya agar tercapainya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Rakyat Bersatu, Sauli mengungkapkan, eksekutif dan legislatif harus senantiasa menjaga kondusifitas untuk mendukung pembangunan daerah. Khususnya, peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan mengentaskan angka kemiskinan.

“Fraksi Rakyat Bersatu turut, menyampaikan apresiasi kepada eksekutif yang telah bekerja keras menutaskan berbagai program yang beroreantasi terhadap kesejahteraan,” ucapnya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Demokrat, Rahman menyampaikan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan.

“Instrumennya tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang muaranya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (*)

Pin It on Pinterest