Sudah sederet anggota DPR-RI maupun DPRD dimasukkan ke penjara karena terlibat tindak pidana korupsi, pemalsuan data, penggelapan dana, penggelapan dokumen, dll. Namun, dijebloskannya para pejebat negara ke penjara seolah tidak memberikan tanda-tanda bahwa para pejabat tersebut menunjukkan rasa takut menyalahgunakan kekuasaannya.

Kali ini, datang kasus dari salah satu Anggota DPRD Muna dengan Partai Gerindra, Darmin, dimana ia dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Muna atas dugaan pemalsuan data.

Namun jika dibahas secara garis besar diluar permasalahan yag melilit Anggota DPRD Muna tersebut, adalah hal yang lumrah dan sering kita dengar jika korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh mereka yang berkantor di gedung megah.

Ironinya, korupsi dan penyalahgunaan wewenang tidak hanya menjadi kegemaran para pejabat negara, tapi juga sudah merasuki seluruh kalangan, termasuk penegak hukum. Kecenderungannya, para pejabat negara mengkhianati sumpah jabatan dan menjadikan posisinya di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebagai lahan bisnis.

Benarlah pepatah yang menyebutkan, kekuasaan sekecil apa pun memang enak untuk disalahgunakan. Bahkan di negara yang konstitusinya menyebutkan sebagai negara hukum, mereka yang memegang jabatan publik justru lebih gemar dilayani. Semakin tinggi posisinya, kian banyak perlakuan istimewa yang diperolehnya.

Korupsi dan penyalagunaan wewenang yang dilakukan para penyelenggara negara meski bukan kejadian baru, tentu berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Masih adakah kemauan di hati seorang pejabat negara untuk mengerahkan tenaga dan segenap kemampuannya mengabdikan diri dengan tulus di bidangnya?

Sumpah jabatan yang dilafalkan oleh seorang penyelenggara negara, baik itu di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hanya menjadi untaian kalimat yang sarat dengan rambu-rambu moral, namun tidak pernah dipatuhi.

Bila penyalahgunaan kewenangan masih menjadi kebiasaan buruk yang diperbuat oleh pata pejabat negara, maka persoalannya bukan pada peraturan perundangan yang belum memadai, atau sistem yang dibangun tidak handal mencegah penyelewengan.

Persoalan utama ada pada moralitas dan etika para pejabat negara untuk tidak melakukan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Meski ada aturan hukum formal yang melarang tindak pidana korupsi, suap, dll, tetap saja perbuatan tercela itu dilakukan karena suara hati mereka tidak lagi bisa berbicara.
Maka tidaklah salah, jika para pejabat negara yang melakukan tindak pidana berupa korupsi, penggelapan, pemalsuan, serta penyalahgunaan wewenang, disebut sebagai pejabat-pejabat negara yang cacat akan moral.(*)