Peliput: Amirul — Editor: Ardi Toris

BATAUGA,BP-Sejumlah massa Pemuda Kepton Berkah (PKB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Busel Selasa (21/7). Massa mendesak agar ke 15 anggota DPRD Busel yang pro Pansus hak angket pengusutan ijazah bupati diminta untuk berdialog.

Massa Pemuda Kepton Berkah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Busel

Dalam ruang rapat DPRD Busel sejumlah anggota pansus sedang menggelar rapat. Namun tampaknya tertutup. Saat PKB menggelar unjuk rasa dan ingin bertemu anggota dewan untuk berdialog. Tapi tak satupun anggota DPRD yang masuk dalam Pansus hak angket DPRD Busel berhasil ditemui.

Korlap Aksi La Ode Asrul Kalam mengaku sempat bernegosiasi panjang untuk bagaimana dimediasi dengan anggota DPRD Busel terkait Pansus hak angket DPRD Busel yang berpolemik. Tetapi negosiasi itu tidak diindahkan.

Ia menilai, anggota pansus DPRD Busel sudah berat sebelah. Mestinya jika anggota Pansus DPRD Busel sebelumnya telah menerima satu kelompok untuk berdialog maka harus menerima kelompok lain.

“Harusnya diterima dua belah pihak kelompok unjuk rasa oleh anggota Pansus DPRD Busel,” kata Asrul Kalam.

Kata dia, anggota pansus hanya menerima kepentingan kelompoknya bahkan dipercepat ditindaklanjuti. Ada apa?. Tetapi kelompok lain mengajak berdialog dan bukan kepentingan pribadinya tak ditindaklanjuti secepatnya itu.

“Kami menilai ada penghianat di daerah ini,” katanya.

Tuntutan massa meminta anggota DPRD Busel khusus yang pro Pansus untuk menemui warga untuk berdialog. Karena sejak 23 Juni 2020 sebanyak 15 anggota DPRD Busel itu sepihak pembentukan Pansus hak angket DPRD Busel.

Menurutnya, minimal DPRD itu menerima kedua belah pihak. Artinya DPRD Busel tidak terkesan berpihak dan berat sebelah. DPRD itu menjadi wadah menyampaikan aspirasi masyarakat, maka aspirasi kedua belah pihak harus diterima.

“Masyarakat kita juga perlu tau apalagi mayoritas yang kami bawa ini masyarakat Busel. Apalagi kami datang di DPRD itu dengan etika. Intinya kami ingin berdialog berdiskusi layaknya mereka sebagai perwakilan rakyat,” katanya.

Mestinya juga anggota DPRD Busel ini lebih realistis. Karena tidak ada kegiatan DPRD Busel itu yang mendesak untuk pembentukan Pansus. Tidak ada juga aspirasi masyarakat yang hari ini mendesak langsung disahuti anggota DPRD.

“Tidak pernah ada aspirasi masyarakat Busel yang hari ini mendesak langsung disahuti anggota DPRD Busel,” katanya.

“Kami juga sangat tersinggung massa yang demonstrasi awal pembentukan Pansus hak angket ini panjat-panjat diatas meja anggota DPRD Busel ada pimpinan dan anggota DPRD kita tersinggung sebagai masyarakat Busel,” tambahnya.

Asrul Kalam menambahkan, sudah sepatutnya antara DPRD dan Pemkab Busel itu sebagai mitra serta mengupayakan pembangunan di daerah. “Soal kasus hukum itu adalah ranah kewenangan penegak hukum,” ucapnya.

Mestinya DPRD Busel fokus pada pengawasan mengawal pembangunan Busel,” tutupnya.(*)

Pin It on Pinterest