Peliput : Kasrun

BURANGA, BP- Pelantikan pejabat fungsional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) pada 31 Desember 2021 lalu akan dilaporkan ke Ombudsman RI. Laporan tersebut dilakukan karena diduga terjadi pelanggaran maladministrasi.

Salah satu tokoh pemuda Butur, Julman Hijrah, SH mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi dasar laporan tersebut.

Julman Hijrah

Pertama, dalam Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 800/8181/OTDA tanggal 10 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) diperuntukan bagi seluruh kepala daerah di Sultra tentang penyesuaian jabatan struktural ke fungsional telah terjadi perubahan.

Dalam surat Mendagri tersebut, lanjut Julman, telah ditetapkan posisi jabatan sesuai usulan Pemkab Butur, namun faktanya Pemkab Butur mengabaikan usulannya sendiri.

“Padahal surat Mendagri tersebut sesuai dengan usulan Pemkab Butur sendiri,” jelasnya melalui siaran pers yang disampaikan ke sejumlah media beberapa hari lalu.

Selain itu, tambah Julman, ada aduan dari pihak-pihak yang tidak dilantik sesuai dengan jabatan yang di setarakan dan pihak-pihak yang sama sekali tidak dilantik dan dibiarkan kosong.

Menurut Julman, langkah ini ditempuh untuk menyadarkan Pemkab Butur secara administrasi maupun secara hukum bahwa kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan mesti harus di topang dengan regulasi yang ada.

“Akibat kebijakan ini kami khawatir akan berkonsekuensi secara jangka panjang bagi pihak-pihak yang tidak dilantik dalam jabatan yang disetarakan tersebut,” tuturnya.

Sehingga, atas laporan tersebut Julman meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan sultra untuk memproses dugaan maladministrasi pelantikan dan penempatan jabatan fungsional tahun 2021 di Kabupaten Buton Utara tersebut.

Bukan hanya itu, Julman juga meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra untuk melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan ketaatan adminstrasi maupun hukum kepada Pemkab Butur.

“Beberapa poin ini kiranya dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum administrasi di lingkup Pemkab Butur,” harap Julman.

baca juga: Diduga Ada Mafia Tanah Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Kecamatan Kulbar-Butur

Media ini telah berusaha mengkonfirmasi Kepala BKPSDM Butur, Alimin melalui via WhatsAppnya, namun, hingga berita ini diterbitkan Alimin belum juga membalas pesan dari Media ini.(**)

One thought on “Diduga Terjadi Maladministrasi, Pelantikan Pejabat Fungsional di Butur Bakal Dilaporkan ke Ombudsman”

Comments are closed.