Peliput : Kasrun

BURANGA, BP-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) diminta untuk melakukan Hearing terkait kisruh pelantikan pejabat fungsional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara pada 31 Desember 2021 lalu.

Salah satu pemuda Buton Utara, Julman Hijrah SH mengatakan surat permintaan hearing telah dimasukan dan diterima oleh sekertariat DPRD Buton Utara.

Salah satu Pemuda Butur, Julman Hijrah (Baju Kaos Putih )dan Ketua LPIP Zardoni (Baju kemeja putih) Pada saat konferensi pers.

“Pada prinsipnya saya sudah menyampaikan untuk permintaan dilakukan hearing bersama dengan pihak-pihak terkait”, katanya pada saat konferensi pers disalah satu warkop di Buton Utara, Rabu (26/01/2022).

Julman juga, meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesegera mungkin menindaklanjuti permohonan hearingnya, agar persoalan terkait pelantikan pejabat pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu tidak terjadi kegaduhan yang berkepanjangan di daerah ini.

“Dalam hal ini pimpinan DPRD maupun pihak komisi I sekiranya dapat menindak lanjuti permohonan saya secara pribadi”, Ujarnya.

Julman juga, meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar turun melakukan supervisi di Buton Utara terkait masalah pelantikan pejabat pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu.

Dimana kata Julman, nama-nama yang dikirim oleh Ditjen Otda untuk dilantik dari Struktural ke fungsional tidak diindahkan pemerintah daerah Buton Utara. Yang lebih parahnya lagi kata Julman, ada beberapa nama-nama yang seharusnya dilantik, namun kenyataannya tidak.

“Pihak Kementrian dalam Negeri supaya melakukan supervisi, atas surat yang dikeluarkan pada masing-masing pemerintah daerah dalam hal penyetaraan jabatan itu, sudah sesuai dengan mekanisme dan surat yang ditetapkan oleh pihak Kemetrian dalam negeri dalam hal ini Ditjen Otda atau belum”, Ujarnya?

Menurut Julman seharusnya pihak Kemendagri setelah membuat keputusan harus dikawal agar tidak dirubah-rubah lagi oleh pejabat yang dibawah.

“Itu perlu juga untuk dilakukan Supervisi jangan setelah disetujui segala usulan itu dilepaskan saja karena ini menyangkut eksistensi dari kementerian dalam negeri itu sendiri, mengeluarkan kebijakan ternyata dibawah dirubah-tubah”, Pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Bupati (Wabup) Buton Utara (Butur) Ahali mengakui pernah mengingatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Alimin agar menata sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik dan tertib.

Pernyataan mantan Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Sultra ini menanggapi munculnya desakan agar kinerja Kepala BKPSDM Butur Alimin dievaluasi.

“Terkait Kepala BKPSDM yaitu Pak Alimin saya pernah memanggil beliau untuk mengingatkan agar menata sumber daya ASN di Butur dengan baik dan tertib,” tulis Ahali via pesan WhatsApp, Selasa 11 Januari 2021.

Saat itu, lanjut mantan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sultra ini, Kepala BKPSDM Alimin juga diingatkan agar apa yang telah ditetapkan dan diputuskan pimpinan harus dilaksanakan sesuai koridor yang benar berdasarkan azas hukum yang berlaku.

Ahali menyadari, tugas wakil bupati adalah membantu bupati dalam mengelola pemerintahan, termasuk penataan sumber daya ASN yang ada di Butur dan melaksanakan pengawasan internal. Termasuk pengawasan pelaksanaan tugas para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

baca juga: Pertanyakan Kualitas Kayu Ramuan Rumah Layak Huni, Aparat Desa Eesumala-Buton Utara Dipecat

“Karena kepala SKPD merupakan pengguna para ASN bukan yang menentukan. Apapun yang diberikan oleh pimpinan terkait penggunaan ASN harus dimanfaatkan dan diberdayakan semaksimal mungkin untuk kepentingan organisasi,” jelasnya.(***)

Comments are closed.