Peliput : Darson
BURANGA,BP – DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Butur. Dari 33 OPD yang sebelumnya diusulkan pemerintah daerah (Pemda) setempat, hanya 30 yang disetujui.
Penetapan Perda itu dilakukannya dalam sidang paripurna di Aula Gedung sekretariat dewan, Jumat (28/10) sore. Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Butur Muh Rukman Basri Zakariah, wakil ketua I Sujono dan wakil ketua II Abdul Salam Sahadia. Turut hadir Bupati Buton Utara Abu Hasan dan Wakil Bupati Ramadio, serta para pejabat jajaran lingkup Pemda Butur.
Sebagaimana pandangan Fraksi yang dibacakan oleh anggota DPRD Butur Istigfar menyetujui 30 OPD itu yakni 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah, 3 Badan, dan 3 Sekretariat. Sebagaiman yang telah berlangsung, melalui berbagai pertimbangan, terdapat sejumlah Dinas yang kembali digabungkan hingga hanya menjadi 30 OPD dari 33 usulan OPD.
Demikian rincian 30 OPD tersebut ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Pertanahan.
Untuk 3 Badan terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sedang untuk 3 Sekretariat yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Inspektorat Daerah.
Menanggapi penetapan 30 OPD ini, Bupati Butur Abu Hasan mengatakan jika dengan telah ditetapkan peraturan daerah ini, maka hal-hal yang harus segera dilakukan adalah menentukan kelembagaan meliputi struktur kelembagaan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, personil, keuangan, dan sarana prasarana.
“Dengan ditetapkannya 30 OPD ini, harapan kita semua, semoga dengan lahirnya peraturan daerah Kabupaten Buton Utara ini dapat memberikan nuansa yang baik dan demokratis demi kelangsungan roda pemerintah daerah,” harap Abu Hasan.(***)