KENDARI, BP – Masyarakat Eks Maluku, Maluku Utara dan Timor-Timor bersama beberapa perwakilan Lembaga penyelsaian Dana Stimulan Bantuan Eksodus melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk membahas penyelesaian persoalan pembayaran hak yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Oleh beberapa Lembaga penyelamat dana Stimulan ini berharap, agar pemerintah daerah dapat segera mengurus persoalan yang telah menahun ini.

“ Saya berharap kita bersama-sama ketemu presiden, karena semua kalau berbicara kementrian,ini nantinya hanya jadi bahasa retorika, karena semua sudah berjuang ke kementrian selama ini,” ujar salah satau Kepala Lembaga Perwakilan Masyarakat, saat menyampaikan pendapatnya di Ruang Rapat DPRD bersama Komisi IV, Senin (16/03).

Menanggapi hal itu, ketua Komisi IV La Ode Frebi Rifai SH mengatakan, meski hingga saat ini belum ada formula ampuh untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun ia bersama tim dan Pemda terkait akan berkoordinasi terlebih dahulu, untuk nantinya bisa langsung berkoordinasi kepada Presiden terkait persoalan ini.

“ Tapi kan sampai hari ini belum ada yang clear untuk penyelesain sisa dari dana pengungsi sampai hari ini juga. Jadi langkah yang harus diambil ini adalah masih bagaimana sesuai dengan tuntutan saudara-saudara kita ini, yang adalah merekomdesaikan kepada ahli forum ini kepada gubernur, supaya mengambil langkah-langkah untuk bertemu audiens dengan tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini Presiden RI,” kata Ketua Komisi IV La Ode Frebi Rifai SH.

Sementara itu dalam penjelasan terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra, Armunanto mengatakan, persoalan silam di era 1999 ini masih menyimpan utang yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Namun untuk menyelesaikan hal itu, pihaknya akan mengkoordinasikan kepada DPRD, agar bisa mendapat lampu hijau dari gubernur, sehingga nantinya bisa bertemu langsung dengan Presiden RI.

” Bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan bersurat kepada Presiden RI untuk meminta segera penyelesaian Maluku, Maluku Utara, dan sekaligus Timor-timor. Kita akan upayakan untuk secepat mungkin untuk kita segera beraudiens dengan presiden, begitu juga dengan jajarannya dalam hal ini, Mentri Sosial, PMK, kemudian Mentri Keuangan, mudah –mudahan ini semua bisa tuntas atau selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kalau kita bandingkan dengan Timor-timor sendiri, Timor-timor itu sudah dua kali bayar terakhir ditahun 2016 ,” kata Armunanto.

Terkait target pencapaian penyelesaian, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini.

“Kita tidak punya target waktu, kami berupaya secepat mungkin, karena kita tidak mungkin bisa mendikte presiden, kita disana akan berkomunikasi dengan presiden menjelaskan kepada presiden terlebih dahulu, bahwa seperti ini kondisi yang ada di Sulawesi Tenggara dan kami minta untuk menjadi perhatiannya dan segera mendapat tanggapan-tanggapan yang serius oleh pimpinan pimpina kita dijakarta maupu kementrian terkait,” jelasnya.

Dikatakan, untuk jumlah warga Eks Maluku, Maluku Utara ada kurang lebih 53.903 ribu Kepala Keluarga (KK) yang belum terbayarkan hak-haknya, dan masih 4.173 KK untu warga TIM-Tim yang belum mendapatkan sisa dana tahap kedua.

“ Pertama Maluku, Maluku Utara yang tuntutan sepuluh juta per KK, yakni 53.903 kepala keluarga. Kemudian Timor-timor itu dari 7.173 KK, tinggal 4.173 KK yang belum terbayarkan. Jadi kita mau pergi urus dijakrta ini kita satu paketkan, antara urusan Maluku, Maluku Utara yang belum terbayarkan, dan sisa pembayaran dari Timor-timor yang belum diselesaikan,” ungkapnya.

Untuk diketahui Dalam RDP ini turut hadir Ketua Komisi IV La Ode Frebi Rifai SH, Sekretaris Fajar Ishak DJ,SE,MH, Anggota Komisi IV, Muh.PoliS.Pd.M.Si,. HJ.Wa Ode Siti Nurlaila, dan Titin Nurbaya Saranani. Dalam giat ini turut hadir Kadis Dinsos Sultra beserta perwakilan Biro Hukum Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Sultra.

Peliput : Risnawati

Pin It on Pinterest