-AS Tamrin: Rapat Pertemukan Pendapat Cerdas

Peliput: Zaman Adha

BAUBAU, BP – Pada sidang pemandangan fraksi DPRD mengenai Raperda Pembentukan Perangkat Daerah dan Raperda Penyertaan Modal ke PDAM, fraksi Partai Hanura menyoroti Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau.

Melalui juru bicara Fraksi Partai Hanura, Fajar Ishak Daeng Jaya mempertanyakan komitmen efisiensi beban keuangan dan efektivitas beban kerja pada setiap isntansi yang diusulkan pada Raperda. Menurutnya, pembentukan dinas baru belum begitu tepat, karena masih dapat ditangani oleh dinas tempat bernaung sebelumnya.

“Fraksi Partai Hanura memandang adanya usulan yang tidak sesuai kebutuhan dan intensitas urusan, sperti Dinas Pangan yang masih bisa ditangani oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja yang dapat diurus oleh Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah yang masih bisa dinaungi oleh Sekretariat Daerah, serta Dinas Kebudayaan yang masih bisa ditangani oleh Dinas Pariwisata,” jelasnya.

Selain itu, fraksi Partai Hanura juga menyoroti mengenai penghapusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dinilai tidak tepat. Pasalnya Kota Baubau akan menghadapi Pilwali 2018.

“Tentunya satuan kerja ini dibutuhkan dan startegis bagi daerah, dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu mempertimbangkan untuk mengakomodir unit layanan pengadaan (ULP), termasuk bagian dari sekretariat daerah Kota Baubau, adapun bagian SDA perlu ditinjau kembali untuk menjadi bagian ekonomi, karena kewengannnya sudah diberikan kepada provinsi berdasarkan undang-undang, dan di Kota Baubau tidak ada” paparnya.

Sementara itu, Walikota Baubau, Drs H AS Tamrin MH menanggapi, semua pendapat dalam rapat pemandangan fraksi merupakan bentuk aspirasi. Sehingga akan memberikan pencerahan dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Dengan rapat ini mempertemukan pendapat yang cerdas, seperti pada usulan Raperda peyertaan modal ke PDAM, sarannya DPRD dihibahkan, tapi semuanya itu baik, tinggal disesuaikan dalam pembahasan yang lebih intens,” katanya.

Lanjut Tamrin, usulan Raperda penyertaan modal ke PDAM merupakan tindak lanjut dari hasil audit BPK, yang merekomendasikan untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen PDAM. “Hal ini perlu disikapi, selain itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum, dengan menyediakan sambungan pipa kerumah masyarakat,” tutupnya. (*)