– Hari Anti Korupsi

 

Peliput: Amirul

BATAUGA,BP – Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember diperingati serentak di negeri ini. Sedangkan untuk di Kabupaten Buton Selatan, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Buton Selatan (Gema Busel) ikut andil bagian dengan mendatangi Kantor Bupati Buton Selatan untuk menyuarakan aspirasinya terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Busel selama ini, yang dinilai amburadul dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan banyak terindikasi korupsi.

Salah satu orator Gema Busel La Ode Abdul Rajab mengungkapkan, kegiatan baik fisik maupun nonfisik yang diprogram oleh Pemkab Busel tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga yang terlihat dilapangan bahwa program-program yang dilakukan pada masa Pemerintahan Busel sebelumnya (Pj Muhammad Faizal SE) dikerjakan asal-asalan, bahkan disebut-sebut hanya ‘kejar tayang’ tanpa ada proses perencanaan program yang matang.

“Lihat saja program reklamasi Pantai Laompo, nanti setelah berjalan ditemukan banyak izin-izin yang belum dilengkapi, ini karena tidak adanya perencanaan yang matang sebelumnya. Bukan hanya itu, dana MTQ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan anggarannya,” ucap La Ode Abdul Rajab didepan Kantor Bupati Busel, Kamis (8/12).

Selain itu, program-program fisik lainnya dianggap rata-rata tidak direncanakan dengan matang, seperti pengerjaan Pasar Bandarbatauga yang saat ini terbengkalai, program pengaspalan jalan di wilayah Busel yang saat ini sudah bergelombang dan berlubang-lubang sementara belum lama dikerjakan.

“Ini jelas pembuatan Pasar Bandarbatauga tidak melewati kajian perencanaan yang mendalam sehingga terbelengkali, jelas pembuatan Pasar Bandarbatauga tidak memiliki asas manfaat terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Lihat jalan kita yang belum beberapa bulan pengerjaan sudah bergelombang, retak-retak bahkan berlubang dimana-mana,” tegasnya.

Lanjutnya, semua program kerja Pemerintah Busel diduga terindikasi korupsi. Menurutnya, Busel memang boleh dikatan bagai seorang bayi yang baru lahir, hanya saja bayi tersebut sudah menanggung beban devisit anggaran 2016 yang diduga telah mencapai Rp 120 miliar.

“Diumur dua tahun ini Pemkab Busel diduga anggarannya telah divisit kurang lebih Rp 120 miliar, itu hitung-hitungan kami. Parahnya lagi honor Pol PP (Busel) belum dibayarkan hingga saat ini, bukan hanya itu tunjangan sertifikasi guru Busel triwulan kedua baru cair beberapa hari lalu, tentu Tunjangan Sertifikasi Guru itu terindikasi ditahan-tahan pencairannya karena dideposito dulu. Sementara tunjangan tersebut dari APBN nilainya mencapai Rp 9 miliar. Jika dideposito tiga bulan saja uang sebesar itu berapa? Bisa saya beli itu kantor Bupati Busel,” tuturnya.

Tambahnya, dengan momentum memperingati Hari Anti Korupsi Dunia, Gema Busel yang juga turut berperan dalam memperjuangkan mekarnya Busel sebagai Daerah Otonomi Baru, berharap agar Pemkab Busel bekerja lebih profesional, untuk membangun Busel menjadi daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat bukan sebaliknya.

Sementara Koordinator Lapangan La Ode Riski menegaskan ungkapan Abdul Rajab. Dikatakan, bahwa sudah menjadi rahasia umum jika anggaran Pemkab Busel diduga kolaps Rp 120 miliar. Program-progran pekerjaan fisik tidak berkualitas dengan baik, bahkan ini terkesan pemborosan anggaran karena tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti Pasar Bandarbatauga yang terbengkalai dan dianggap tidak memiliki asas manfaat bagi masyarakat.

“Jadi pada momentum Hari Anti Korupsi Dunia yang jatuh pada 9 Desember, kami mengingatkan Pemkab Busel, karena indikasi korupsi jelas terlihat dan kami wajib memberikan warning (peringatan, red.) agar hal ini ditindaklanjuti sehingga menjadi pelajaran,” pungkasnya.(*)