Presiden serahkan sertifikat tanah untuk rakyat se indonesia

Laporan: Ardi Toris

SULTRA, BP-Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 8 November 2020, Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan Sejuta Sertipikat Tanah untuk masyarakat, yang dilakukan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara.

Presiden serahkan sertifikat tanah untuk rakyat se indonesia
Presiden serahkan sertifikat tanah untuk rakyat se indonesia

Presiden Joko Widodo memulai penyerahan simbolik tersebut, dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan walikota di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota se-Indonesia. Total 15.000 sertipikat hak atas tanah (SHAT) untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), juga diserahkan Presiden Joko Widodo, dalam acara tersebut.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kota Kendari, penyerahan simbolik 500 sertipikat hak atas tanah masyarakat dilaksanakan di Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin 9 November 2020, yang dilakukan oleh Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH. Di tempat yang sama, Walikota Kendari, H. Sulkarnain Kadir, SE., menyerahkan secara simbolik 50 sertipikat hak atas tanah untuk masyarakat di dua kelurahan (Puuwatu dan Lalodati), di kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

Sedangkan di lima kabupaten/kota lainnya (kabupaten Kolaka, kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Muna, kabupaten Buton Selatan, dan kota Baubau), 50 sertipikat juga diserahkan secara simboliknya oleh bupati dan walikota masing-masing.

Gubernur Ali Mazi mengharapkan, dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat itu akan dapat menimalisir adanya sengketa dan konflik agraria, dan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan menggunakan agunan sertipikat yang telah diterbitkan.

“Saya ucapkan selamat kepada para penerima sertipikat dan semoga dokumen tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya,” kata Gubernur Ali Mazi.

Sejak pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk periode tahun 2017 hingga 2019, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Prov. Sultra, beserta Kanwil BPN Kab/Kota, telah menerbitkan SHAT dengan rincian, sebagai berikut: 79.545 bidang (2017), 55.414 bidang (2018), 87.269 bidang (2019).

SHAT untuk tahun 2020, Kanwil BPN Prov. Sultra memperoleh alokasi PTSL untuk pengukuran peta bidang (PPB), sejumlah 61.765 dan telah selesai secara keseluruhan. Sedangkan untuk target 26.644 SHAT, Kanwil BPN Prov. Sultra telah menerbitkan 23.533 bidang.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa satu juta sertipikat adalah jumlah yang sangat besar. “Sebelum program PTSL, sebelum 2017, setiap tahun kita hanya menerbitkan kurang lebih 500.000 sertifikat di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo. Sehingga untuk memenuhi penerbitan sertifikat bagi seluruh masyarakat Indonesia, dibutuhkan waktu hingga 160 tahun.

“Hingga 2015, baru sebanyak 46 juta sertifikat tanah dari total 126 juta yang diterbitkan, sehingga dengan cara kerja yang lama seperti itu dibutuhkan waktu 160 tahun untuk menyelesaikan penerbitan 80 juta sertifikat tersisa,” kata Presiden Jokowi lagi.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Bagikan 1 Juta Sertifikat Tanah secara Daring, di Busel Tercatat 1.271 Penerima

Di hadapan presiden dan seluruh kepala daerah se-Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyampaikan bahwa sebanyak 5,4 juta SHAT telah diterbitkan pada 2017; 9,3 juta pada 2018; dan 11,2 juta pada 2019. Namun, pada tahun 2020, karena kondisi pandemi Covid-19 dan refocussing anggaran, presiden menurunkan target PTSL menjadi 7.370.510 SHAT, di mana yang telah terealisasi 6,5 juta SHAT. Target ini masih terus dikejar oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga sampai akhir Desember 2020, target 7 juta SHAT bisa tercapai. []

Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel

Asek Goyangnya…! Ada Acara Joget di Desa Bubu-Buton Utara Ditengah Pandemik Covid19

Acara joget malam yang diadakan pemerintah Desa Bubu, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara (Butur) yang dimana disaat pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara tengah berjibaku melawan Covid-19.
Pj Kades Bubu Riswan mengatakan bahwa acara joget malam tersebut berlangsung karena mereka sudah ada izin dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bonegunu dan mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tersebut jika ada penyampaian dari pihak kepolisian bahwa tidak bisa melakukan acara joget malam.
Kapolsek Bonegunu Iptu Muhtar Abudu pada saat di hubungi Baubau Post melalui via WhatsAppnya membatah jika pihaknya mengeluarkan izin keramaian malam pada acara joget di desa Bubu.
Senada dengan Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso SIK pada saat dikonfirmasi Baubau Post beberapa waktu lalu, terkait acara joget yang diadakan pemerintah desa Bubu mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa di desa Bubu ada acara joget dan pihak polres tidak mengeluarkan izin untuk acara malam di desa tersebut.@baubaupost tv channel

One thought on “Gubernur Ali Mazi Terima Secara Simbolik 500 Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat Sultra dari Presiden RI”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest