Gubernur Ali Mazi dan kepala Bappeda Provinsi Sultra

Laporan: Ardi Toris

SULTRA, BP- Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) berisi 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan merupakan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan dunia untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Nomor 14 dalam ke-17 tujuan tersebut mengenai lautan dunia yang merupakan sistem global penggerak kehidupan yang membuat bumi dapat dihuni manusia. Maka TPB-14 tersebut mengenai melestarikan laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Gubernur Ali Mazi dan kepala Bappeda Provinsi Sultra
Gubernur Ali Mazi dan kepala Bappeda Provinsi Sultra

Agar TPB-14 dapat tercapai, setidaknya ada dua faktor dukungan yang menurut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH., harus terpenuhi; Pertama, saling membangun keterkaitan antar Kabupaten/Kota di wilayah pesisir, demi mengoptimalkan komitmen kerjasama dan kontribusi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kedua, memperkuat kolaborasi antar Bupati/Walikota di wilayah berpesisir yang nantinya bakal membantu pemecahan masalah, proses belajar, dan berbagi informasi antar daerah, untuk penyelesaian isu-isu strategis yang dihadapi.

Pertemuan virtual “Kemitraan Bupati/Walikota untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14 (TPB-14)”, yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 29 September 2020. Pertemuan ini dihadiri Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH., dan didampingi J. Robert Maturbongs, ST., M.T., (Kepala Bappeda Provinsi Sultra), Lely Fajriah Djafar, S.Pi., M.Si., (mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra), La Ode Ridwan Bolu, A.Pi., M.Si, (Pakar Perikanan/LC-SESS Sultra), dan dihadiri juga oleh 17 Bupati/Walikota se-Sultra.

Dari kementerian masing-masing, pertemuan virtual ini diikuti oleh Dr. Ir. Sri Yanti J.S., MPM., (Direktur Direktorat Kelautan dan Perikanan di KemenPPN/Bappenas, mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa); Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., (Dirjen Bina Bembangunan Daerah Kemendagri); Ir. Sugeng Santoso, M.T., (Staf Ahli Menkomarves, Bidang Ekonomi Maritim); Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi., M.Sc., (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan Dr. Taufiq Alimi (Vice President RARE Indonesia).

Menurut Taufiq Alimi, sebagai provinsi kepulauan di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara —memiliki 651 pulau, dengan lebih dari 1.740 kilometer garis pantai, puluhan kelompok etnis, dan bahasa asli— diberkahi dengan kekayaan alam lautnya. Sultra juga memiliki jalur mangrove terbesar, dan kawasan terumbu karang terkaya di dunia. Faktanya, 97% spesies terumbu karang dunia berada dalam perairan teritorial Sultra (0-12 mil laut dari pantai).

Nelayan pesisir dan perikanan yang bergantung pada aset alam penting ini merupakan bagian dari warisan budaya dan kedaulatan ekonominya. Sebagian besar nelayan Sultra adalah nelayan pesisir skala kecil yang menggunakan perahu dan peralatan sederhana untuk menangkap ikan di areal pantai untuk mendapatkan makanan dan penghasilan. “Para nelayan ini menyumbang lebih dari setengah dari total produksi ikan Sultra,” demikian Taufiq Alimi, Vice President RARE Indonesia, membuka presentasi yang menekankan sejumlah poin penting pembentukan Kemitraan Bupati/Walikota untuk TPB-14.

Apa yang disampaikan Taufiq Alimi tersebut, masih senafas dengan apa yang dibicarakannya di Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C. pada 10 Mei 2016. RARE Indonesia berkesempatan mempresentasikan Pride Campaign konservasi dan perikanan berkelanjutan skala kecil di Sulawesi Tenggara, di hadapan para diplomat.

RARE Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah desa nelayan dan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membangun dan memperkuat pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat di perairan provinsional.

Lembaga itu telah mengembangkan jaringan kemitraan global yang luas dengan lebih dari 100 organisasi dan institusi untuk mewujudkan perubahan dengan berfokus pada Pembangunan Kapasitas Kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pemerintah Provinsi Sultra, OPD Pemprov. Sultra, sejumlah Pemkab di Sultra, asosiasi nelayan, dan para nelayan itu sendiri. Juga bekerja sama dengan perguruan tinggi (Universitas Halu Oleo dan Universitas Muhammadiyah Kendari); NGO (Conservation International, World Wildlife Fund, dan Blue Ventures); serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

Sebagaimana pengantar Taufiq Alami, demikian pula Dr. Ir. Sri Yanti J.S., MPM., yang mengungkapkan bahwa praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan tidak diatur dengan baik, serta penegakkan hukum dan tata kelola yang sama buruknya, akan mendegradasi habitat ikan dan menjadi pemicu tekanan eksternal, seperti perubahan iklim.

Statistik hasil perikanan yang menurun jelas akan mengganggu kestabilan upaya Pembangunan Nasional dan menimbulkan ancaman ekonomi Indonesia, juga mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian jutaan orang. “Ini sangat mengancam perikanan pesisir tempat komunitas nelayan menggantungkan hidupnya, sehingga yang pertama merasakan dampak dari sumber daya yang habis itu adalah nelayan pesisir dan keluarga serta komunitasnya,” ujar Sri Yanti.

Gubernur Ali Mazi menyatakan bahwa apa yang menjadi core program kemitraan ini harus dimaksimalkan untuk nelayan Sultra. “Kebutuhan program dan prakarsa lokal dalam pencapaian pembangunan masyarakat dan industri perikanan oleh nelayan kecil, potensi perikanan, dan penurunan dampak perubahan iklim, harus terus didorong dan dikembangkan untuk memaksimalkan kesejahteraan nelayan kita.”

Untuk kepentingan tersebut, RARE Indonesia telah memfasilitasi Gubernur Ali Mazi untuk menyampaikan gagasan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di hadapan sejumlah lembaga donor yang berpotensi mendukung agenda PAAP, pada sesi Round Table Meeting Bank Dunia di Washington D.C., Amerika Serikat, di tahun 2019. Gubernur Ali Mazi dan sejumlah kepala daerah pesisir telah menjajaki kerjasama dengan Universitas Rhode Island (RIU) Amerika Serikat, untuk pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan.

Dukungan untuk semua upaya tersebut Gubernur Ali Mazi mengupayakan terbitnya tiga perundangan di tingkat provinsi, yakni; Peraturan Daerah (Perda) Sultra Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang telah menyediakan dasar keberpihakan yang kuat bagi nelayan kecil. Semua lembaga dan komunitas dunia yang memiliki perhatian penuh pada isu kelautan, memuji langkah berani Gubernur Ali Mazi dengan mengupayakan terbitnya Perda RZWP3K yang merupakan perundangan daerah pertama di Indonesia dan Asia-Pasifik.

Perda tersebut dikuatkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sultra Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Kebijakan diterintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Sultra sebab termuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2018-2023.

Maka untuk menetapkan Desain Besar Pengelolaan Perikanan dalam bentuk Program Pengelolaan Perikanan Daerah, maka Gubernur Ali Mazi penerbitkan Pergub Sultra Nomor 15 Tahun 2020.

Dengan sejumlah peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk memfasilitasi kemitraan ini, maka perwujudan akses atas area perikanan pesisir dan pulau-pulau kecil semakin terbuka. Kawasan perikanan yang sedang dibangun Pemprov Sultra di kabupaten Buton, menandai kesiapan dan komitmen Pemprov Sultra menjadi mitra dalam kerangka TPB-14 di Sulawesi Tenggara.

“Pemerintah Sultra akan mendukung dan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan dalam kemitraan ini. DKP dan Bappeda Prov. Sultra, siap mengawal dan memastikan kemitraan ini tetap berjalan,” tegas Gubernur Ali Mazi. “Kemitraan ini, secara jangka panjang, dapat mewujudkan perikanan lestari sebagai jaminan pencaharian masyarakat kita. Sense of responsibility dan kepekaan untuk mewujudkan tanggung jawab mensejahterakan nelayan kecil ini harus ditingkatkan. Pemerintah juga menjamin kehidupan nelayan kita menjadi baik seperti nelayan lainnya di seluruh dunia,” sambung Gubernur Ali Mazi. []

Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel

ISTRI & ANAK ANGGOTA TNI 1413/BUTON YANG DIBUNUH SEDIH SAKSIKAN PEMAKAMANNYA

ANGGOTA TNI 1413/BUTON YANG DIBUNUH SAAT TUGAS OLEH SEORANG PEMUDA DI KELURHAN NGKARING-NGKARING, KECAMATAN BUNGI, KOTA BAUBAU DIMAKAMKAN DENGAN UPACARA MILITER. ANAK DAN ISTRI ALMARHUM SERDA BASO HADANG TERLIHAT SANGAT SEDIH DAN PILU MENYAKSIKAN DETIK-DETIK UPACARA PEMAKAMAN SUAMINYA. SEMOGA ALMARHUM DITERIMA DISIS ALLAH SWT DAN KELUARGA YANG DITRINGGALKAN DIBERIKAN KETABAHAN HATI. AMIN. @BAUBAUPOST TV CHANNEL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest