BAUBAU, BP – H Zaeru terpidana yang divonis bebas dalam perkara bernomor 96/Pid.B/2019/PN Baubau, kini terancam kembali dipidanakan. Pasalnya, akta otentik sertifikat tanah H Zaeru diduga ada permainan beberapa pihak, sehingga bisa diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau di atas tanah milik La Moane.

Bulan Mei 2013 silam, kepengurusan tanah seluas lima ribu meter persegi itu dimulai, dari Kelurahan Bukit Wolio Indah Noviar Nasihu saat itu menjabat Lurah, yang memberikan surat pengalihan atas tanah disertai kompensasi tanpa meneliti terlebih dahulu berkas yang diajukan, serta tidak survey ke lapangan akan kebenaran berkas yang diajukan.

Melalui kantor Notaris Musnawir yang beralamat di kelurahan Tomba dilayani Laode Rahmat Hidayat membuat sertifikat hak milik atas tanah itu yang dibelinya dari Hj Siti Jujur di Kelurahan Bukit Wolio Indah, kemudian melangkah ke pertanahan.

Lalu untuk memuluskan langkah itu pertanahan sebagai badan yang memiliki wewenang di bidangnya, tidak berhati-hati mengambil langkah, dengan mulusnya mencetak sertifikat tanpa menelaah secara spesifik bahwa ada tanah milik La Moane bersertifikat tahun 2004 ditimpa oleh sertifikat yang telah diterbitkannya tahun 2014 milik H Zaeru itu. Bahkan, tidak juga menelaah sertifikat yang berbatasan-berbatasan dengan tanah tersebut.

Namun, nasi telah menjadi bubur, atas kejadian itu, anak pemilik tanah La Moane, Boy Candra alias Kojek merasa dirugikan dan melaporkan H Zaeru ke Polres Baubau sehingga H Zaeru dipolisikan.

Kasusnya telah bergulir dipengadilan negeri Baubau dan kini tengah menunggu hasil kasasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau sebagai lembaga Pengacara Negara mewakili korban.

Meski demikian, kuasa hukum La Moane, Arifin SH masih menahan langkah selanjutnya untuk mempolisikannya kembali, beserta oknum-oknum terlibat yang memuluskan terbitnya sertifikat H Zaeru.

Pasalnya dirinya menilai ada hal yang tidak beres dari para oknum-oknum aparatur pelayan masyarakat tersebut. Menurutnya, hal itu sangat miris jika menimpa masyarakat yang tidak punya daya ekonomi dan upaya untuk melakukan tindakan lebih jauh melawan para aparat yang sangat tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab itu.

Tanah milik orang lain, diklaimnya, dijualnya dimuluskan sampai pada terbitnya serfikat yang berdiri ditanah hak milik orang lain.

“Ini sindikat ini, mulai dari penjual dan pembeli tanah, Lurah kemudian Notaris lalu ke Pertanahan. Akan terungkap dengan sendirinya ini,” kata Arifin, Selasa (26/11).

“Kita tunggu dulu hasil kasasi Jaksa, lalu kita ambil langkah. Kita ungkap satu persatu, siapa bermain apa?,” tegasnya.

Arifin menjelaskan sebenarnya sudah jelas didalam persidangan sebelumnya saksi yang mewakili pertanahan saat melakukan pengukuran di lapangan.

Istiqamah mengakui tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu saat melakukan pengukuran dan saat itu yang menunjuk batas pemohon sendiri (H Zaeru) tidak diwakili oleh beberapa pihak yang berwenang menunjukan batas. Kemudian Laode Safrin mengakui adanya tumpang tindih sertifikat didalam gambar yang diketahuinya dari peta digital. Setelah terbit nomor surat ukur terbitlah sertifikat.

Sementara, pengakuan Lurah Noviar Nasihu tanah yang dialihkan dari Hj Siti Jujur ke H Zaeru itu tidak dilengkapi dokumen. Bahkan, Notaris Musnawir juga mengaku jika ada tumpang tindih harusnya pertanahan tahu soal itu.

Terlepas dari semua itu, di kacamata hukum Arifin, siapa bermain apa dalam drama pengambil alihan hak atas tanah milik kliennya (La Moane) tersebut akan berujung pidana. Sehingga, ke depannya akan mengambil langkah tegas.

Peliput: Asmaddin

Pin It on Pinterest