Laporan: Ardi Toris

BAUBAU, BP- Kepala Badan POM RI Dr Penny K Lukito MCP menggelar konferensi pers secara virtual terkait dengan hasil intensifikasi pengawasan Pangan Olahan menjelang natal 2021 dan tahun baru 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran BPOM dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan ko seluruh Indonesia, Jumat (24/12/2021).

Untuk di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan ini selain dihadiri kepala Loka POM Kota Baubau Ryanpery Kusuma, S.Farm, Apt juiga dihadiri oleh instansi terkait dan juga para awak media yang diundang.

Kepala Loka POM Kota Baubau Ryanpery Kusuma, S.Farm, Apt, bersama instansi terkait dan pers di Baubau mengikuti konferensi Pers secara virtual yang dilakukan oleh Kepala Badan POM RI Dr Penny K Lukito MCP di ruang pertemuan Loka POM Baubau.

Dr Penny KL menjelaskan bahwa pengawasan intensifikasi pengawasan pangan olahan merupakan bentuk pengawalan khnusus BPOM sebagai pelengkap pengawasan rutin untuk melindungi kesehatan masyarakat dari potensi peningkatan peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) menjelang natal 2021 dan tahun baru 2022.

“Kegiatan pengawasan intensifikasi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh seluruh pelaksana tekhnis (UPT) Badan POM. Sasarannya yaitu terhadap pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE) rusak, dan kedaluwarsa. Tentu saja target sarananya yaitu Importir, distributor pangan, grosie tgermasuk e-commerce, dan sarana ritel pangan. Ini dilakukan dalam lima tahap dimulai dari 1 Dsember 2021 hingga 7 Januari 20220,” katanya menjelaskan.

Dia mengungkapkan hasil intensifikasi pengawasan hingga pada tahap tiga tahun anggaran 2021, terhadap sarana peredaran yang diperiksa dari 1.975 sarana, yang memenuhi ketentuan mencapai 68 persen atau 1.344 sarana. Sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan mencapai 32 persen atau 631 sarana. Untuk sarana yang tidak memenuhi ketentuan ini 30 persen diantaranya didominasi oleh sarana ritel, sedangkan untuk sarana distributor yang tidak memenubhi ketentuan ada 1.7 persen dan sarana importir 0.3 persen.

Dr Penny KL pun merincikan produk yang ditemukan pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ada sedikitnya 41.306 pcs produk tersebar pada sarfana ritel baik ritel modern maupun ritel tradisional, produk pada gudang distributor dan produk pada gudang importir. Kategori untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan, kata dr Penny KL, diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu produknya mengalami kerusakan, tidam memiliki izin edar, (TIE), dan ada yang mengalamai kedaluwarsa.

“Bisa dilihat dari diagram yang ada, untuk di sarana ritel masih ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan jumlahnya mencapai 27.195 pcs dari 2.219 item dengan rincian proiduk rusak ada 5.7 persen, produk berstatus TIE ada 32.5 persen, dan yang mengalami kedaluwarsa capai 61.8 persen. Begitu juga di sarana Gidang distributor dari 85 item ditemukan yang tidak memenuhi ketentuan ada 13.935 pcs dengan rincian yang rusak ada 34.9 persen, yang bersattus TIE ada 39,3 persen, dan yang mengalami kedaluwarsa mencapai 35.8 persen. Sementara di sarana Gudang Importir dari 14 item yang diperiksa ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan ada 176 pcs dengan rincian yang rusak sebanyak 38.6 persen, yang mengalami kerusakan capai 61,4 persen, dan tidak ditemukan produk yang tidak memiliki izin edar (TIE).

Dalam konferensi pers itu terungkap bahwa untuk jenis temuan produk pangan kedaluwarsa yang tidak memenuhi ketentuan dalam jumlah besar terdapat di wilayah 13 unit pelaksana tekhnis (UPT) BPOM yaitu lima temuan terbesar ditemukan diwilayah Balai POM di Ambon, balai POM di Gorontalo, Balai POM di Pangkal Pinang, Bpom di Manokwari, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

“Didaerah ini ditemukan 12 jenis pangan dengan temuan lima pangan terbesar antara lain makanan ringan, minuman serbuk berperis, minuman serbuk kopi, bumbu siap pakai, dan minuman sari buah, ” jelasnya.

Sedangkan untuk produk yang tidak memiliki izin edar, untuk lima temuan terbesar ada di wilayah BB POM di Medan, BBPOM di Jakarta, Loka POM di Kabupaten Rejang lebong (Provinsi bengkulu-red), BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Yogyakarta. Untuk kategori TIE, jenis pangan yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan berupa bumbu siap pakai, bahan tambahan pangan, makanan ringan, dan BTP (perisa vanili, pengembang kalsium karbonat-red)

baca juga: Lebih Cepat dari Target WHO, Cakupan Vaksinasi Dosis Lengkap Lampaui 40 Persen Populasi

Sementara untjuk produk rusak ditemukan dilima wilayah terbesar yaitu di Balai POM di Palu, dimana kontribusinya di palu ini capai 66 persen dari total temuan produk yang rusak, lalu di Loka POM di Kabupaten Sorong (provinsi Papua barat-red). Kata Dr Penny KL, produk yang rusak ditemukan di wilayah itu kebanyakan berasal dari minuman mengandung susu. (***)

2 thoughts on “Waspada Nataru, Badan POM RI Ungkap Hasil Intensifikasi Pengawasan Ada 41 Ribu PCS Produk Pangan Yang Tidak Memenui Ketentuan”

Comments are closed.