– Terkait Penarikan Randis

Peliput: Sacril Editor: Zaman Adha

LAWORO, BP – Inspektorat Kabupaten Muna Barat (Mubar) menilai, tidakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna yang melakukan penarikan terhadap kendaraan dinas (Randis) tidak etis. Seharusnya, Randis tidak perlu ditarik oleh Pemkab Muba.
Inspektur Kabupaten Muna Drs Hainuddin melalui via telpon, Selasa (07/02) mengatakan, penarikan Randis oleh Pemkab Muna itu berdasarkan yaitu LHP PPK tahun 2016 yang membahas beberapa aset yang dikuasi oleh PNS yang bekerja di wilayah lain. Sehingga, Pemkab Muna menganggap, Randis masih termasuk aset daerah Kabupaten Muna.
“Tetapi dalam UU No 14/2014 tentang daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Mubar, dimana inklusif semua aset termasuk ASN yang bertugas di wilayah tersebut menjadi dan diserahkan kepada Kabupaten Mubar. Sehingga Randis juga tidak perlu ditarik, karena termasuk aset yang diserahkan,” ungkapnya.
Lanjutnya, Pemkab Muna semestinya tidak serta merta melakukan tindakan tersebut. Namun harus dilakukan dialog dan komunikasikan bersama terlebih dahulu.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, aset harus diserahkan di DOB kalau kita mengikuti aturan undang-undang,” tegasnya.
Karena persoalan belum adanya serah terima aset, maka Pemkab Muna masih menganggap aset yang ada di Kabupaten Mubar merupakan miliknya. Sehingga menurut Hainuddin, harus segera dilakukan koordinasi internal antara Pemkab Muna dan Pemkab Mubar, agar tidak ada arogansi.
“Saya tetap konsisten pada undang-undang, karena merupakan aturan tertinggi. Jadi seharusnya dikomunikasikan secara baik-baik. Jangan mengirim petugas Pol PP Muna untuk melakukan penarikan aset, karena ini tindakan yang kurang tepat, apalagi Muna dan Mubar sudah seperti anak dan ibu,” tutupnya. (#)

Pin It on Pinterest