Peliput : Alan Editor: Haasrin Ilmi

Ir Maiynu

LABUNGKARI, BP – Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Tengah, Ir Maiynu mengaku pihaknya telah menindaklanjuti tuntutan aksi Lembaga Swadaya Masyarakat Garansi Unitas Demokrasi (LSM Garuda). Tuntutan LSM Garuda tersebut terkait masalah gaji honor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada bulan Januari dan Februari 2017.

“Kita sudah mulai tindak lanjuti, hanya baru-baru ini kita masih di Kendari,” kata Maiynu saat dikonfirmasi usai sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kecamatan Mawasangka, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, kasus masalah hilangnya gaji honor satpol PP tersebut pihaknya sementara mendalaminya. Termasuk sudah mengambil beberapa langkah misalnya memanggil beberapa anggota Satpol PP untuk dimintai keteranganya, apakah betul mereka belum menerima ataukah sudah diterima gaji pada bulan januari dan februari tahun 2017 yang lalu itu.

“Isu honor 130 anggota Satpol PP pada bulan januari dan februari itu katanya sih, nanti berlaku pada bulan Maret, tapi kita akan periksa semuanya dan kita juga sudah mengambil beberapa keterangan dari anggota Satpol PP. Setelah itu, kami juga akan periksa di keuangan di bendahara, jangan sampai anggota Satpol PP hanya tanda tangan dan tidak menerima gaji hanya SPJ, ini yang bahaya,” terang Maiynu.

Ditempat terpisah, Ketua LSM Garuda, Rahim Buton melalui via telepon selulernya mengatakan sangat mengapresiasi langkah Inspektorat yang mengawasi jalannya pemerintah daerah (pemda) sekaligus mencegah terjadinya korupsi.

“Korupsi terjadi karena lemahnya kontrol, untuk itu saya sangat bangga kepada Inspektorat Buteng dengan cepat merespon apa yang menjadi tututan kami (LSM Garuda),” tuturnya.

Lanjutnya, munculnya beberapa dugaan kasus korupsi yang terungkap saat ini adalah wujud peran inspektorat yang kurang aktif, untuk itu pihaknya sangat berharap kepada peran kepala Inspektorat yang baru tersebut, agar dapat bekerja dengan jujur, transparan dan independen dalam menyelesaikan masalah yang ada.

“Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih menjadi harapan setiap daerah, untuk itu Inspektorat harus lebih agresif dan harus melibatkan semua unsur yang ada dalam mengawasi setiap perencanaan maupun kebijakan yang ada,” tutupnya.(*)

Pin It on Pinterest