Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu yang terprogram dalam Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton Selatan (Busel), belum terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga Dinkes Busel dianggap tidak mampu dalam bekerja dan menjalankan tugas.

Asmin yang tergabung dalam Gerakan Pemuda (Gema) Busel mengatakan, program Jamkesda dengan anggaran Rp 1,2 miliar itu tidak tersalurkan dengan baik, pasalnya metode yang dibuat oleh Kadis Kesehatan Busel Dr Darwis Makka dengan mengeluarkan kertas selebaran untuk bisa berobat dianggap tidak masuk akal dan diduga tidak mampu bekerja untuk masyarakat Busel.

“Mestinya Kadis Kesehatan (Busel) mengintegrasikan anggaran Jamkesda tersebut ke BPJS, bukannya mengeluarkan selembar kertas kepada masyarakat. Inikah menabrak aturan dan terkesan tidak profesional bekerja,” tegas Asmin diruang rapat Kantor Bupati Busel, Batauga.

Lanjutnya, salah satu cara ampuh untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Busel itu, ialah dengan mencopot Kepala Dinas Kesehatan Busel saat ini dan diganti dengan tenaga yang lebih mumpuni dan profesional.

Dia berharap, pemerintah harus tegas dalam permaslahan seperti ini karena masalah-masalah pelayanan kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi perhatian Gerakan Pemuda (Gema) Busel.

“Masalahnya, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan vital masyarakat, apalagi program ini diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Saya harap ada ketegasan Pj Bupati Busel dalam hal ini, jika SKPD tidak mampu melakukan tugasnya secara profesional, mending dicopot,” pungkasnya.

Sementara Pj Bupati Busel melalui Asisten I Kostantinus Bukede yang menerima massa Gema Busel diruang rapat tersebut mengatakan, jika Kadis Kesehatan ‘menabrak’ aturan maka yang bersangkutan akan menanggungnya.

Pasalnya dari jauh hari Pj Bupati Busel Dr Ir OMN Ilah Ladamay telah memberikan saran agar Jamkesda tersebut diintegrasikan ke dalam BPJS, sehingga apabila ada masyarakat yang sakit bisa berobat di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS.

“Jika Jamkesda itu belum terintegrasi ke BPJS, masyarakat yang berobat akan susah dilayani. Mengintegrasi Jamkesda ke BPJS harus dilakukan agar masyarakat Busel yang telah terdaftar wajib melakukan pengobatan di rumah sakit yang sudah terkoneksi dengan BPJS,” ucapnya.

Ditambahkan, anggran APBD untuk program Jamkesda itu disiapkan Rp 1,2 milair dan bisa menalangi kurang lebih 1000 jiwa, angka itu hasil pembahasan dengan pihak BPJS. Sementara terkait permintaan dicopot Kadis Kesehatan, aspirasi Gema Busel akan ditampung untuk disampaikan kepada Pj Bupati Busel.

“Aspirasi Gema akan ditampung untuk masukan pemerintah dalam mengkoreksi kinerja SKPD,” pungkasnya.(*)