Peliput : Kasrun

Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) didesak untuk segera menuntaskan dan menetapkan pelaku tersangka dugaan kasus korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Buton Utara (Butur).

Desakan itu datang dari ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara ( Lepidak Sultra), La Ode Harmawan S.H pada saat konferensi pers di Salah satu warkop di Butur, Rabu (15/09).

Ketua Lepidak – Sultra, La Ode Harmawan S. H

“Mendesak pihak penyidik TIPIDKOR polda provinsi sulawesi tenggara untuk segera melakukan upaya secepatnya paling lambat minggu depan untuk menetapkan tersangka atau melakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 kabupaten Buton Utara”, Desaknya.

Dikatakan, kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 telah ditangani pihak penyidik Tipikor Subdit III Polda Sultra. Dan pihak BPKP RI kata Harmawan, telah menyerahkan berkas kerugian negara kepada Polda Sultra sekira dua bulan yang lalu dengan kerugian negara sebesar 734 juta rupia.

“Mengingat bahwa dugaan kerugian negara terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana covid-19 kabupaten buton utara sudah diserahkan oleh pihak BPKP RI perwakilan provinsi sulawesi tenggara ke pihak penyidik TIPIDKOR subdit I polda provinsi sulawesi tenggara dua bulan lalu dan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 734.000.000, 00 lebih”, Katanya.

Lanjut Harmawan, pihak Polda Sultra telah memberikan tenggang waktu selama 60 hari kepada pelaku tindakan pidana penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Butur untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Namun hingga batas akhir waktu tersebut pelaku dugaan penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 itu belum juga mengembalikan kerugian negara tersebut.

“Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 kabupaten buton utara sudah diberikan tenggang waktu selama 60 hari terhitung sejak dari bulan Juli – 2 September 2021, akan tetapi sampai saat ini belum ada upaya pengembalian dugaan penyalahgunaan anggaran dana covid-19 kabupaten buton utara”, Bebernya.

Kata Harmawan, jika kita merujuk pada aturan yang ada pada pasal 4 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak akan menghapus dipidananya bagi pelaku tindak Pidana korupsi”.

Ketua Lepidak – Sultra ini mengingatkan kepada pihak penyidik Tipidkor Polda Sultra mereka bukan penagih hutang bagi pelaku tindak pidana korupsi di Provinsi sulawesi tenggara.

Harmawan juga berharap kepada pihak penyidik Tipidkor Polda Sultra agar bekerja secara profesional dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 di Butur.

Jika tidak secepatnya menetapkan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana covid-19 kabupaten Butur kata Harmawan akan melaporkan pihak penyidik TIPIDKOR polda provinsi sulawesi tenggara ke pihak propam mabes polri, KPK-RI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, ICW-RI, Propam Polda provinsi sulawesi tenggara, Irwasda Polda Provinsi sulawesi Tenggara, Kapolda Provinsi Sultra, khususnya lagi Pihak propam mabes polri dan pihak KPK-RI untuk melakukan supervisi terhadap penyidik TIPIDKOR Polda provinsi Sultra karena dugaan ternak Kasus dugaan korupsi di provinsi sulawesi tenggara.

Harmawan berharap kepada Kapolda Sultra, Yan Sultra agar mengambil sikap cepat dalam menyelesaikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Butur.

baca juga: Tujuh Kabupaten/Kota di Sultra Mendapat Undangan Dari KASN, Salah Satunya Kabupaten Buton Utara

“Kapolda provinsi Sultra harus mengambil sikap secepatnya, jika tidak akan Menciderai nama institusi kepolisian dalam hal ini Polda provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di provinsi sulawesi tenggara”, Harapnya.

Hingga berita ini diturunkan kami belum bisa menghubungi pihak Polda provinsi Sultra untuk dimintai tanggapannya.(**)

2 thoughts on “Kapolda Sultra Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Covid-19 Butur”

Comments are closed.