Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Buton Selatan Muhammad Thahir


Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Kepatutan warga Buton Selatan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih minim. Dari target PAD dari pengurusan IMB tahun 2020 sebesar Rp 30 juta oleh Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Busel terhitung sejak Januari hingga September PAD dari IMB yang masuk kurang lebih baru Rp 3 juta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Buton Selatan Muhammad Thahir
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Buton Selatan Muhammad Thahir

Kepala Dinas PM-PTSP Busel Muhammad Thahir mengatakan minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang retribusi dan izin mendirikan bangunan menjadi penyebabnya. Selain itu ada juga masyarakat yang telah mengetahui tentang Perda itu tetapi tidak mau mengurus IMB.

“Memang karena kita daerah baru, tetapi semua akan dioptimalkan ditahun 2021 mendatang,” ucap Muhammad Thahir saat ditemui di ruangannya, Selasa (22/9)

Kata dia, soal sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat Buton Selatan baik rumah atau bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan, pihaknya hanya memberikan sanksi teguran.

“Baru sanksi teguran, karena kita daerah baru, sehingga didalam Perda kita tidak sanksi berat, seperti halnya daerah tetangga yang menerapkan sanksi tegas dengan perampasan alat pertukangan oleh SatpolPP,” katanya.

Lanjutnya, Perda yang ada saat ini akan direvisi kembali sesusai dengan kondisi lapangan. Tahapan saat ini, pihaknya baru akan melaksanakan sosialisasi terkait penerbitan IMB agar masyarakat Busel paham sebelum mendirikan bangunan dan atau bangunan yang sedang berjalan agar bermohon untuk diterbitkan IMB ke PM-PTSP sehingga berimbas pada Peningakatan PAD Buton Selatan.

Mekanisme pemohon IMB, dimulai pemohon memasukan syarat-syarat pengajuan IMB ke PM-PTSP Busel kemudian dari PM-PTSP akan merekomendasikan ke Dinas PUPR untuk melihat kondisi lapangan, desain bangunan, serta apakah bangunan tersebut sudah sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2016 tentang garis sempadan serta lainnya.

Secara teknis Perda nomor 17 tahun 2021 tentang garis sempadan dilakukan oleh Dinas PUPR melalui bidang Tata Ruang. Dari sini proses dikaji sisi sempadan bangunan, apakah bangunan tersebut sudah sesuai ketentuan atau belum. Usai itu dokumen pengurusan IMB kembali ke PM-PTSP untuk diterbitkan IMBnya.

“Secara teknis PM-PTSP tadi merekomendasikan ke dinas PUPR pada Bidang Tata Ruang tentang kaidah mendirikan bangunan, nanti disana akan mengkaji sisi sepadang jalan dan bangunan, setelah itu selesai proses maka rekomendasi itu akan kembali ke PM-PTSP, untuk terbitkan izinnya,” jelasnya.

Namun bukan hanya berhentikan sampai disitu, pihaknya juga akan memantau dengan bekerjasama dengan camat, kepala desa dan tokoh masyarakat karena hal itu terkait dengan PAD.

Lanjutnya, di tahun 2021 akan dilakukan pertemuan sosialisasi lintas sektor terkait dengan proses izin-izin bangunan, kemudian usaha ekonomi produktif tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), SIUP.

Soal adanya beberapa warga yang tidak menyidahkan Perda, pihaknya tidak melihat personnya, tetapi yang pasti seluruh warga Busel diberi imbauan dan disosialisasikan untuk mengurus IMB.

“Ada banyak bangunan yang sudah terbangun tidak sesuai dengan Perda, bahkan sudah ditegur, memang ini butuh sosialisasi dengan pendekatan edukatif,” ujarnya.

iklan corona baubau
iklan

Sementara Plt Dinas Komunikasi dan Informatika Busel, La Amiruddin, mengatakan atas kurangnya sosialisasi IMB kepada masyarakat hingga berdampak pada minimnya capaian PAD dari IMB, pihaknya akan membantu PM-PTSP dalam sosialisasi yang terkandung dalam Perda nomor 6 tahun 2016 tentang retribusi dan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat Buton Selatan, baik melalui media online maupun cetak

“Kedepan akan kami koordinasikan ke PM-PTSP terkait sosialisasi Perda tersebut, baik melalui media cetak misalnya memasang iklan bahwa syarat-syarat bagaimana untuk mendapatkan IMB, jangan sampai masyarakat ini tingkat kepatuhannya rendah , karena mereka berpikir mengurus IMB itu sulit, padahal kalau kita pelajari ternyata itu masih sangat dimudahkan, apalagi kita masih daerah baru tentu masih banyak yang dibantu untuk kemudian masyarakat bisa punya IMB,” singkatnya.(*)

Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel

Asek Goyangnya…! Ada Acara Joget di Desa Bubu-Buton Utara Ditengah Pandemik Covid19

Acara joget malam yang diadakan pemerintah Desa Bubu, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara (Butur) yang dimana disaat pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara tengah berjibaku melawan Covid-19.
Pj Kades Bubu Riswan mengatakan bahwa acara joget malam tersebut berlangsung karena mereka sudah ada izin dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bonegunu dan mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tersebut jika ada penyampaian dari pihak kepolisian bahwa tidak bisa melakukan acara joget malam.
Kapolsek Bonegunu Iptu Muhtar Abudu pada saat di hubungi Baubau Post melalui via WhatsAppnya membatah jika pihaknya mengeluarkan izin keramaian malam pada acara joget di desa Bubu.
Senada dengan Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso SIK pada saat dikonfirmasi Baubau Post beberapa waktu lalu, terkait acara joget yang diadakan pemerintah desa Bubu mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa di desa Bubu ada acara joget dan pihak polres tidak mengeluarkan izin untuk acara malam di desa tersebut.@baubaupost tv channel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest