Buranga,BP- Ketua Komunitas Abu Hasan 2 Periode (AH2P) Zardoni menilai realisasi anggaran dana hibah yang di berikan Pemerintah Daerah (Pemda) ke (Komisi Pemilihan Umum) KPU Butur pada tahun 2019 lalu sejumlah Rp 2.215.802.500 tidak masuk akal.

“Terkait laporan penggunaan dana hibah Pemda untuk KPU tahun 2019 yang jumlah realisasi sebesar Rp. 2.215.802.500 ini tidak wajar, sehingga ada indikasi manipulasi,”kata Zardoni pada saat Konferensi pers di Kelurahan Lakonea, Sabtu (14/03).

Dikatakan, ada beberapa program KPU Butur yang tidak masuk akal dimana semestinya satu program di buatkan program lain dengan objeknya hanya satu.

“Lahir beberapa program yang tidak masuk akal yang item semestinya satu program di buatkan program lain yang obyeknya satu,”ujarnya.

Ia mengatakan, program-program yang tidak masuk akal antaralain perjalan dinas dan pembelajaan kendaraan. Ia juga mengatakan jika KPU Butur menyewah mobil sebanyak 4 unit,dengan nilai tiap unitnya Rp 10 juta dalam satu bulan, sedangkan uang yang dihabiskan untuk menyewa kendaraan roda empat maupun roda dua sebanyak Rp 415.000.000 dari total Rp 497.040.000.

“Perjalana dinas, pembelajaan kendaraan, kalau bicara sewa empat biji saja, katakan 10 juta perbulan kalau mereka rental hanya 40 juta,”bebernya.

Lanjut Zardoni, pertanggung jawaban anggaran dana hibah yang di berikan Pemda ke KPU Kabuten Utara seharusnya selesai pada per 31 Desember 2019 yang lalu. Sehinga Zardoni memintah harus ada proses hukum sebab dana hibah tersebut adalah uang rakyat yang harus di pertanggung jawabkan.

“Ini kan pertangung jawabanya per 31 desember olehnya itu kita minta bahwa ini harus ada penyidikan proses hukum, sehingga uang daerah ini jangan hilang cuma-cuma, karena ini uangnya rakyat Buton utara yang di hibahkan untuk penyelenggaraan Pilkada,”tukasnya.

Dia membahkan, anggaran yang sebanyak itu bukan untuk memperkaya komisioner KPU Buton Utara. Jika untuk memperkaya komisioner KPU maka Zardoni menghimbau rakyat Buton utara untu mosi tidak percaya pada kinerja KPU Butur.

Ia berencana, akan bersama masyarakat Buton Utara akan akan menuntut KPU Buton Utara, dan membacakan laporannya pertanggung jawaban secara terbuka di hadapan masyarakat Buton Utara.

“Insya Allah kami pastikan senin ini masyarakat Buton Utara akan menuntut pertanggung jawaban secara terbuka terkait realisai laporan pertanggung jawaban,”tutupnya.

Peliput : Kasrun

Pin It on Pinterest