Laporan: Hasrin

BAUBAU, BP-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir H AA Lanyalla Mattalitti saat kunjungan kerja di Kota Baubau Kamis (17/6/2021) mengungkapkan perjuangan masyarakat Kepulauan Buton (Kepton) untuk memekarkan diri dari Provinsi Sultra saat ini sedang diperjuangkan oleh DPD RI.

Karena itu, pihaknya memohon doa agar moratorium segera dibuka sehingga bisa segera merealisasikan keinginan seluruh masyarakat Kepton. Pasalnya, DPD RI hanya bisa menampung aspirasi dan belum bisa melakukan eksekusi karena yang bisa eksekusi adalah eksekutif pemerintah.

“Ndak tau lagi kalau saya jadi presiden saya langsung eksekusi itu. Insya Alla kita perhatikan dan memang tujuan kami seluruh anggota DPD RI untuk memperjuangkan daerahnya masing-masing dan memang kita ini menjadi sudah kita niatkan diri kita ini menjadi advokatnya daerah. Jadi kita selalu akan membela daerah,”ungkapnya.

Ketua DPD RI La Nyalla ketika berkunjung ke makam Sultan Murhum di Kota Baubau

La Nyala mempersilahkan masyarakat Kepton apabila ada aspirasi-aspirasi yang mau disampaikan kepada dirinya selalu ketua DPD RI agar melalui perwakilan 4 anggota DPD Ri asal Sultra sehingga nantinya keempat anggota DPD RI akan membawa aspirasinya ke Jakarta.

Yang selanjutnya biasanya bila menyelesaikan sesuatu itu masalah-masalah daerah langsung distribusikan kepada komite masing-masing. Ada Komite I, II dan Komite III yang kebetulan pada saat Kunjungan Kerja di Baubau Ketua Komite III ibu Prof Silvi juga ada dan biasanya langsung berhubungan dengan para menteri yang dibawa kewenangannya .

Namun demikian, bila di Komisi III belum selesai dan dilaporkan kepada dirinya sehingga langsung kepada presiden. Oleh sebab itu, mengenai Kepton dirinya tetap berharap sesuai dengan cita-cita semua.

Terkait mengenai kunjungan kerjanya di Baubau, La Nyala mengaku sengaja berkeliling dan bersilaturahmi dengan para pemangku kerajaan dan kesultanan di nusantara bukan tanpa sebab karena kerajaan dan kesultanan di nusantara adalah salah satu tonggak dan pilar pendiri bangsa dan negara ini.

Indonesia lahir karena peran dan dukungan kongkrit dari kerajaan dan kesultanan nusantara, sebab para raja dan sultan se nusantara yang memberikan kontribusi kongkrit baik materiil maupun non materiil untuk lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian, pada saat BPUPKI dan PPKI bersidang merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan idiologi bangsa ini hampir semua raja dan sultan menyumbangkan pikiran dan gagasan mereka termaksud para tokoh lainnya baik dari kalangan pemuka agama, kaum cendekiawan dan kaum pergerakan sehingga lahirlah idiologi yang dikenal sebagai idiologi bangsa yaitu Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung melalui butir-butir dari lima sila didalamnya.

Jadi negara ini dibangun atas dasar sumbangsih pemikiran para pendiri bangsa yang berpikir luhur dengan nilai-nilai adi luhung dan hati yang bersih dengan niat dan semangat untuk kebaikan anak cucu dikemudian hari bukan untuk ambisi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.

Lebih lanjut dijelaskan, negara ini bukan dibangun oleh partai politik dimana sekarang partai politik justru menjadi sentral penentu kekuasaan dan menjelma menjadi satu-satunya saluran bagi para pemimpin bangsa untuk dapat dipilih oleh rakyat.

Padahal, Bung Karno, sebagai salah satu pendiri bangsa ini dengan tegas mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah karena sejarah menempatkan kelompok masyarakat madani atau civil sociaty yaitu pendiri bangsa ini bukan kelompok politik yang bertujuan memliki kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Karena itu, DPD RI sebagai wakil daerah terus berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah termaksud komoditas adat yang diwakili oleh kerajaan dan kesultanan nusantara.

Sebagai salah satu pemegang saham republik ini agar menjadi tempat yang layak dalam proses perjalanan pembangunan bangsa.

”Melalui kunjungan kerja di kerajaan dan kesultanan di nusantaram DPD RI berharap dapat membangun sinergi untuk mengembalikan kejayaan nusantara dan kerajaan dan kesultanan berjaya di masa lalu salah satunya melalui rencana kegiatan DPD RI untuk mengundang seluruh raja dan sultan nusantara untuk bertemu dalam sebuah forum pertemuan raja dan sultan nusantara di Jakarta guna memberikan rekomendasi kepada negara tentang arah perjalanan bangsa,”jelasnya.

Ditambahkan, saat berkeliling seluruh Indonesia di setiap provinsi, pihaknya selalu mengadakan FGD dan seminar, kuliah umum dengan tujuan untuk ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa sejak di amandemennya Undang-Undang Dasar pada tahun 1999-2002 dimana disitu amandemen pertama sampai keempat masih banyak sekali hal-hal yang kurang yang perlu dikoreksi.

Karena itu, selaku ketua DPD RI selalu mengumandangkan bahwa DPD RI berjuang untuk membuat amandemen untuk konstitusi yang kelima dalam rangka bukan mengubah Undang-Undang Dasar tapi ingin memperbaiki, ingin mengoreksi sesuatu yang salah dan ingin bela kebenaran.
Hanya saja, dirinya selalu dianggap pendekar mabok tapi tidak apa-apa karena nanti pada saatnya Allah akan membuka hati nurani rakyat Indonesia yang tambah pintar serta berkeyakinan Indonesia akan semakin bertambah makmur.

Sementara itu, ketua DPD RI Lanyalla Mattalitti diberikan penganugerahan gelar kebangsawanan oleh lembaga adat Kesultanan Buton di baruga keraton Buton Kamis (17/6/2021). Lanyalla Mattalitti diberi kan gelar dengan nama Mia Ogena Yi Saragau. Proses pemberian gelar adat tersebut ditandai dengan pemasangan pakaian kebesaran Kesultanan Buton .

baca juga: Benteng Keraton Buton Masuk Malam Nominasi Ajang API Award ke-6, Pokdarwis Dadi Manggura Melai: Mari Kita Dukung

Pemberian gelar juga diberikan kepada Gubernur Sultra Ali Mazi dengan Gelar Mia Ogena Bhawangi Sulawesi Tenggara. Kemudian, Lukman Abunawas diberi gelar Mia Ogena Sulewata Bhawangi Yi Sulawesi Tenggara dan Sekjend Majelis Adat Kerajaan Nusantara Raden Ayu Yani SS Kuswodidjoyo diberi gelar Waoti Momalambu Yi Sara Adhati.(***)

Pin It on Pinterest